Visi 2030 diperkenalkan sebagai peta jalan besar Arab Saudi untuk keluar dari ketergantungan minyak.
RadarMadura.id — Sentralisasi pengambilan keputusan menjadi salah satu kritik utama terhadap pelaksanaan Visi 2030 Arab Saudi.
Advertisement
Banyak proyek strategis berada langsung di bawah kendali lingkaran sempit kekuasaan, dengan ruang terbatas bagi kritik dan mekanisme check and balance.
Dalam kasus NEOM, rencana ambisius kota futuristik dilaporkan mengalami penyusutan signifikan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan tentang perencanaan jangka panjang, transparansi biaya, dan keberlanjutan proyek.
Pemerintah Arab Saudi kerap menyebut pertumbuhan sektor non-minyak sebagai bukti keberhasilan Visi 2030. Namun, sejumlah ekonom menilai pertumbuhan tersebut masih sangat bergantung pada belanja negara yang bersumber dari pendapatan minyak.
Advertisement
Dalam banyak kasus, dana minyak dialirkan ke proyek konstruksi dan infrastruktur, yang kemudian dicatat sebagai pertumbuhan sektor non-minyak. Pola ini dinilai belum mencerminkan diversifikasi ekonomi yang sesungguhnya, melainkan perputaran dana dalam lingkaran yang sama.
Tanpa sektor swasta yang mandiri dan inovasi berbasis sumber daya manusia, transformasi ekonomi berisiko berhenti pada statistik jangka pendek.
Dilema Identitas di Persimpangan Modernisasi
Arab Saudi kini berada di titik persimpangan: ingin tampil sebagai negara modern dan terbuka, namun masih dibayangi ketidakpastian hukum dan keterbatasan kebebasan sipil. Di satu sisi, kerajaan membuka diri bagi pariwisata dan hiburan global. Di sisi lain, norma sosial dan politik belum sepenuhnya bertransformasi.
Dalam sejarah, peradaban besar tumbuh ketika terdapat keselarasan nilai antara pemimpin dan masyarakat, serta ruang bagi kemandirian berpikir. Tanpa itu, modernisasi berisiko menjadi ilusi—tampak menjanjikan dari kejauhan, namun rapuh saat diuji.
Masa Depan yang Tidak Bisa Dibeli
Visi 2030 mengajarkan satu pelajaran penting: uang mampu membangun gedung, tetapi tidak selalu mampu membangun bangsa. Pembangunan berkelanjutan menuntut investasi pada pendidikan, institusi, etos kerja, dan nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat.
Ketika masa depan diperlakukan sebagai komoditas yang bisa dibeli, bukan proses yang harus ditanam dan dirawat, maka ambisi besar mudah berubah menjadi mimpi buruk. Pertanyaannya kini bukan seberapa megah kota yang bisa dibangun, melainkan apakah manusia di dalamnya siap menjadi fondasi peradaban itu sendiri. ***
