alexametrics
23.7 C
Madura
Saturday, May 28, 2022

Kegigihan Forum Guru Honorer Nonkategori Perjuangkan Nasib

Kesejahteraan tenaga pendidik masih masalah serius. Guru honorer nonkategori hanya dibayar Rp 150 ribu sebulan. Sementara tugas mereka penuh sepekan.

PRENGKI WIRANANDA, Pamekasan

PERJUANGAN guru honorer nonkategori belum usai. Pemkab Pamekasan memastikan sulit menambah insentif mereka karena keterbatasan anggaran. Namun, upaya memperjuangkan nasib tetap dilakukan. Yakni, meminta uluran tangan legislatif untuk sama-sama berjuang.

Puluhan guru honorer nonkategori berkumpul di aula Koperasi Mataram, Kecamatan Pademawu, kemarin (29/3). Mereka mengundang Harun Suyitno, anggota DPRD Pamekasan yang juga betugas di badan anggaran (banggar).

Para guru honorer nonkategori itu satu per satu menyampaikan keluh kesahnya. Terutama terkait kesejahteraan mereka yang jauh dari harapan. Setiap bulan, mereka hanya diberi honor Rp 150 ribu–Rp 250 ribu. Sementara tugas mengajar penuh sepekan.

Bahkan, bersikap harus sangat hati-hati. Kedisiplinan harus ekstra. Jika melakukan kesalahan, ancamannya bisa pemecatan. Maklum, guru honorer itu bertugas hanya mengandalkan surat keputusan (SK) kepala sekolah.

Ketua Forum Guru Honorer (FGH) Nonkategori Pamekasan Mohammad Sahi mengatakan, beberapa waktu lalu menggelar audiensi. Di antaranya, dinas pendidikan (disdik), badan keuangan daerah (BKD), BKPSDM, dan DPRD.

Baca Juga :  Mendikbud Beri Pengarahan dan Pembinaan

Namun, hasil pertemuan itu kurang memuaskan. Tuntutan kenaikan insentif dari pemerintah tidak diindahkan. Pemkab beralasan tidak ada anggaran. Legalitas status yang diminta juga dinilai tidak ada kejelasan. Alasannya, SK kepala sekolah yang mereka pegang sudah kuat di mata hukum.

Hasil tersebut tidak lantas membuat guru honorer nonkategori ciut. Mereka tetap berjuang dengan cara meminta campur tangan dewan. Sebab, Sahi yakin jika dikawal dengan baik oleh wakil rakyat, tuntutan guru akan terpenuhi.

Sahi menyampaikan, honor Rp 150 ribu–Rp 250 ribu setiap bulan sangat tidak cukup. Bahkan, untuk uang transportasi saja tidak cukup. Sementara, pemerintah hanya memberi insentif Rp 600 ribu setahun. ”Sangat tidak cukup memenuhi kebutuhan kami,” katanya.

Dengan demikian, dia meminta kepedulian pemerintah. Insentif dinaikkan. Kesehatan dijamin serta legalitasnya juga terjamin. Fasilitas itu dinilai layak didapat guru honorer karena pengabdiannya sudah lama.

Anggota Banggar DPRD Pamekasan Harun Suyitno mengatakan, aspirasi guru honorer nonkategori itu akan diperjuangkan secara optimal. Koordinasi dengan BKD akan dilakukan secara intens. Jika ada peluang penambahan insentif, akan diperjuangkan.

Baca Juga :  Bek Madura United Munhar Sudah Biasa Jalani Puasa Jauh dari Keluarga

Menurut Harun, guru honorer nonkategori itu layak mendapat upah tinggi. Sebab, pengabdiannya selama ini sangat baik dan cukup lama. Pemerintah seharusnya tidak memandang sebelah mata pengabdian mereka. Insentif layak didapat agar kebutuhan sehari-hari guru bisa tercapai. ”Kalau kesejahteraan guru terjamin, mereka mengajar juga akan lebih maksimal,” katanya.

Harun berharap, pemerintah bisa mencari celah pos anggaran yang bisa digunakan untuk peningkatan kesejateraan guru. Dewan akan merestui seratus persen terhadap upaya tersebut. ”Kesejahteraan guru harus diperhatikan,” katanya.

Kepala Disdik Pamekasan Moch. Tarsun mengatakan, pada saat audiensi dengan guru honorer nonkategori, BKD menyampaikan sulit menambah insentif. Sebab, tidak ada anggaran untuk kenaikan insentif itu.

Insentif yang diberikan Rp 600 ribu setahun itu memakan anggaran cukup tinggi. Jika dikalkulasi mencapai Rp 15 miliar. Sebab, jumlah guru honorer itu mencapai 8.090 orang. ”Kalau memang ada celah anggaran, nanti saya usulkan,” janjinya.

