alexametrics
21.1 C
Madura
Sunday, July 3, 2022

Pemuda Pantura Tanggapi Wacana Pemekaran Pamekasan

PAMEKASAN – Pemekaran Pamekasan demi mewujudkan Provinsi Madura menyita perhatian masyarakat. Wacana ini dinilai seksi, terutama mereka yang tinggal di wilayah utara. Selama ini akses warga pantura ke pusat pemerintahan terlampau jauh.

Sepekan terakhir, masyarakat Pamekasan tengah disibukkan dengan satu wacana, pemekaran. Gagasan itu dimunculkan kembali oleh Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail sebagai respons atas gagalnya upaya judicial review UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemekaran dinilai sebagai satu-satunya cara agar Madura bisa menjadi provinsi sesuai yang diamanatkan dalam UU tersebut. Pro-kontra pun terjadi. Ada tiga pandangan yang muncul atas wacana tersebut. Kelompok pertama menyatakan setuju.

Ada pula yang menolak karena Kabupaten Pamekasan terlalu kecil untuk dimekarkan. Kelompok ketiga menyatakan setuju dengan syarat. Selain politisi, rata-rata kelompok ketiga inilah paling banyak muncul.

Termasuk Gerakan Pemuda Pantura (GPP) juga menyatakan setuju pemekaran. Persetujuan itu tentu diiringi dengan berbagai catatan panjang. ”Kami setuju dengan wacana pemekaran tersebut. Dengan catatan pusat pemerintahan nantinya dibangun di wilayah utara,” kata Ketua GPP Arief di sela-sela diskusi santai di Waroeng Kampoeng, Kota Pamekasan, Sabtu (18/11).

Baca Juga :  DPD dan DPR RI Setuju Pemekaran Pamekasan

Jika syarat itu terwujud, lanjut Arief, pemekaran tidak hanya bermakna sebagai syarat mendirikan Provinsi Madura. Tetapi, ada nilai plus lain yang bisa diraih. Yakni, masyarakat pantura akan semakin dekat dengan pusat pemerintahan.

”Terus terang selama ini masyarakat pantura kurang mendapat perhatian dari pemerintah,” jelasnya. ”Masyarakat pantura hanya dijadikan lumbung suara pada saat momentum pilkada,” tambahnya.

Ada dua solusi yang ditawarkan terkait pemekaran itu. Pertama, pembangunan kabupaten dan Kota Pamekasan sebagaimana sekarang santer dibicarakan. Dalam konteks ini, pusat pemerintahan kota diletakkan di wilayah selatan, sedang pusat pemerintahan kabupaten di utara.

Kedua, pembangunan Kabupaten Pantura. Kabupaten ini bisa diambil dari kecamatan utara Madura. Mulai dari Kecamatan Tanjungbumi, Bangkalan, hingga Pasongsongan, Sumenep. ”Ibu kota kabupatennya bisa di Waru atau di Ketapang, Sampang. Saya kira dua kecamatan ini sudah mulai hidup,” tegasnya.

Baca Juga :  Misbahul Wathoniyah, Seorang Dokter yang Masuk Parlemen

Sementara itu, Kades Waru Barat, Kecamatan Waru, Abdussalam Ramli memiliki pandangan berbeda dengan Arief. Secara konsep, dia setuju pemakaran. Tetapi dalam realisasi, dia belum setuju. ”Konsep keinginan menuju pemekaran Pamekasan juga harus diseleraskan dengan langkah yang diambil,” kata peraih Tokoh Muda Madura Awards 2016 tersebut.

Salah satu yang perlu diperhatikan yaitu sumber daya manusia (SDM). Kenyataannya, saat ini indeks pembangunan manusia (IPM) Pamekasan masih berada di posisi memprihatinkan. Sedangkah langkah memperbaiki keadaan ini, menurut dia, belum diberikan ruang solusi yang sebenarnya.

”Jangan sampai ketika pemekaran terjadi, malah kita impor tenaga pegawai dari luar daerah. Yang terjadi, kita sebagai ras Madura yang besar akan tersisihkan,” pungkasnya.

