alexametrics
20.7 C
Madura
Thursday, May 19, 2022

Perjuangan Mahasiswa Madura di Bogor saat Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 berdampak pada semua sendi-sendi kehidupan masyarakat. Hal itu juga dirasakan salah satu mahasiswa asal Madura di Kota Bogor, Ahmad Syafii Maarif. Dia nekat melakukan aksi tunggal mendatangi istana kepresidenan karena belum menerima bantuan pemerintah.

ANIS BILLAH, Sampang, RadarMadura.id

SEJAK Rabu (15/4), Kota Bogor sudah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kebijakan tersebut semula diberlakukan hingga Selasa mendatang (28/4). Tapi, pemerintah pusat kembali memperpanjang penerapan PSBB hingga Jumat (22/5). Perpanjangan PSBB tersebut, membuat mahasiswa yang berasal dari luar Bogor resah.

Karena itu, pada masa pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19), seorang mahasiswa bernama Ahmad Syafii Maarif mendatangi Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (22/4). Kedatangan mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun ke kediaman Presiden Jokowi tersebut untuk melaporkan kondisi mahasiswa rantau yang ada di Kota Bogor.

Ahmad Syafii Maarif menceritakan, banyak mahasiswa yang tidak diperhatikan oleh pemerintah (mulai kabupaten, provinsi, dan pusat, Red). Mahasiswa yang kini berdomisili di Jalan KH Sholeh Iskandar, Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor itu mengaku tidak tersentuh bantuan pemerintah. Termasuk teman-teman mahasiswa lainnya.

Baca Juga :  Lebaran Tetap Jadi

”Mahasiswa yang tinggal di lingkungan saya mayoritas berasal dari Provinsi Jawa Timur. Di antaranya Kota Surabaya, Probolinggo, Banyuwangi, Jember, dan Madura. Diperkirakan jumlah mahasiswa yang berasal dari Madura sekitar 28 orang. Ada juga yang berasal dari NTT, NTB, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Koordinatornya saya. Sampai sekarang masih ada di sini (Bogor, Red),” katanya kepada JPRM melalui pesan WhatsApp kemarin (23/4).

Menurut mahasiswa yang akrab disapa Arif itu, aksi tunggal itu dilakukan untuk menghindari kerumunan massa yang berpotensi menjadi media persebaran virus korona. Ditegaskan, aksi itu dilakukan karena dirinya ingin melaporkan kondisi mahasiswa perantau lainnya yang bernasib sama. ”Sebagai warga Indonesia, saya mempunyai hak untuk melaporkan kepada presiden melalui media apa pun,” ucapnya.

Mahasiswa semester 4 jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam itu mengungkapkan, saat beraksi dirinya hanya berbekal satu spanduk. Di spanduk tersebut bertuliskan ”Lapor Pak Presiden, beli masker saja tak sanggup, apalagi beli makan” dengan tagar #mahasiswarantau #kekeluargaan mahasiswa rantau.

Baca Juga :  Semula Pulang Setiap Bulan, Sekarang Setahun Sekali

Arif mengungkapkan, pada masa pandemi Covid-19, banyak kebijakan yang diambil pemerintah untuk menanggulangi virus korona. Namun, langkah pencegahan dan penanganan warga yang terdampak pandemi dinilai masih kurang optimal. Apalagi saat ini pemerintah sudah menerapkan PSBB.

”Padahal, dalam UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan sudah dijelaskan hak dan kewajiban kedaruratan kesehatan masyarakat. Kami butuh perhatian dari Presiden Joko Widodo sebagai orang nomor satu di republik ini,” tutur mahasiswa asal Desa Panaan, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan itu.

Ditambahkan, posisi rekan-rekannya saat ini semakin tersudut. Sebab, pemerintah pusat sudah mengumumkan larangan untuk mudik. Dengan diterapkannya kebijakan tersebut, dia menyatakan akan mematuhinya. ”Itu kan sudah ditetapkan. Yang merasakan dampaknya tidak hanya mahasiswa, masyarakat perantau pun ikut terbebani,” pungkasnya.

