alexametrics
29.9 C
Madura
Wednesday, May 18, 2022

Kejari Pelototi Proyek Bermasalah

PAMEKASAN – Sejumlah proyek yang dikerjakan organisasi perangkat daerah (OPD) bermasalah. Itu terkuak dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK, rata-rata proyek tersebut kekurangan volume.

Empat pekerjaan infrastruktur menjadi temuan BPK. Yakni, dua pembangunan gedung puskesmas di bawah naungan dinas kesehatan dengan total kelebihan anggaran Rp 809.403.226,92. Kemudian, tiga pekerjaan bangunan irigasi dengan kelebihan total anggaran Rp 95.131.179,32.

Pekerjaan ini berada di bawah wewenang dinas pekerjaan umum (PU) pengairan. Dinas ini sudah dihapus sejak 2017. Lalu, empat paket pekerjaan jalan, irigasi, dan jaringan. Pekerjaan di bawah dinas PU bina marga itu memiliki kelebihan anggaran senilai Rp 74.923.111,28.

Pekerjaan di dinas PU bina marga yang menjadi temuan BPK adalah tujuh paket pekerjaan konstruksi jalan. Total kelebihan anggarannya cukup tambun. Yakni, mencapai Rp 1.742.667.136,57.

Baca Juga :  Percaya Polisi Bekerja Profesional

Atas temuan BPK itu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan pasang badan. Korps Adhyaksa bakal menindaklanjuti temuan lembaga yang dinakhodai Moermahadi Soerja Djanegara itu.

Plt Kajari Pamekasan Sudiharto memastikan ada tindak lanjut dari kejaksaan mengenai temuan itu. Mereka bakal melakukan pengumpulan data (puldata) di lapangan. ”Kalau memang ada temuanm, harus kita tindak lanjuti,” katanya kemarin (5/9).

Sudiharto mengatakan, tiga dasar kejaksaan melakukan puldata. Yakni, laporan dari masyarakan secara lisan maupun tertulis. Pemberitaan di media massa dan temuan sendiri dari intel kejaksaan.

Puldata yang dilakukan bisa melalui beberapa mekanisme. Yakni, turun langsung ke lapangan untuk mengkroscek pekerjaan yang menjadi temuan BPK itu. Mekanisme lain adalah memanggil pihak terkait untuk mendapat keterangan.

Baca Juga :  24 Orang Pernah Kontak Langsung dengan Bocah 11 Tahun Positif Covid-19

Dengan demikian, mengenai temuan BPK itu, kejaksaan akan mengroscek. Apakah sudah ditindak lanjuti oleh OPD yang bersangkutan atau tidak. Sebab, regulasinya, temuan BPK itu maksimal harus ditindaklanjuti sebelum 60 hari pasca diterbitkan LHP. ”Pasti kami tindak lanjuti (temuan BPK) itu,” janjinya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pamekasan Totok Hartono mengaku sudah menindaklanjuti proyek yang menjadi temuan BPK. Bahkan, sebagian sudah lunas. ”Sudah dikembalikan ke kasda,” katanya.

Pernyataan serupa disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan M. Ismail Bey. Menurut dia, sebagian kelebihan pembayaran itu sudah ditagih kepada rekanan. Lalu, dikembalikan ke kasda. ”Sudah kami tindak lanjuti,” tandasnya. 

- Advertisement -

PAMEKASAN – Sejumlah proyek yang dikerjakan organisasi perangkat daerah (OPD) bermasalah. Itu terkuak dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK, rata-rata proyek tersebut kekurangan volume.

Empat pekerjaan infrastruktur menjadi temuan BPK. Yakni, dua pembangunan gedung puskesmas di bawah naungan dinas kesehatan dengan total kelebihan anggaran Rp 809.403.226,92. Kemudian, tiga pekerjaan bangunan irigasi dengan kelebihan total anggaran Rp 95.131.179,32.

Pekerjaan ini berada di bawah wewenang dinas pekerjaan umum (PU) pengairan. Dinas ini sudah dihapus sejak 2017. Lalu, empat paket pekerjaan jalan, irigasi, dan jaringan. Pekerjaan di bawah dinas PU bina marga itu memiliki kelebihan anggaran senilai Rp 74.923.111,28.


Pekerjaan di dinas PU bina marga yang menjadi temuan BPK adalah tujuh paket pekerjaan konstruksi jalan. Total kelebihan anggarannya cukup tambun. Yakni, mencapai Rp 1.742.667.136,57.

Baca Juga :  Kejari Sidik Tanah Percaton Jadi Tanggung Jawab Kasipidsus

Atas temuan BPK itu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan pasang badan. Korps Adhyaksa bakal menindaklanjuti temuan lembaga yang dinakhodai Moermahadi Soerja Djanegara itu.

Plt Kajari Pamekasan Sudiharto memastikan ada tindak lanjut dari kejaksaan mengenai temuan itu. Mereka bakal melakukan pengumpulan data (puldata) di lapangan. ”Kalau memang ada temuanm, harus kita tindak lanjuti,” katanya kemarin (5/9).

Sudiharto mengatakan, tiga dasar kejaksaan melakukan puldata. Yakni, laporan dari masyarakan secara lisan maupun tertulis. Pemberitaan di media massa dan temuan sendiri dari intel kejaksaan.

Puldata yang dilakukan bisa melalui beberapa mekanisme. Yakni, turun langsung ke lapangan untuk mengkroscek pekerjaan yang menjadi temuan BPK itu. Mekanisme lain adalah memanggil pihak terkait untuk mendapat keterangan.

Baca Juga :  Tim Medis Yakin Tiga Pasien Sembuh

Dengan demikian, mengenai temuan BPK itu, kejaksaan akan mengroscek. Apakah sudah ditindak lanjuti oleh OPD yang bersangkutan atau tidak. Sebab, regulasinya, temuan BPK itu maksimal harus ditindaklanjuti sebelum 60 hari pasca diterbitkan LHP. ”Pasti kami tindak lanjuti (temuan BPK) itu,” janjinya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pamekasan Totok Hartono mengaku sudah menindaklanjuti proyek yang menjadi temuan BPK. Bahkan, sebagian sudah lunas. ”Sudah dikembalikan ke kasda,” katanya.

Pernyataan serupa disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan M. Ismail Bey. Menurut dia, sebagian kelebihan pembayaran itu sudah ditagih kepada rekanan. Lalu, dikembalikan ke kasda. ”Sudah kami tindak lanjuti,” tandasnya. 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/