
Tak sedikit kiai yang terjun ke dunia politik. Setelah meraih kekuasaan, titel ”kiai” sering tak ditulis di depan namanya. Hanya deretan titel akademik yang mewarnai nama sang penguasa. Tapi, tidak demikian dengan KH. A. Busyro Karim. Mantan bupati Sumenep dua periode ini tak mau menghapus titel ”kiai” saat menulis namanya sebagai bupati. Mengapa?
KIAI Haji A. Busyro Karim adalah salah satu contoh sukses kiai yang terjun ke dunia politik. Setidaknya dia bertahan menjabat ketua DPRD Sumenep dua periode. Suami Nurfitriana ini juga pernah menjabat bupati Sumenep dua periode.
Tim Acabis mendapat kesempatan untuk berbincang dengan kiai yang akrab disapa Buya itu Senin (22/3). Saat didatangi ke Ponpes Al-Karimiyyah, Desa Beraji, Kecamatan Gapura, dia sedang mengajar ratusan santriwati. ”Nanti selesai pukul 20.30,” begitulah pesan WhatsApp Buya kepada tim Acabis yang tiba sekitar pukul 20.00.
Mengajar santri Al-Karimiyyah adalah aktivitas utama Buya selepas purnatugas dari bupati. Namun, hal itu bukan berarti Buya sudah tidak aktif di dunia politik. Dia masih tetap berkiprah di bidang politik di samping mengasuh ponpes yang dia dirikan pada 1988.
Setelah 30 menit menunggu di luar pagar batas santriwati, salah seorang pesuruh Buya mendatangi tim Acabis. Pria itu mempersilakan kami masuk ke rumah Buya di lingkungan asrama putri. Beberapa saat kemudian kiai yang ditunggu datang.
”Alhamdulillah, insyaallah Ramadan penuh barokah. Kalau Ramadan tidak ada pandemi. Maksudnya tetap Ramadanlah,” ucap Buya membuka perbincangan.
Ditanya aktivitasnya dalam dunia politik, Buya masih aktif berpolitik. Namun, lanjut dia, hal itu jangan dimaknai politik praktis. ”Saya bermain di high politics saja. Masalah keberpihakan anggaran kepada rakyat dan semacamnya. Di tingkat kebijakan saja,” ucapnya.
Keputusannya untuk terus berpolitik didasarkan pada keinginan membantu masyarakat. Buya juga pernah menyampaikan perkataan Ibnu Kholdun. ”Siapa pun yang berpikir untuk membantu masyarakat, akhirnya pasti menoleh pada kekuasaan untuk menopang niatnya itu,” ucapnya menukil pernyataan Ibnu Khaldun.
Menurut dia, sulit sekali mengentaskan permasalahan masyarakat sendirian. Perlu keterlibatan pemerintah. Toh, pasti semua lewat pemerintahan. Jalan saja pemerintah yang bangun. ”Misalnya ingin membantu kelompok kecil di sebuah desa terpencil. Akhirnya kalau sudah buat jalan, komunikasinya juga pada pemerintah,” jelasnya.
Itu sebabnya ketika dirinya menjabat sebagai bupati, dia fokus pada jabatan bupati. Sementara Pondok Pesantren Al-Karimiyyah yang dia asuh dipercayakan kepada ustad dan ustadah. Pondok ini terus berkembang karena Buya memperkuat sistem. Tidak memperkuat figur. ”Kalau saya memperkuat figur dan kemudian saya mati (wafat), sistem ini tidak jalan. Maka, mati juga pondok ini,” ungkapnya.
Buya kemudian menceritakan awal membangun Ponpes Al-Karimiyyah pada 1988. Saat itu tidak ada santri yang diasramakan. Hanya warga sekitar saja yang datang untuk mengaji. Sekarang jumlah santri yang mukim saja sudah lebih dari 1.000 orang. Itu belum termasuk dengan mahasiswa.
”Ketika sistem itu belum kuat, saya belum berani menjadi anggota DPRD. Waktu itu saya tolak. Saat saya memutuskan maju sebagai wakil rakyat, sistem di Al-Karimiyyah hampir kuat. Maka, saya putuskan maju,” ucapnya.
Kesempatan menduduki posisi lebih baik dengan menjadi anggota DPR RI kala itu terbuka lebar. Sebagai ketua PKB, Buya bisa menentukan siapa yang akan berangkat menjadi calon anggota DPRD dan DPR RI. Namun, karena sistem di Ponpes Al-Karimiyyah belum benar-benar kukuh, maka dia memilih tetap berkarir di kabupaten.
Hingga dua periode menjabat ketua DPRD Sumenep (1999–2004 dan 2004–2009), Buya akhirnya maju menjadi bupati. Keberuntungan terus berpihak kepada Buya. Tak hanya sekali menjadi bupati. Putra pasangan KH. Abdul Karim dan Nyai Hj Nuraniyah ini berhasil menjabat sebagai bupati dua periode (2010–2015 dan 2016–2021).
Sukses di bidang politik tak membuat Buya lupa latar belakangnya sebagai kiai. Karena itu, dia tak mau melepas titel ”kiai haji” yang melekat di depan namanya. Bagi Buya, titel itu bisa menjadi benteng bagi dirinya.
”Dulu ada yang menyarankan jangan disebut titel ’kiai’-nya. ’Busyro Karim’ saja,” kenangnya. Namun saran tersebut langsung dia tolak. Bahkan, setiap kali menulis nama dalam daftar hadir, dipastikan titel kiai haji melekat di depan namanya.
”Karena yang saya ingat, politikus yang langsung meletakkan nama ’KH’ di depan namanya cuma saya. Biasanya kan cuma namanya saja,” ucapnya.
Menurut dia, meski orang beranggapan titel ”kiai haji” hanya gelar dari masyarakat dan bukan gelar akademik, tapi itu jauh lebih penting. Bagi dia, gelar dari masyarakat harus dijaga. Untuk mau macam-macam itu malu. Malu dengan kiainya.
Sebagai manusia biasa, Buya mengakui keinginan berbuat macam-macam saat menjadi bupati pasti ada. Namun titel ”kiai” yang senantiasa disematkan di depan namanya menjadi pengingat untuk terus berusaha menjadi bupati yang baik. ”Maunya ya yang lain-lain juga, tapi gimana,” ucapnya lantas tertawa.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