Kesejahteraan tenaga pendidik masih masalah serius. Guru honorer nonkategori hanya dibayar Rp 150 ribu sebulan. Sementara tugas mereka penuh sepekan.

PRENGKI WIRANANDA, Pamekasan

PERJUANGAN guru honorer nonkategori belum usai. Pemkab Pamekasan memastikan sulit menambah insentif mereka karena keterbatasan anggaran. Namun, upaya memperjuangkan nasib tetap dilakukan. Yakni, meminta uluran tangan legislatif untuk sama-sama berjuang.


Puluhan guru honorer nonkategori berkumpul di aula Koperasi Mataram, Kecamatan Pademawu, kemarin (29/3). Mereka mengundang Harun Suyitno, anggota DPRD Pamekasan yang juga betugas di badan anggaran (banggar).

Para guru honorer nonkategori itu satu per satu menyampaikan keluh kesahnya. Terutama terkait kesejahteraan mereka yang jauh dari harapan. Setiap bulan, mereka hanya diberi honor Rp 150 ribu–Rp 250 ribu. Sementara tugas mengajar penuh sepekan.

Bahkan, bersikap harus sangat hati-hati. Kedisiplinan harus ekstra. Jika melakukan kesalahan, ancamannya bisa pemecatan. Maklum, guru honorer itu bertugas hanya mengandalkan surat keputusan (SK) kepala sekolah.

Ketua Forum Guru Honorer (FGH) Nonkategori Pamekasan Mohammad Sahi mengatakan, beberapa waktu lalu menggelar audiensi. Di antaranya, dinas pendidikan (disdik), badan keuangan daerah (BKD), BKPSDM, dan DPRD.

Baca Juga :  Sri Rahayu Ningsih, Penderita Kelainan Jantung

Namun, hasil pertemuan itu kurang memuaskan. Tuntutan kenaikan insentif dari pemerintah tidak diindahkan. Pemkab beralasan tidak ada anggaran. Legalitas status yang diminta juga dinilai tidak ada kejelasan. Alasannya, SK kepala sekolah yang mereka pegang sudah kuat di mata hukum.

Hasil tersebut tidak lantas membuat guru honorer nonkategori ciut. Mereka tetap berjuang dengan cara meminta campur tangan dewan. Sebab, Sahi yakin jika dikawal dengan baik oleh wakil rakyat, tuntutan guru akan terpenuhi.

Sahi menyampaikan, honor Rp 150 ribu–Rp 250 ribu setiap bulan sangat tidak cukup. Bahkan, untuk uang transportasi saja tidak cukup. Sementara, pemerintah hanya memberi insentif Rp 600 ribu setahun. ”Sangat tidak cukup memenuhi kebutuhan kami,” katanya.

Dengan demikian, dia meminta kepedulian pemerintah. Insentif dinaikkan. Kesehatan dijamin serta legalitasnya juga terjamin. Fasilitas itu dinilai layak didapat guru honorer karena pengabdiannya sudah lama.

Anggota Banggar DPRD Pamekasan Harun Suyitno mengatakan, aspirasi guru honorer nonkategori itu akan diperjuangkan secara optimal. Koordinasi dengan BKD akan dilakukan secara intens. Jika ada peluang penambahan insentif, akan diperjuangkan.

Baca Juga :  Bek Madura United Munhar Sudah Biasa Jalani Puasa Jauh dari Keluarga

Menurut Harun, guru honorer nonkategori itu layak mendapat upah tinggi. Sebab, pengabdiannya selama ini sangat baik dan cukup lama. Pemerintah seharusnya tidak memandang sebelah mata pengabdian mereka. Insentif layak didapat agar kebutuhan sehari-hari guru bisa tercapai. ”Kalau kesejahteraan guru terjamin, mereka mengajar juga akan lebih maksimal,” katanya.

Harun berharap, pemerintah bisa mencari celah pos anggaran yang bisa digunakan untuk peningkatan kesejateraan guru. Dewan akan merestui seratus persen terhadap upaya tersebut. ”Kesejahteraan guru harus diperhatikan,” katanya.

Kepala Disdik Pamekasan Moch. Tarsun mengatakan, pada saat audiensi dengan guru honorer nonkategori, BKD menyampaikan sulit menambah insentif. Sebab, tidak ada anggaran untuk kenaikan insentif itu.

Insentif yang diberikan Rp 600 ribu setahun itu memakan anggaran cukup tinggi. Jika dikalkulasi mencapai Rp 15 miliar. Sebab, jumlah guru honorer itu mencapai 8.090 orang. ”Kalau memang ada celah anggaran, nanti saya usulkan,” janjinya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/