Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DI Kabupaten Bangkalan, IKM berkembang sangat pesat dalam empat tahun terakhir. Pada 2018, IKM yang terinventarisasi di Kota Salak berjumlah 510 unit usaha. Sementara tahun ini, yang terdata di disperinaker hingga Agustus mencapai 1.509 unit usaha.
Ribuan unit usaha itu terdiri dari indusri menengah, kecil, dan mikro. Kepala Disperinaker Bangkalan Salman Hidayat menyampaikan, produk IKM diklasifikasikan menjadi dua jenis. Yakni, IKM agro dan non-agro. Sedangkan kategori IKM menengah dan kecil dibedakan berdasarkan modal.
Pembinaan yang dilakukan pemkab terhadap pelaku IKM melibatkan lembaga eksternal. Salah satunya Universitas dr Soetomo (Unitomo). Salah satu kampus di Surabaya tersebut dilibatkan dalam pemberdayaan pelaku IKM sejak 2018 lalu.
Selama itu, banyak penelitian dan pengembangan IKM secara berkelanjutan yang dilakukan Unitomo di Bangkalan. Salah satunya, pemanfaatan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) bertenaga surya yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi pencemaran lingkungan akibat produksi batik.
”Pengolahan limbah lingkungan (produksi batik) menjadi satu-satunya di Jawa Timur yang menggunakan IPAL dengan panel surya bukan dari listrik,” ujarnya.
Mantan camat Tanah Merah itu menyatakan, penggunaan IPAL dalam pengelolaan dan produksi batik di Tanjungbumi telah mendapat standardisasi internasional atau international organization for standardization (ISO).
”Untuk mendapatkan standar internasional (ISO) nanti juga akan disosialisasikan ke semua IKM,” imbuhnya.
Anggaran yang dialokasikan lembaganya untuk pemberdayaan IKM di Bangkalan tidak banyak. Yakni, hanya Rp 300 juta. Perinciannya, Rp 50 juta untuk bidang agro dan Rp 250 juta untuk bidang non-agro. Besar kecilnya anggaran disesuaikan dengan potensi dan diselaraskan dengan program pemerintah pusat dan provinsi.
Salman Hidayat menyatakan, saat ini, daerah yang dipersiapkan menjadi desa devisa adalah Desa Tanjungbumi. Desa tersebut menjadi sentra industri batik atau IKM non-agro. ”Jadi, potensi itu kami satukan dengan program pemerintah desa wisata itu,” katanya.
Sedangkan di bidang agro, pemerintah juga menjalin kerja sama dengan Univeristas Trunojoyo Madura (UTM). Salah satunya dalam hal legalisasi sertifikasi halal. Harapannya, akan semakin banyak produk lokal yang mendapat sertifikasi halal. ”Sehingga, bisa bersaing di pasar bebas,” katanya.
Selain itu, salah satu industri agro yang rencananya dikembangkan di Bangkalan yaitu sektor peternakan. Program itu akan dikerjasamakan dengan beberapa lembaga. Antara lain, UTM dan PT Semen Gresik. Daerah pengembangannya yaitu di lahan milik PT Semen Gresik yang berada di Kecamatan Kamal.
Selama ini, industri agro lebih banyak yang kecil, namun menyebar di 18 kecamatan. Rata-rata jenis usahanya di bidang produksi makanan dan minuman. Seperti emping dan kerupuk kwanyar. Pemberdayaan selama ini berupa pelatihan tata cara pengolahan dan pengemasannya. ”Untuk pelatihan seperti itu tidak membutuhkan terlalu banyak biaya,” katanya.
Ada beberapa produk IKM Bangkalan yang selama ini bersaing di pasar bebas, bahkan tembus ke pasar global. Seperti batik, kerajinan suvenir berbahan perak dan kerajinan tali agel. Pemerintah terus mendorong para pelaku IKM memperluas pemasaran. Yakni, melalui pasar digital atau e-commerce.
Hamidah, perajin tali agel menilai perhatian pemkab terhadap pelaku IKM sudah cukup baik. Bahkan, setiap tahun kelompok usahanya mendapat pembinaan. Mulai dari peningkatan produktivitas hingga model desainnya. ”Pelatihan yang diberikan bisa menambah ilmu bagi pelaku IKM,” katanya.
Anggaran untuk pembinaan pelaku IKM di Sumenep juga kecil. Berdasarkan data diskop IKM dan perindag, anggaran yang dialokasikan untuk pembinaan IKM hanya Rp 109 juta. ”Sekarang anggaran itu sulit, apalagi banyak yang dipangkas,” kata Kepala Bidang Industri Diskop IKM dan Perindag Sumenep Agus Eka Hariyadi.
Menurut dia, setiap tahun pihaknya aktif turun ke lapangan. Tujuannya, memberikan pembinaan dan sosialisasi kepada para pelaku IKM. Namun, program itu tidak bisa menyasar semua pelaku IKM. Alasannya, keterbatasan anggaran.
Agus menyatakan, untuk mendampingi pelaku IKM butuh waktu yang tidak sebentar. Mengingat, jumlahnya mencapai ratusan, sementara anggaran terbatas. ”Ada yang berizin dan tidak. Untuk datanya kami belum tahu karena sekarang masih proses pendataan ulang,” ucapnya.
Investasi di bidang IKM memang cukup besar. Rata-rata setiap IKM investasinya Rp 4 juta hingga Rp 150 juta. ”Investasi itu kan modal awal yang terus mereka kembangkan. Makanya ada yang kecil dan besar, bergantung usahanya,” ulasnya.
Agus menyampaikan, jenis IKM yanga ada di Sumenep bervariatif. Antara lain di bidang pembuatan keris, pembuatan tahu, pengolahan daun kelor, dan sebagainya. Keberadaan IKM itu telah membuka lapangan pekerjaan. ”Kalau industrinya besar, bisa sampai belasan orang,” ucapnya.
Agus menuturkan, pihaknya tetap berkomitmen untuk terus mengembangkan produk IKM di Sumenep. Salah satu caranya yakni memberikan fasilitasi dalam pengurusan merek. Tahun ini pihaknya menganggarkan untuk memfasilitasi 50 merek. Setiap merek dianggarkan Rp 500 ribu. ”Tapi yang kami tanggung hanya pendaftarannya saja,” tuturnya.
Pihaknya juga memberikan pendampingan terkait kelengkapan izin para pelaku IKM. Tujuannya, agar produk yang mereka produksi bisa berdaya saing global. ”Jadi kita picu bagaimana IKM ini bisa berdaya saing. Sekarang sudah ada 22 produk yang bisa masuk pasar modern seperti Indomaret,” ulas Agus.
Pelaku IKM Warangka Keris di Kecamatan Bluto Fikri menyampaikan, selama ini kehadiran pemerintah terhadap pelaku IKM masih rendah. Buktinya, sampai sekarang saja belum ada pembinaan. ”Sebenarnya yang kami butuhkan hanya akses perluasan pasar,” katanya. (jup/iqb/han)
Advertisement
Advertisement
Radar MaduraIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

