alexametrics
29.4 C
Madura
Friday, August 12, 2022

Menang Gugat Presiden, Noval Berharap Tak Ada Biaya Pengesahan STNK

PAMEKASAN – Moh. Noval Ibrohim Salim menjadi buah bibir masyarakat sejak sepekan terakhir. Sebab, gugatan pemuda kelahiran Pamekasan itu terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo diterima oleh Mahkamah Agung (MA). Gugatan tersebut mengenai penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Amar putusan MA itu tertuang dalam Putusan Nomor 12 P/HUM/2017.

Senin (26/2) Jawa Pos Radar Madura (JPRM) berusaha menemui pemuda 28 tahun itu di rumahnya. Langit mendung menyelimuti Dusun Tlangi I, Desa Waru Barat, Kecamatan Waru, Pamekasan. Sayang, Noval sedang di Surabaya.

Melalui sambungan telepon, Noval menunjukkan keakraban. Dia bersedia meluangkan waktu untuk berbincang. Perbincangan mengalir begitu akrab. Noval menceritakan awal mula gugatan terhadap kebijakan pemerintah itu.

Awal 2017, pemerintah memberlakukan PP 60/2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Polri. PP tersebut merupakan perubahan dari PP 50/2010 tentang Jenis dan Tarif  atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Polri.

Tiga item perubahan yang sangat memberatkan masyarakat. Yakni, lampiran D angka 1 dan 2 yang mengatur tentang biaya penerbitan STNK. Pada lampiran tersebut ada kenaikan sekitar tiga kali lipat dibandingkan dengan PP lama. Lampiran H juga terjadi kesamaan.

Baca Juga :  Pekerja Legal Lebih Leluasa

Lampiran yang mengatur tentang biaya penerbitan BPKB juga mengalami kenaikan hingga tiga kali lipat. Lampiran yang paling memberatkan yakni huruf E. Dalam lampiran tersebut, pengesahan STNK harus bayar. Nominalnya beragam.

Untuk roda dua Rp 25 ribu. Sementara untuk roda empat Rp 50 ribu. ”Dalam PP sebelumnya, pengesahan STNK gratis. Tiga lampiran ini yang kami ajukan uji materi ke MA,” katanya.

Kali pertama uji materi diajukan Kantor Sholeh and Partner. Tetapi, uji materi itu harus memiliki legal standing. Dengan demikian, karena pada waktu itu Noval baru membeli motor, dia ditunjuk sebagai legal standing.

Permohonan uji materi itu diserahkan Rabu, 18 Januari 2017, melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri (PN) Pamekasan. Kemudian, dilanjutkan ke MA. ”Yang kami uji materi itu peraturan pemerintah,” katanya.

Beberapa hal melatarbelakangi gugatan uji materi itu. Salah satunya, banyaknya penolakan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah tersebut. Demonstrasi juga dilakukan mahasiswa.

Demi kondusivitas di tengah masyarakat, Noval mengajukan uji materi. Dengan harapan, jika kebijakan tersebut sesuai asas hukum, masyarakat harus menerima. Sebaliknya, jika tidak sesuai dengan perundang-undangan, Presiden Jokowi selaku pembuat kebijakan harus menerima dan mencabut PP tersebut. ”Kebijakan ini benar-benar memberatkan masyarakat,” katanya.

Baca Juga :  Petugas Kesehatan Pastikan Screening Sebelum Vaksinasi

Hasilnya, pada 14 Juni 2017, majelis hakim yang diketuai Supadi membatalkan lampiran E tentang biaya pengesahan STNK. Majelis menilai, lampiran tersebut bertentangan dengan pasal 73 ayat 5 UU 30/2014 tentang Administrasi Umum.

Noval berharap, putusan MA itu segera dieksekusi pemerintah. Sesuai regulasi yang ada, 90 hari pasca putusan diterima pemerintah, wajib hukumnya amar putusan itu ditindaklanjuti. Yakni, mencabut lampiran E pada PP 60/2016 tersebut.

Pemilik motor Honda Vario Techno M 2345 BC itu berharap, masyarakat menerima manfaat dari putusan tersebut. Tidak ada lagi penarikan biaya pada pengesahan STNK. Kepada pemerintah, mantan aktivis HMI itu berharap lebih selektif melakukan revisi kebijakan.

Aspek ekonomi dan sosial harus menjadi kajian. Dengan demikian, setiap kebijakan yang ditelorkan tidak memberatkan masyarakat. ”Kami bahagia karena perjuangan kami tidak sia-sia,” kata gubernur mahasiswa FH UMM 2011–2012 yang kini jadi advokat itu.

