
PAMEKASAN – Pendataan warga miskin yang dilakukan pemerintah amburadul bukan isapan jempol. Satu per satu warga kurang mampu luput dari perhatian pemerintah ditemukan. Bahkan, berada di kecamatan kota.
Langit Dusun Ngaporan, Kelurahan Kowel, Kecamatan Kota Pamekasan, mendung Kamis (4/1). Perlahan, jutaan butir air hujan menghunjam bumi. Dedaunan basah. Burung berhamburan dari pepohonan.
Minibus milik anggota DPRD Pamekasan Ismail menyusuri jalan sempit itu. Di belakangnya, ambulans operasional UPT Puskesmas Kowel membuntuti mobil berwarna biru itu.
Rombongan lalu masuk halaman rumah warga. Satu per satu anggota rombongan turun, lalu berkumpul menghindar dari tetes hujan. Tidak berselang lama, dengan dibimbing lurah, rombongan menuju RT 02, RW 07.
Lalu, menuju rumah kuno yang ditempati pasangan suami istri (pasutri) Samudin dan Supiyah. Pasutri itu tidak memiliki kartu keluarga (KK). Satu-satunya kartu identitas yang dimiliki adalah KTP lama, bukan elektronik.
Samudin berusia 77 tahun. Sementara istrinya diperkirakan berusia 75 tahun. Samudin lumpuh lantaran terjatuh sekitar 5 tahun lalu. Sementara Supiyah mengalami stroke setahun setelah sang suami lumpuh.
Kondisinya semakin parah. Sarafnya juga digerogoti penyakit. Selain tidak bisa bergerak, mulut Supiyah tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Bertahun-tahun hidup dalam keadaan kurang mampu.
Rumah yang mereka huni jauh dari kata layak. Dinding terbuat dari gedek yang sudah bolong-bolong. Alasnya tanah. Sinar matahari masuk bebas ke dalam rumah melalui lubang-lubang kecil sambungan antargenting.
Hampir tidak ada barang berharga di dalam rumah tua itu. Dua ranjang tua, tempat tidur si penghuni rumah kotor. Noda menghitam memenuhi hamparan bantal dan kasur. Aroma pesing menusuk hidung.
Terlihat perabotan dapur bersebelahan dengan tempat tidur. Nasi berserakan di atas meja. Air diwadahi baskom. Penghuni rumah tidak bisa membersihkan tempat mereka berteduh.
Saudah, 48, kerabat pasutri miskin itu mengatakan, Samudin dan Supiyah hidup miskin sejak lama. Mereka memiliki tiga orang anak laki-laki. Namun, ketiganya tinggal di rumah istri. Setiap hari, salah satu anaknya mengirimkan makanan.
Pasutri miskin itu luput dari perhatian pemerintah. Tidak ada bantuan apa pun yang diterima. Bantuan beras untuk keluarga miskin (raskin) tidak kebagian. Bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) juga tidak menerima.
Beberapa tahun lalu, lebih dari sepuluh kali petugas mendatangi rumah tabing itu. Kemudian, rumah difoto dari berbagai sisi untuk bantuan rehab. Namun, sampai sekarang, bantuan tersebut tidak pernah ada.
Jaminan kesehatan dari pemerintah juga tidak diperoleh. Tidak ter-cover BPJS Kesehatan. ”Tidak dapat bantuan apa-apa dari pemerintah,” katanya.
Samudin sejak lama tidak bisa bekerja. Keluar masuk rumah saja tidak bisa. Sementara istrinya, menderita penyakit yang lebih tragis. Stroke yang mengenai saraf. ”Jangankan jalan, bicara saja tidak bisa,” sergahnya.
Lurah Kowel Zainal Mistuki mengaku baru tahu ada warganya yang hidup miskin dalam kondisi sakit. Dia baru mengetahui informasi itu setelah menggelar rapat dengan forum RT RW beberapa waktu lalu.
Kemudian, Zainal menghubungi koleganya. Salah satu yang dihubungi yakni Ismail, ketua Komisi I DPRD Pamekasan. Tujuannya, agar wakil rakyat dari fraksi Demokrat itu bisa menyambungkan kepada pemerintah daerah.
Zainal mengatakan, dalam waktu dekat, secara formal dia akan mengusulkan RTLH kepada pemerintah untuk Samudin. Besar harapan, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait menerima usulan itu. ”Semoga ada perhatian dari pemerintah daerah,” katanya.
Mengenai raskin, diakui Samudin dan istrinya tidak kebagian. Sebab, pasutri miskin itu tidak masuk dalam data keluarga penerima manfaat (KPM). ”Data penerima raskin langsung dari pusat,” katanya.
Ismail sangat menyayangkan masih ada warga miskin yang luput dari perhatian. Menurut dia, persoalannya lagi-lagi berada di pendataan. Pendataan warga miskin tidak berjalan maksimal.
Pemerintah daerah harus mengevaluasi secara besar-besaran pendataan itu. Persoalan kemiskinan juga akan dibawa ke rapat rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2018–2023. ”Berarti pemerintah tidak kerja,” tandasnya.
