
MALAYSIA – Awal yang salah berbuntut masalah. Berangkat kerja secara ilegal tidak bisa bergerak leluasa. Bahkan, anak-anak mereka juga harus merasakan dampaknya.
Tenaga kerja Indonesia (TKI) yang berangkat secara ilegal kadang kucing-kucingan dengan aparat keamanan. Mereka sering melarikan ke hutan ketika ada razia.
Di sisi lain, bunga-bunga cinta tumbuh di lokasi kerja. Sebagian di antara mereka melangsungkan pernikahan secara siri. Baik yang masih lajang maupun yang sudah berkeluarga. Poligami mereka jalani.
Pilihan ini bukan tanpa risiko. Anak-anak hasil pernikahan siri mereka merasakan dampaknya. Mereka tidak bisa mengeyam pendidikan formal. Ribuan anak TKI di Malaysia bisa dibilang menjadi korban dari orang tuanya yang melangsungkah nikah siri dan poligami.
Generasi bangsa itu sulit untuk mendapatkan layanan pendidikan. Mereka tidak bisa serta merta langsung sekolah di lembaga pendidikan. Setiap hari mereka tidak bersekolah.
Kondisi itu sangat memprihatinkan. Pendidikan formal hanya dikhususkan untuk anak-anak Malaysia. Anak-anak perantau ini kesulitan untuk bisa mengeyam pendidikan karena terkendala aturan. Peraturan keimigrasian mengatur, tenaga kerja nonprofesional dilarang menikah dan bahkan membawa serta keluarga. Baik sebagai pekerja pabrik, pekebunan atau di ladang sawit.
Pada kenyataannya, banyak di antara pekerja nonprofesional itu menikah dan membawa istri. Bahkan, banyak juga yang melahirkan di Malaysia. Ironisnya, sebagian TKI di dalamnya juga dari Madura, kurang peduli dengan pendidikan.
Banyak faktor lain para TKI tidak begitu memperdulikan masa depan anak-anaknya di Malaysia. Di antaranya, karena mereka berstratus sebagai TKI ilegal. Mereka juga melanggar aturan yang melarang mereka menikah dan membawa keluarga.
Selain itu, layanan pendididikan formal yang dirintis sesama TKI minim. Akibatnya, anak- anak itu hanya diajari mengaji Alquran di kongsi-kongsi. Di tempat tinggal pekerja itu mereka diajari orang tua masing-masing. Atau belajar kepada TKI yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dibanding pekerja lain.
Badruddin, TKI asal Pamekasan, mengaku terkendala biaya untuk menyekolahkan anaknya. Sebab untuk mengantarkan mereka ke tempat pendidikan yang disediakan pemerintah Indonesia di Malaysia cukup jauh. Masih membutuhkan ongkos mahal.
”Tidak mungkin saya mengantar dan menjemput anak setiap hari. Saya kan bekerja, ditambah lagi khawatir ada polisi di jalan,” terang pria sekitar 45 tahun itu kepada Jawa Pos Radar Madura (JPRM) ketika ditemui di Kajang, pekan lalu.
Berdasarkan informasi yang dihimpun koran ini, anak-anak TKI yang sulit mengeyam pendidikan berada di wilayah Semenanjung Malaysia. Meliputi, Johor Bahru, Kuala Lumpur, dan Penang. Sementara di luar Semenanjung, seperti di Sabah dan Serawak, masih bisa mengeyam pendidikan.
Sebab di lokasi itu, disediakan Community Learning Center (CLC). CLC didirikan masyarakat atau TKI. Sementara untuk di Semenanjung Malaysia sangat sulit untuk memfasilitasi CLC.
Atas dasar itu, mereka yang sadar pendidikan memilih untuk lahir di kampung halaman. Anak TKI itu kemudian dititipkan ke keluarga di Madura. Dengan demikian, mereka bisa mengeyam pendidikan seperti anak lainnya.
Kalau terpaksa melahirkan di Malaysia dan harus ke rumah sakit, anak itu diakui oleh TKI yang mempunyai surat-surat secara legal. Sehingga dalam data kelahiran anak itu tercatat sebagai anaknya. ”Padahal kenyataannya tidak,” terangnya.
Sementara itu, Maimunah, 8, sangat menginginkan bisa bersekolah formal seperti teman-temannya di Indonesia. Dia mengaku tidak bisa bersekolah karena tidak ada lembaga khusus di kongsi tempat orang tuanya tinggal.
”Jadi cuma ngaji dan diajari membaca dan menghitung oleh orang tua. Selain itu saya bermain di kongsi,” ucap anak TKI asal Pamekasan yang lahir di daerah Syah Alam itu.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

