alexametrics
21.8 C
Madura
Tuesday, May 24, 2022

Delapan Bulan Pasca Kursi Wabup Pamekasan Kosong

Bupati Pamekasan Baddrut Tamam tidak ditemani wakil bupati (Wabup) saat menghadiri upacara pengibaran dan penurunan Sang Saka Merah Putih. Sebab, penggantian wakilnya tersebut sedang digodok legislatif.

ONGKY ARISAT UA, Pamekasan, Jawa Pos Radar Madura

HINGGA kemarin (17/8), Panitia Pemilihan (Panlih) Wabup Pamekasan belum menggelar serangkaian tahap pemilihan sosok pengganti almarhum Raja’e. Salah satu pemicunya, tata tertib (tatib) pemilihan Wabup informasinya belum final.

Maskur Rasyid selaku ketua Pansus Tatib Pemilihan Wabup Pamekasan menerangkan, tatib sebenarnya sudah tuntas dibahas di tingkat internal dewan. ”Saat ini kita menunggu jadwal dari badan musyawarah (bamus) untuk mengagendakan pembahasan,” katanya.

Pembahasan dimaksud antara panitia dan Biro Otda Setprov Jawa Timur (Jatim). ”Sayangnya, pada Agustus ini, kita belum mendapat jadwal dari bamus,” sambung politikus PPP itu.

Baca Juga :  Butuh Keterlibatan Pemkab Tangani TKI Ilegal

Pria yang akrab disapa Haji Maskur itu menjelaskan, misalnya nanti mendapat jadwal dari bamus, pembahasan dengan Biro Otda Setprov Jatim belum tentu terelisasi. ”Sebab, PPKM diperpanjang. Kemungkinan kita juga belum bisa menuntaskan pembahasan atau konsultasi tatib pemilihan ke Biro Otda Setprov Jatim,” katanya.

Namun, Maskur berharap, situasi kembali pulih dan tatib pemilihan Wabup Pamekasan pengganti Raja’e cepat selesai. Dengan begitu, pemilihan pun bisa digelar.

Sekadar diketahui, per Agustus 2021, Bupati Pamekasan Baddrut Tamam tercatat sudah menjalani masa jabatan 33 bulan dari total masa jabatan 60 bulan atau lima tahun. Terhitung sejak dilantik pada 24 September 2018.

Dengan begitu, sisa masa jabatan tersisa 27 bulan atau sekitar dua tahun dua bulan. Dalam sisa masa jabatan sepanjang 27 bulan tersebut, panlih masih bisa menggelar pemilihan Wabup.

Baca Juga :  Minta Bupati Buka Segel Tempat Karaoke

Sebagaimana diatur di dalam UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang. Pada pasal 176 ayat (4) diterangkan, kursi Wabup bisa diisi apabila sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan.

Jika kurang dari 18 bulan, pengisian kursi Wabup Pamekasan tidak bisa dilakukan. Dengan begitu, ada waktu sembilan bulan bagi panitia untuk menggelar pemilihan kursi wakil bupati.

 

Bupati Pamekasan Baddrut Tamam tidak ditemani wakil bupati (Wabup) saat menghadiri upacara pengibaran dan penurunan Sang Saka Merah Putih. Sebab, penggantian wakilnya tersebut sedang digodok legislatif.

ONGKY ARISAT UA, Pamekasan, Jawa Pos Radar Madura

HINGGA kemarin (17/8), Panitia Pemilihan (Panlih) Wabup Pamekasan belum menggelar serangkaian tahap pemilihan sosok pengganti almarhum Raja’e. Salah satu pemicunya, tata tertib (tatib) pemilihan Wabup informasinya belum final.


Maskur Rasyid selaku ketua Pansus Tatib Pemilihan Wabup Pamekasan menerangkan, tatib sebenarnya sudah tuntas dibahas di tingkat internal dewan. ”Saat ini kita menunggu jadwal dari badan musyawarah (bamus) untuk mengagendakan pembahasan,” katanya.

Pembahasan dimaksud antara panitia dan Biro Otda Setprov Jawa Timur (Jatim). ”Sayangnya, pada Agustus ini, kita belum mendapat jadwal dari bamus,” sambung politikus PPP itu.

Baca Juga :  Butuh Keterlibatan Pemkab Tangani TKI Ilegal

Pria yang akrab disapa Haji Maskur itu menjelaskan, misalnya nanti mendapat jadwal dari bamus, pembahasan dengan Biro Otda Setprov Jatim belum tentu terelisasi. ”Sebab, PPKM diperpanjang. Kemungkinan kita juga belum bisa menuntaskan pembahasan atau konsultasi tatib pemilihan ke Biro Otda Setprov Jatim,” katanya.

Namun, Maskur berharap, situasi kembali pulih dan tatib pemilihan Wabup Pamekasan pengganti Raja’e cepat selesai. Dengan begitu, pemilihan pun bisa digelar.

Sekadar diketahui, per Agustus 2021, Bupati Pamekasan Baddrut Tamam tercatat sudah menjalani masa jabatan 33 bulan dari total masa jabatan 60 bulan atau lima tahun. Terhitung sejak dilantik pada 24 September 2018.

Dengan begitu, sisa masa jabatan tersisa 27 bulan atau sekitar dua tahun dua bulan. Dalam sisa masa jabatan sepanjang 27 bulan tersebut, panlih masih bisa menggelar pemilihan Wabup.

Baca Juga :  Minta Bupati Buka Segel Tempat Karaoke

Sebagaimana diatur di dalam UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang. Pada pasal 176 ayat (4) diterangkan, kursi Wabup bisa diisi apabila sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan.

Jika kurang dari 18 bulan, pengisian kursi Wabup Pamekasan tidak bisa dilakukan. Dengan begitu, ada waktu sembilan bulan bagi panitia untuk menggelar pemilihan kursi wakil bupati.

 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/