
DPR RI berencana mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Permusikan menjadi undang-undang. Ada yang sepakat, ada pula yang menolak RUU tersebut. Musisi dan pencinta musik asal Bangkalan termasuk yang menolak.
JUPRI, Bangkalan
KAMIS malam (14/2) mendung menyelimuti Kota Bangkalan. Tidak ada satu pun bintang terlihat. Untungnya, mendung yang seperti bersiap-siap menumpahkan hujan itu tidak sepenuhnya menghalangi cahaya dari langit. Bias cahaya rembulan masih bisa menerobos di sela-sela mendung yang tidak terlalu tebal.
Sekitar pukul 20.25 RadarMadura.id tiba di Kafe Kelud, di Jalan R.E Martadinata, Kelurahan Mlajah, Bangkalan. Koran ini datang karena kafe tersebut akan dijadikan tempat kajian RUU Permusikan. Kajian itu bertemakan ”Bangkalan Merespons Romantisme RUU Permusikan”.
Saat koran ini tiba, puluhan kursi yang disediakan telah diisi kaum adam dan hawa. Mereka merupakan musisi dan pencipta musik asal Kota Salak. Sebagian lainnya adalah insan yang ingin menambah wawasan tentang RUU Permusikan.
Lima laki-laki gagah duduk di kursi khusus yang disediakan panitia. Mereka pemateri yang akan memberikan pandangannya berkaitan dengan tema yang diangkat. Moderator Moh. Didi Kurniawan memberikan kesempatan pertama kepada pemateri Hendra Gemma Dominan.
Musisi Bangkalan itu secara tegas menyampaikan penolakan terhadap sebagian pasal dalam RUU Permusikan. Ada beberapa alasan penolakan yang disampaikan Hendra.
Di antaranya, pasal 5 yang memuat tentang larangan kreasi yang berbau kekerasan, pornografi, provokatif, dan ada unsur pelanggaran suku, agama, ras, antar golongan (SARA). Dia menilai, rumusan pasal itu mengekang kebebasan musisi untuk berkarya.
Menurutnya, lirik lagu dalam musik tidak bisa dibatasi. Dengan tegas dia menolak Pasal 5 RUU Permusikan itu. ”Musik tidak bisa dibatasi. Lagu-lagu saya ada yang liriknya agak ke konten porno. Tetapi dalam genre, itu sangat biasa,” kata Hendra.
Penolakan Hendra terhadap pasal 5 bukan karena pengekangan berkarya saja. Namun, lirik lagu yang mengandung kekerasan, provokatif, dan SARA subjektif. Sebab, tidak ada lembaga yang dapat menentukan tentang larangan itu.
Ketidaksepakatan Hendra selanjutnya yakni pasal 32 yang menyatakan agar diakui sebagai pelaku musik harus melalui uji kompetensi. Menurut dia, uji kompetensi tidak memberikan jaminan tentang hasil karya yang dilahirkan musisi.
Bagi dia, karya musik tidak dapat diukur dari latar belakang pendidikan apalagi hanya melalui uji kelayakan. ”Dalam bermusik, bisa jadi yang otodidak lebih bagus dari yang akademisi,” tegasnya.
Moderator kemudian mempersilakan budayawan Bangkalan menyampaikan pemikirannya. Dia adalah Ki Suryo. Dia menilai, pengaturan kreasi musik perlu dilakukan. Utamanya lirik lagu tidak boleh mengandung unsur permusuhan, kekerasan, pornografi, dan SARA.
Dia meyakini itu bukan upaya mengerdilkan kreasi musisi. Namun akan memberikan dampak yang positif bagi permusikan Indonesia. ”Bermusik akan lebih beretika. Ini akan menjaga budaya supaya terfilter,” ucapnya.
Suryo menyepakati tentang keharusan uji kompetensi musisi. Dia meyakini hal ini akan berdampak pada dunia akademik. Ke depan, akan banyak perguruan tinggi yang juga mengembangkan musik.
Sertifikasi terhadap pelaku musik akan memberikan perlindungan terhadap karya. Harkat dan martabat pelaku musik mendapat pengakuan dari pemerintah. Yang saat ini ada, ujar dia, musisi dengan pemerintah berjalan sendiri-sendiri.
Suryo mengapresiasi diskusi menyikapi RUU Permusikan. Menurutnya, musisi Bangkalan atau pencinta musik tidak hanya menjadi penonton pro dan kontra RUU Permusikan yang sedang ramai diperbincangkan. ”Musisi jangan hanya mengikuti, tetapi perlu menyikapi perkembangan isu yang sedang ramai diperbincangkan,” katanya.
Pemateri lainnya, yakni Ramadan Mustika Pamungkas yang didapuk sebagai pengamat hukum menyampaikan ketidaksepakatannya terhadap RUU Permusikan. Menurut dia, RUU itu memberikan keresahan bagi para pelaku musik.
Khususnya ketentuan pidana dalam pasal 50 yang merupakan turunan pasal 5. Dia menilai, ke depan akan banyak musisi masuk bui karena pembatasan kreasi yang dituangkan dalam pasal 5. ”Misalnya, ada orang memerkosa perempuan karena terinspirasi lagu yang saya nyanyikan. Maka saya akan terseret kasus hukum,” kata dia.
Yanto, pemateri keempat menilai, ketentuan pasal 5 tidak memihak kepada para musisi. Menurutnya, musik tidak hanya terletak pada lirik lagu. Tapi pada musik secara keseluruhan. ”Musik itu bergantung dari sudat mana kita memandang musik itu sendiri,” kata Ketua Komunitas Gitar Bangkalan (KGB) tersebut.
Setelah semua pemateri selesai memberikan pandangannya tentang RUU Permusikan, Moh Didi memberikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya. Ada lima orang yang bertanya dan melengkapi apa yang disampaikan pemateri.
Sonie Hidayat, salah satu panitia diskusi mengatakan, kegiatan tersebut digagas oleh komunitas Do It Yourself (DIY). Dengan mendatangkan musisi Bangkalan, dia berharap respons terhadap RUU Permusikan tidak berlebihan. Utamanya oleh musisi Bangkalan sendiri. ”Banyak merespons tetapi hanya ikut-ikutan. Ada juga yang diam saja, kami ingin tahu responnya,” ucap dia.
Diskusi tersebut diharapkan memberikan tambahan pengetahuan bagi musisi dan pencinta musik di Bangkalan. Dia berencana mengekspos kegiatan itu agar dapat diketahui publik bahwa Bangkalan menyikapi RUU Permusikan dengan diskusi. ”Kami berharap ini menjadi contoh positif,” pungkasnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