 

PAMEKASAN – Moh. Noval Ibrohim Salim menjadi buah bibir masyarakat sejak sepekan terakhir. Sebab, gugatan pemuda kelahiran Pamekasan itu terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo diterima oleh Mahkamah Agung (MA). Gugatan tersebut mengenai penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Amar putusan MA itu tertuang dalam Putusan Nomor 12 P/HUM/2017.

Senin (26/2) Jawa Pos Radar Madura (JPRM) berusaha menemui pemuda 28 tahun itu di rumahnya. Langit mendung menyelimuti Dusun Tlangi I, Desa Waru Barat, Kecamatan Waru, Pamekasan. Sayang, Noval sedang di Surabaya.

Melalui sambungan telepon, Noval menunjukkan keakraban. Dia bersedia meluangkan waktu untuk berbincang. Perbincangan mengalir begitu akrab. Noval menceritakan awal mula gugatan terhadap kebijakan pemerintah itu.


Awal 2017, pemerintah memberlakukan PP 60/2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Polri. PP tersebut merupakan perubahan dari PP 50/2010 tentang Jenis dan Tarif  atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Polri.

Tiga item perubahan yang sangat memberatkan masyarakat. Yakni, lampiran D angka 1 dan 2 yang mengatur tentang biaya penerbitan STNK. Pada lampiran tersebut ada kenaikan sekitar tiga kali lipat dibandingkan dengan PP lama. Lampiran H juga terjadi kesamaan.

Baca Juga :  Lebih Dekat dengan Tasaro GK, Novelis Mantan Jurnalis

Lampiran yang mengatur tentang biaya penerbitan BPKB juga mengalami kenaikan hingga tiga kali lipat. Lampiran yang paling memberatkan yakni huruf E. Dalam lampiran tersebut, pengesahan STNK harus bayar. Nominalnya beragam.

Untuk roda dua Rp 25 ribu. Sementara untuk roda empat Rp 50 ribu. ”Dalam PP sebelumnya, pengesahan STNK gratis. Tiga lampiran ini yang kami ajukan uji materi ke MA,” katanya.

Kali pertama uji materi diajukan Kantor Sholeh and Partner. Tetapi, uji materi itu harus memiliki legal standing. Dengan demikian, karena pada waktu itu Noval baru membeli motor, dia ditunjuk sebagai legal standing.

Permohonan uji materi itu diserahkan Rabu, 18 Januari 2017, melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri (PN) Pamekasan. Kemudian, dilanjutkan ke MA. ”Yang kami uji materi itu peraturan pemerintah,” katanya.

Beberapa hal melatarbelakangi gugatan uji materi itu. Salah satunya, banyaknya penolakan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah tersebut. Demonstrasi juga dilakukan mahasiswa.

Demi kondusivitas di tengah masyarakat, Noval mengajukan uji materi. Dengan harapan, jika kebijakan tersebut sesuai asas hukum, masyarakat harus menerima. Sebaliknya, jika tidak sesuai dengan perundang-undangan, Presiden Jokowi selaku pembuat kebijakan harus menerima dan mencabut PP tersebut. ”Kebijakan ini benar-benar memberatkan masyarakat,” katanya.

Baca Juga :  Babinsa Harus Pahami Kondisi Ekonomi Masyarakat

Hasilnya, pada 14 Juni 2017, majelis hakim yang diketuai Supadi membatalkan lampiran E tentang biaya pengesahan STNK. Majelis menilai, lampiran tersebut bertentangan dengan pasal 73 ayat 5 UU 30/2014 tentang Administrasi Umum.

Noval berharap, putusan MA itu segera dieksekusi pemerintah. Sesuai regulasi yang ada, 90 hari pasca putusan diterima pemerintah, wajib hukumnya amar putusan itu ditindaklanjuti. Yakni, mencabut lampiran E pada PP 60/2016 tersebut.

Pemilik motor Honda Vario Techno M 2345 BC itu berharap, masyarakat menerima manfaat dari putusan tersebut. Tidak ada lagi penarikan biaya pada pengesahan STNK. Kepada pemerintah, mantan aktivis HMI itu berharap lebih selektif melakukan revisi kebijakan.

Aspek ekonomi dan sosial harus menjadi kajian. Dengan demikian, setiap kebijakan yang ditelorkan tidak memberatkan masyarakat. ”Kami bahagia karena perjuangan kami tidak sia-sia,” kata gubernur mahasiswa FH UMM 2011–2012 yang kini jadi advokat itu.

 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/