Janji Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim melakukan survei dan verifikasi laporan perilaku buang air besar (BAB) atau open defecation (OD) ditepati. Buktinya, tim open defecation free (ODF) turun ke sejumlah lokasi di Sampang kemarin (25/5).
ANIS BILLAH, Sampang, Jawa Pos Radar Madura
TIM Verifikasi ODF Dinkes Jatim tidak mau menyia-nyiakan kesempatan saat turun ke Sampang. Karena itu, tim yang terdiri atas staf dinkes, perwakilan Universitas Airlangga (Unair), dan Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Children’s Fund (UNICEF) itu menepati janjinya untuk menyasar lokasi yang menjadi target pengambilan sampel.
Sebanyak 375 sampel jadi sasaran Tim Verifikasi ODF Dinkes Jatim. Hasilnya, dari beberapa kategori penilaian, hanya sembilan sampel yang dinyatakan tidak layak. Belasan orang yang tergabung dalam Tim Verifikasi ODF Dinkes Jatim menilai, masyarakat Sampang terbebas dari perilaku BAB sembarangan.
Kepala Dinkes Jatim Herlin Ferliana mengatakan, tim mengambil 30 persen sampel dalam verifikasi ODF. Sasaran sampel berada di lima kecamatan. Yakni, Karang Penang, Camplong, Jrengik, Kedungdung, dan Sreseh. ”Setiap kecamatan diambil tiga desa dan masing-masing menggunakan 25 sampel,” tuturnya.
Menurut Herlin, lima kecamatan yang menjadi sampel diambil dari tempat berbeda. Ada keterwakilan dari daerah pantai, dataran rendah, perbukitan, dan perbatasan. ”Secara teori, statistik sampel 30 persen bisa menggambarkan kondisi di sebuah wilayah. Hasilnya hampir perfek,” paparnya.
Dia menjelaskan, persiapan Sampang untuk masuk ODF sudah dilakukan sejak 2012. Namun, penambahan desanya dinilai cukup lambat. Setelah Dinkes Jatim melihat data dua tahun terakhir, kurva desa ODF semakin cepat. Desa yang belum memenuhi standar disarankan lebih mengaktifkan peran masyarakat. ”Dua tahun terakhir, kenaikannya signifikan,” ungkapnya.
Herlin menjelaskan, upaya Pemkab Sampang untuk masuk Kabupaten ODF mendapat apresiasi Pemprov Jatim. Pasalnya, jarak tempuh daerahnya relatif sulit ke lokasi pengambilan sampel. Sumber keuangannya juga tidak terlalu besar. ”Semua ini tidak terlepas dari cara pemerintah memberdayakan masyarakat agar terbiasa menerapkan pola hidup sehat dengan tidak BAB sembarangan,” ingatnya.
Dia menambahkan, dengan lulusnya Kota Bahari sebagai Kabupaten ODF, hal itu harus direspons positif agar target menjadi kabupaten sehat semakin nyata. Namun, terdapat empat hal penting yang harus diperhatikan Pemkab Sampang. Pertama, lingkungan harus sehat. Salah satu cara yang dilakukan, BAB tidak boleh sembarangan agar sumber penularan penyakit bisa dicegah. Karena itu, suatu daerah harus masuk ODF.
”Penilaian lingkungan sehat mencapai 40 persen dalam mewujudkan kabupaten sehat. Kotoran manusia bisa menjadi sumber penyakit,” ucap Herlin.
Kedua, harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Di antaranya, pola makan masyarakat harus sehat. Penilaian tersebut mencapai 35 persen. Ketiga, fasilitas kesehatan harus mumpuni. Rumah sakit memiliki fasilitas lengkap serta puskesmas memenuhi standar. ”Fasilitas kesehatan ini penilaiannya 20 persen,” imbuhnya.
Keempat, yang harus dipenuhi adalah faktor genetik. Herlin mencontohkan, seseorang yang memiliki riwayat diabetes sebisa mungkin tidak dikawinkan dengan yang memiliki penyakit sejenis. Dengan begitu, lahir generasi sehat. Faktor terakhir ini mencapai 5 persen. ”Lulus ODF sebetulnya bagian dari upaya dan proses menuju kabupaten sehat,” terangnya.
Sementara itu, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Sampang Yuliadi Setiyawan mengakui tidak mudah mendapat predikat Kabupaten ODF. Apalagi, tingkat kemiskinan di Sampang terendah di Jatim. Namun, pemkab berkomitmen meraih predikat tersebut. ”ODF tidak mudah, tapi bukan tidak bisa. Begitu juga dengan kabupaten sehat. Kita akan berupapaya semaksimal mungkin,” tandasnya.