PAMEKASAN – Pemekaran Pamekasan demi mewujudkan Provinsi Madura menyita perhatian masyarakat. Wacana ini dinilai seksi, terutama mereka yang tinggal di wilayah utara. Selama ini akses warga pantura ke pusat pemerintahan terlampau jauh.

Sepekan terakhir, masyarakat Pamekasan tengah disibukkan dengan satu wacana, pemekaran. Gagasan itu dimunculkan kembali oleh Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail sebagai respons atas gagalnya upaya judicial review UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemekaran dinilai sebagai satu-satunya cara agar Madura bisa menjadi provinsi sesuai yang diamanatkan dalam UU tersebut. Pro-kontra pun terjadi. Ada tiga pandangan yang muncul atas wacana tersebut. Kelompok pertama menyatakan setuju.


Ada pula yang menolak karena Kabupaten Pamekasan terlalu kecil untuk dimekarkan. Kelompok ketiga menyatakan setuju dengan syarat. Selain politisi, rata-rata kelompok ketiga inilah paling banyak muncul.

Termasuk Gerakan Pemuda Pantura (GPP) juga menyatakan setuju pemekaran. Persetujuan itu tentu diiringi dengan berbagai catatan panjang. ”Kami setuju dengan wacana pemekaran tersebut. Dengan catatan pusat pemerintahan nantinya dibangun di wilayah utara,” kata Ketua GPP Arief di sela-sela diskusi santai di Waroeng Kampoeng, Kota Pamekasan, Sabtu (18/11).

Baca Juga :  Dosen-Dosen Pengarang Buku Sastra di Tengah Kesibukan Mengajar

Jika syarat itu terwujud, lanjut Arief, pemekaran tidak hanya bermakna sebagai syarat mendirikan Provinsi Madura. Tetapi, ada nilai plus lain yang bisa diraih. Yakni, masyarakat pantura akan semakin dekat dengan pusat pemerintahan.

”Terus terang selama ini masyarakat pantura kurang mendapat perhatian dari pemerintah,” jelasnya. ”Masyarakat pantura hanya dijadikan lumbung suara pada saat momentum pilkada,” tambahnya.

Ada dua solusi yang ditawarkan terkait pemekaran itu. Pertama, pembangunan kabupaten dan Kota Pamekasan sebagaimana sekarang santer dibicarakan. Dalam konteks ini, pusat pemerintahan kota diletakkan di wilayah selatan, sedang pusat pemerintahan kabupaten di utara.

Kedua, pembangunan Kabupaten Pantura. Kabupaten ini bisa diambil dari kecamatan utara Madura. Mulai dari Kecamatan Tanjungbumi, Bangkalan, hingga Pasongsongan, Sumenep. ”Ibu kota kabupatennya bisa di Waru atau di Ketapang, Sampang. Saya kira dua kecamatan ini sudah mulai hidup,” tegasnya.

Baca Juga :  Pimpinan DPRD Pamekasan Dukung Penuh Tol Trans Madura

Sementara itu, Kades Waru Barat, Kecamatan Waru, Abdussalam Ramli memiliki pandangan berbeda dengan Arief. Secara konsep, dia setuju pemakaran. Tetapi dalam realisasi, dia belum setuju. ”Konsep keinginan menuju pemekaran Pamekasan juga harus diseleraskan dengan langkah yang diambil,” kata peraih Tokoh Muda Madura Awards 2016 tersebut.

Salah satu yang perlu diperhatikan yaitu sumber daya manusia (SDM). Kenyataannya, saat ini indeks pembangunan manusia (IPM) Pamekasan masih berada di posisi memprihatinkan. Sedangkah langkah memperbaiki keadaan ini, menurut dia, belum diberikan ruang solusi yang sebenarnya.

”Jangan sampai ketika pemekaran terjadi, malah kita impor tenaga pegawai dari luar daerah. Yang terjadi, kita sebagai ras Madura yang besar akan tersisihkan,” pungkasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/