- Advertisement -

Pandemi Covid-19 berdampak pada semua sendi-sendi kehidupan masyarakat. Hal itu juga dirasakan salah satu mahasiswa asal Madura di Kota Bogor, Ahmad Syafii Maarif. Dia nekat melakukan aksi tunggal mendatangi istana kepresidenan karena belum menerima bantuan pemerintah.

ANIS BILLAH, Sampang, RadarMadura.id

SEJAK Rabu (15/4), Kota Bogor sudah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kebijakan tersebut semula diberlakukan hingga Selasa mendatang (28/4). Tapi, pemerintah pusat kembali memperpanjang penerapan PSBB hingga Jumat (22/5). Perpanjangan PSBB tersebut, membuat mahasiswa yang berasal dari luar Bogor resah.


Karena itu, pada masa pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19), seorang mahasiswa bernama Ahmad Syafii Maarif mendatangi Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (22/4). Kedatangan mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun ke kediaman Presiden Jokowi tersebut untuk melaporkan kondisi mahasiswa rantau yang ada di Kota Bogor.

Ahmad Syafii Maarif menceritakan, banyak mahasiswa yang tidak diperhatikan oleh pemerintah (mulai kabupaten, provinsi, dan pusat, Red). Mahasiswa yang kini berdomisili di Jalan KH Sholeh Iskandar, Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor itu mengaku tidak tersentuh bantuan pemerintah. Termasuk teman-teman mahasiswa lainnya.

Baca Juga :  Menuju Status Menjadi IAIN Madura

”Mahasiswa yang tinggal di lingkungan saya mayoritas berasal dari Provinsi Jawa Timur. Di antaranya Kota Surabaya, Probolinggo, Banyuwangi, Jember, dan Madura. Diperkirakan jumlah mahasiswa yang berasal dari Madura sekitar 28 orang. Ada juga yang berasal dari NTT, NTB, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Koordinatornya saya. Sampai sekarang masih ada di sini (Bogor, Red),” katanya kepada JPRM melalui pesan WhatsApp kemarin (23/4).

Menurut mahasiswa yang akrab disapa Arif itu, aksi tunggal itu dilakukan untuk menghindari kerumunan massa yang berpotensi menjadi media persebaran virus korona. Ditegaskan, aksi itu dilakukan karena dirinya ingin melaporkan kondisi mahasiswa perantau lainnya yang bernasib sama. ”Sebagai warga Indonesia, saya mempunyai hak untuk melaporkan kepada presiden melalui media apa pun,” ucapnya.

Mahasiswa semester 4 jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam itu mengungkapkan, saat beraksi dirinya hanya berbekal satu spanduk. Di spanduk tersebut bertuliskan ”Lapor Pak Presiden, beli masker saja tak sanggup, apalagi beli makan” dengan tagar #mahasiswarantau #kekeluargaan mahasiswa rantau.

Baca Juga :  Airlangga: Penyaluran KUR Meningkat Pesat, Sinyal Pemulihan Ekonomi

Arif mengungkapkan, pada masa pandemi Covid-19, banyak kebijakan yang diambil pemerintah untuk menanggulangi virus korona. Namun, langkah pencegahan dan penanganan warga yang terdampak pandemi dinilai masih kurang optimal. Apalagi saat ini pemerintah sudah menerapkan PSBB.

”Padahal, dalam UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan sudah dijelaskan hak dan kewajiban kedaruratan kesehatan masyarakat. Kami butuh perhatian dari Presiden Joko Widodo sebagai orang nomor satu di republik ini,” tutur mahasiswa asal Desa Panaan, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan itu.

Ditambahkan, posisi rekan-rekannya saat ini semakin tersudut. Sebab, pemerintah pusat sudah mengumumkan larangan untuk mudik. Dengan diterapkannya kebijakan tersebut, dia menyatakan akan mematuhinya. ”Itu kan sudah ditetapkan. Yang merasakan dampaknya tidak hanya mahasiswa, masyarakat perantau pun ikut terbebani,” pungkasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/