Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Taji Perda Bangkalan 5/2016 terhadap Toko Modern

A
Penulis: Abdul Basri❯

Sikap Pemkab Bangkalan terhadap toko modern sedikit lentur. Pelanggaran terhadap Perda 5/2016 tidak ditindak tegas. Perda tersebut mengatur tentang perlindungan pasar rakyat dan penataan pasar modern.


PASAL 29 Perda 5/2016 sangat jelas disebutkan mengenai jam kerja hypermarket, department store, dan supermarket. Untuk Senin–Jumat mulai pukul 10.00 hingga pukul 22.00. Sementara Sabtu-Minggu, pukul 10.00 hingga 23.00.


Namun, regulasi itu seperti macan ompong. Tak bertaji. Sebab, di lapangan masih ditemukan banyak yang melanggar. Pelanggaran itu tidak ditindak.


Keberadaan Alfamart wilayah kota masih buka hingga pukul 24.00 lebih. Seperti Alfamart depan Polres Bangkalan, Jalan KH Moh. Kholil, dan utara Alun-Alun Bangkalan.


Riza Atika selaku Kepala Toko Alfamart Jalan KH. Moh. Kholil mengakui jika tiga lokasi Alfamart memang buka 24 jam. Namun, pihaknya tidak tahu secara detail mengenai regulasi tentang batas waktu. ”Saya kurang tahu kalau hanya sampai jam 10 malam. Tapi, selama ini memang buka 24 jam,” kata dia kemarin (5/3).


Menurut Riza, berkaitan dengan buka 24 jam itu sudah berlangsung lama. Menurut dia, jika itu dianggap melanggar, semestinya dari dulu ditutup. ”Kalau misalnya nggak boleh, dari dulu banget ditutup. Karena dari dulu buka 24 jam,” terangnya.


Dia tidak bisa memberikan keterangan lebih detail. Sebab, tidak punya wewenang menjelaskan urusan izin dan aturan yang berlaku. ”Saya sampaikan nanti ke pimpinan, daripada saya salah nanti dalam menjawab,” sebutnya.


Sementara itu, Kepala DPMPTSP Bangkalan Ainul Gufron seolah tidak tahu keberadaan toko modern yang buka 24 jam. Dia menanyakan wilayah mana yang buka 24 jam. Jika ada, lebih baik buatkan laporan kepada bupati dan tembusan ke DPMPTSP, satpol PP, dan disperindag.


”Saya perlu konfirmasi dan menegur. Karena saya tanya manajemennya, di Bangkalan nggak ada,” kelitnya.


Terpisah, Sekretaris Satpol PP Bangkalan Anang Yulianto mengaku belum bisa menindak. Pihaknya harus menunggu laporan dari dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP). Ketika pihak DPMPTSP menyatakan melanggar, sebagai penegak perda, satpol PP siap mengeksekusi.


”Karena urusan izin dan melanggar atau tidak itu kan DPMPTSP yang lebih tahu. Kami siap bergerak kalau ada perintah dari perizinan,” ucapnya.


Anggota Komisi A DPRD Bangkalan Mohammad Hotib mengatakan, komitmen pemkab untuk menegakkan Perda 5/2016 masih setengah hati. Terbukti, meski ada toko modern yang buka melebihi ketentuan tidak ada penindakan. ”Buat apa perda itu ada kalau masih dilanggar? Berarti kan tidak berfungsi,” jelasnya.


Politikus PKB itu menyatakan, selama ini setiap ada persoalan, perda yang mau diubah. Semestinya dijalankan dulu. Manakala ada hal-hal yang perlu disempurnakan, baru diperbaiki. ”Turun ke lapangan agar tahu yang terjadi di bawah,” tandasnya.


Advertisement
Advertisement
Editor : Abdul Basri
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar MaduraIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer