alexametrics
21.1 C
Madura
Sunday, July 3, 2022

Faisol Ramdhoni Desak Pemprov Jatim Sterilkan Madura

Langkah pemerintah daerah mencegah persebaran Covid-19 di Pulau Madura sudah tepat. Namun, hal itu belum tentu efektif mempertahankan Madura sebagai zona hijau. Apalagi, saat ini warga dari daerah zona merah berdatangan.

ANIS BILLAH, Sampang, RadarMadura.id

FAISOL Ramdhoni melihat peta korona Jawa Timur semakin memprihatinkan. Beberapa kabupaten/kota seperti Surabaya dan Malang sudah menelan korban jiwa. Hal itulah yang mendorong Faisol membuat petisi sterilisasi Madura dari virus korona.

”Madura belum ada seorang pun yang terpapar atau positif Covid-19. Karena itu, posisi ini harus dipertahankan dan dijaga bersama,” katanya kemarin (28/3).

Faisol mengamati berbagai peristiwa di daerah yang sudah terpapar Covid-19. Penyebaran terjadi karena meluasnya interaksi sosial masyarakat. Sementara, pemerintah tidak melakukan langkah antisipatif terhadap mobilisasi massa dari luar daerah.

Akhirnya, ketika ada warga terpapar, meluas kepada yang lain. Apalagi, penyebaran virus korona cukup cepat. ”Kasus ini banyak terjadi di daerah-daerah yang terpapar korona,” ujarnya.

Hal itu juga mulai terasa di Madura. Saat ini banyak masyarakat yang pulang ke kampung halaman. Sementara masyarakat Madura banyak merantau dan menjadi TKI. Di samping itu, ada kebiasaan orang Madura yang bepergian untuk berziarah ke maqbarah para wali di luar daerah.

Baca Juga :  Tari Muwang Sangkal untuk Membuang Sial

Menurut Faisol, masalah tersebut tidak boleh dianggap sepele. Pemerintah harus mewaspadai kedatangan orang dari luar daerah. Karena itu, dia mendesak Pemerintah Provinsi Jatim mengeluarkan kebijakan sterilisasi orang dan kendaraan yang masuk ke Madura.

”Makanya saya membuat petisi melalui aplikasi Change.org. Ini gerakan digital untuk mengetuk hati masyarakat, pemuda, dan mahasiwa agar bersama-sama meneriakkan sterilisasi di pintu masuk Madura,” ungkapnya.

Ketua Lakpesdam PC NU Sampang itu menjelaskan, sterilisasi dilakukan dengan penyemprotan disinfektan ke setiap kendaraan yang masuk Madura. Di samping itu, dilakukan pemeriksaan kesehatan kepada setiap orang.

Terdapat empat pintu masuk strategis yang harus disterilisasi. Yakni, pintu masuk Jembatan Suramadu; Pelabuhan Kamal, Bangkalan; Pelabuhan Kalianget, Sumenep; dan  Bandara Trunojoyo, Sumenep. ”Upaya ini sangat penting untuk menjaga Madura agar tetap bebas dan aman dari persebaran virus korona,” jelas Faisol.

Sterilisasi empat pintu masuk tersebut tidak bisa dipasrahkan ke daerah. Pasalnya, masyarakat banyak yang belum tahu lokasi posko di tiap daerah. Di samping itu, kesadaran untuk mengecek kesehatan masih minim. ”Banyak juga karena tidak sejalur dengan jalan ke rumahnya, jadi tidak sempat ke posko. Ada juga karena khawatir dikucilkan sehingga tidak mengecek kesehatannya,” imbuhnya.

Baca Juga :  Pasien Covid-19 Tak Terbendung

Petisi ini menjadi gerakan bersama untuk warga Madura. Apalagi, saat ini tidak boleh melakukan kumpul-kumpul. Gerakan inilah yang dinilai efektif untuk mendorong pemprov mengeluarkan kebijakan sterilisasi pintu masuk Madura.

Hal serupa juga sering dilakukan aktivis non-government organization (NGO) di Indonesia. Tidak sedikit gerakan tersebut bisa mengeluarkan perubahan kebijakan seperti pada kasus asap di Riau. Keberhasilan gerakan petisi tersebut ditandai dengan turunnya presiden ke lokasi.

Faisol sudah tiga hari mengeluarkan petisi tersebut. Data dalam petisi tersebut sudah dibaca sekitar 991 orang dan disebar 199 orang. ”Kelemahannya memang di Madura belum terbiasa menandatangani petisi,” pintanya.

Sementara Ketua Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Sampang Yuliadi Setiawan mengaku sudah melakukan antisipasi kedatangan masyarakat dari luar daerah. Bahkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan perusahaan otobus (PO) angkutan kota antarprovinsi (AKAP).

”Seluruh bus yang mengangkut penumpang dan dianggap rawan, dicek dulu di posko atau di tempat pangkalan bus,” ujarnya.

Kendati begitu, tidak menutup kemungkinan ada penumpang yang turun sebelum terminal. Karena itu, pihaknya bekerja sama dengan semua kepala desa (Kades) dan camat untuk mendeteksi mereka. ”Kades berkewajiban untuk melaporkan jika ada warga baru,” tandasnya.

Langkah pemerintah daerah mencegah persebaran Covid-19 di Pulau Madura sudah tepat. Namun, hal itu belum tentu efektif mempertahankan Madura sebagai zona hijau. Apalagi, saat ini warga dari daerah zona merah berdatangan.

ANIS BILLAH, Sampang, RadarMadura.id

FAISOL Ramdhoni melihat peta korona Jawa Timur semakin memprihatinkan. Beberapa kabupaten/kota seperti Surabaya dan Malang sudah menelan korban jiwa. Hal itulah yang mendorong Faisol membuat petisi sterilisasi Madura dari virus korona.


”Madura belum ada seorang pun yang terpapar atau positif Covid-19. Karena itu, posisi ini harus dipertahankan dan dijaga bersama,” katanya kemarin (28/3).

Faisol mengamati berbagai peristiwa di daerah yang sudah terpapar Covid-19. Penyebaran terjadi karena meluasnya interaksi sosial masyarakat. Sementara, pemerintah tidak melakukan langkah antisipatif terhadap mobilisasi massa dari luar daerah.

Akhirnya, ketika ada warga terpapar, meluas kepada yang lain. Apalagi, penyebaran virus korona cukup cepat. ”Kasus ini banyak terjadi di daerah-daerah yang terpapar korona,” ujarnya.

Hal itu juga mulai terasa di Madura. Saat ini banyak masyarakat yang pulang ke kampung halaman. Sementara masyarakat Madura banyak merantau dan menjadi TKI. Di samping itu, ada kebiasaan orang Madura yang bepergian untuk berziarah ke maqbarah para wali di luar daerah.

Baca Juga :  Penyelenggara Pilkada Sumenep Urung Bekerja setelah Diambil Sumpah

Menurut Faisol, masalah tersebut tidak boleh dianggap sepele. Pemerintah harus mewaspadai kedatangan orang dari luar daerah. Karena itu, dia mendesak Pemerintah Provinsi Jatim mengeluarkan kebijakan sterilisasi orang dan kendaraan yang masuk ke Madura.

”Makanya saya membuat petisi melalui aplikasi Change.org. Ini gerakan digital untuk mengetuk hati masyarakat, pemuda, dan mahasiwa agar bersama-sama meneriakkan sterilisasi di pintu masuk Madura,” ungkapnya.

Ketua Lakpesdam PC NU Sampang itu menjelaskan, sterilisasi dilakukan dengan penyemprotan disinfektan ke setiap kendaraan yang masuk Madura. Di samping itu, dilakukan pemeriksaan kesehatan kepada setiap orang.

Terdapat empat pintu masuk strategis yang harus disterilisasi. Yakni, pintu masuk Jembatan Suramadu; Pelabuhan Kamal, Bangkalan; Pelabuhan Kalianget, Sumenep; dan  Bandara Trunojoyo, Sumenep. ”Upaya ini sangat penting untuk menjaga Madura agar tetap bebas dan aman dari persebaran virus korona,” jelas Faisol.

Sterilisasi empat pintu masuk tersebut tidak bisa dipasrahkan ke daerah. Pasalnya, masyarakat banyak yang belum tahu lokasi posko di tiap daerah. Di samping itu, kesadaran untuk mengecek kesehatan masih minim. ”Banyak juga karena tidak sejalur dengan jalan ke rumahnya, jadi tidak sempat ke posko. Ada juga karena khawatir dikucilkan sehingga tidak mengecek kesehatannya,” imbuhnya.

Baca Juga :  Pulang dari Jakarta, ODP asal Sampang Meninggal di Syamrabu Bangkalan

Petisi ini menjadi gerakan bersama untuk warga Madura. Apalagi, saat ini tidak boleh melakukan kumpul-kumpul. Gerakan inilah yang dinilai efektif untuk mendorong pemprov mengeluarkan kebijakan sterilisasi pintu masuk Madura.

Hal serupa juga sering dilakukan aktivis non-government organization (NGO) di Indonesia. Tidak sedikit gerakan tersebut bisa mengeluarkan perubahan kebijakan seperti pada kasus asap di Riau. Keberhasilan gerakan petisi tersebut ditandai dengan turunnya presiden ke lokasi.

Faisol sudah tiga hari mengeluarkan petisi tersebut. Data dalam petisi tersebut sudah dibaca sekitar 991 orang dan disebar 199 orang. ”Kelemahannya memang di Madura belum terbiasa menandatangani petisi,” pintanya.

Sementara Ketua Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Sampang Yuliadi Setiawan mengaku sudah melakukan antisipasi kedatangan masyarakat dari luar daerah. Bahkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan perusahaan otobus (PO) angkutan kota antarprovinsi (AKAP).

”Seluruh bus yang mengangkut penumpang dan dianggap rawan, dicek dulu di posko atau di tempat pangkalan bus,” ujarnya.

Kendati begitu, tidak menutup kemungkinan ada penumpang yang turun sebelum terminal. Karena itu, pihaknya bekerja sama dengan semua kepala desa (Kades) dan camat untuk mendeteksi mereka. ”Kades berkewajiban untuk melaporkan jika ada warga baru,” tandasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/