alexametrics
21.1 C
Madura
Sunday, July 3, 2022

Kenaikan BPJSKes Batal, Pelayanan Kesehatan Wajib Maksimal

Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tersenyum. Termasuk di empat kabupaten di Madura. Itu diketahui setelah Mahkamah Agung (MA) membatalkan nominal iuran baru yang diatur dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

 

JUTAAN peserta BPJS Kesehatan di Madura patut bergembira. Kenaikan iuran yang berlaku sejak 1 Januari itu telah dibatalkan MA. Putusan tersebut diharapkan tidak berdampak pada pelayanan kesehatan.

Masyarakat yang menjadi peserta BPJS Kesehatan harus tetap mendapat pelayanan prima dari rumah sakit yang menjadi mitra Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Mereka yang membutuhkan pelayanan juga tidak dipersulit, apalagi diabaikan.

Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Muhammad Sahur mengutarakan, keputusan pemerintah dalam menaikkan iuran tersebut mendapat banyak penolakan. Sebab, kenaikannya sangat signifikan. Yakni, seratus persen untuk setiap kelas.

Aksi mahasiswa kerap terjadi. Aspirasi berisi keberatan terhadap kenaikan itu banyak disampaikan masyarakat kepada dewan. Secara kelembagaan, aspirasi masyarakat itu ditujukan kepada pemerintah pusat.

Baca Juga :  Bakal Alihkan Anggaran PBID Rp 29,6 Miliar

Sebab, pemerintah daerah tidak berwenang memutuskan kenaikan iuran tersebut. Namun, pemerintah pusat tetap teguh pendirian. Iuran untuk peserta berlaku sejak 1 Januari.

Untungnya, MA membatalkan kenaikan iuran yang dinilai memberatkan itu. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu resah. Sebab, iuran yang harus dibayar tiap bulan kembali pada aturan awal.

Sahur menegaskan, pemerintah harus mengeksekusi putusan MA itu. Diharapkan, mulai Maret peserta BPJS Kesehatan mandiri membayar iuran sesuai dengan aturan lama. ”Pasca putusan muncul, harus langsung dieksekusi,” pintanya kemarin (10/3).

Persoalan BPJS mengalami defisit tidak boleh berimbas pada masyarakat. Sebab, defisit itu persoalan yang harus dicarikan solusi tanpa mengorbankan masyarakat. ”Justru pelayanan harus ditingkatkan,” kata Sahur.

Baca Juga :  Sape Sono’ dan Saronen Meriahkan Sertijab Kapolres Sampang

Dia berjanji akan intens berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan mengenai pelayanan kepada masyarakat. Kemudian, pengawasan terhadap rumah sakit juga bakal ditingkatkan agar pelayanan tetap optimal.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan Elke Winasari tidak memberikan pernyataan langsung. Mantan kepala BPJS Cabang Palangka Raya itu hanya menyampaikan keterangan pers dari Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf.

Dalam rilis tertulis itu, Iqbal menyatakan belum menerima salinan putusan MA terkait dengan judicial review Perpres 75/2019. Dengan demikian, pihaknya belum bisa memberikan keterangan mengenai berita pembatalan kenaikan iuran tersebut.

Pihak BPJS Kesehatan belum bisa mengonfirmasi kebenaran putusan MA itu. Jika sudah terkonfirmasi dan teruji kebenarannya, akan dilakukan koordinasi dengan kementerian terkait sesuai dengan aturan.

”Pada prinsipnya, BPJS Kesehatan akan mengikuti setiap keputusan resmi dari pemerintah,” kata Iqbal secara tertulis.

Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tersenyum. Termasuk di empat kabupaten di Madura. Itu diketahui setelah Mahkamah Agung (MA) membatalkan nominal iuran baru yang diatur dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

 

JUTAAN peserta BPJS Kesehatan di Madura patut bergembira. Kenaikan iuran yang berlaku sejak 1 Januari itu telah dibatalkan MA. Putusan tersebut diharapkan tidak berdampak pada pelayanan kesehatan.


Masyarakat yang menjadi peserta BPJS Kesehatan harus tetap mendapat pelayanan prima dari rumah sakit yang menjadi mitra Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Mereka yang membutuhkan pelayanan juga tidak dipersulit, apalagi diabaikan.

Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Muhammad Sahur mengutarakan, keputusan pemerintah dalam menaikkan iuran tersebut mendapat banyak penolakan. Sebab, kenaikannya sangat signifikan. Yakni, seratus persen untuk setiap kelas.

Aksi mahasiswa kerap terjadi. Aspirasi berisi keberatan terhadap kenaikan itu banyak disampaikan masyarakat kepada dewan. Secara kelembagaan, aspirasi masyarakat itu ditujukan kepada pemerintah pusat.

Baca Juga :  IAIN Madura Lakukan Penguatan Pemahaman Antiradikalisme

Sebab, pemerintah daerah tidak berwenang memutuskan kenaikan iuran tersebut. Namun, pemerintah pusat tetap teguh pendirian. Iuran untuk peserta berlaku sejak 1 Januari.

Untungnya, MA membatalkan kenaikan iuran yang dinilai memberatkan itu. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu resah. Sebab, iuran yang harus dibayar tiap bulan kembali pada aturan awal.

Sahur menegaskan, pemerintah harus mengeksekusi putusan MA itu. Diharapkan, mulai Maret peserta BPJS Kesehatan mandiri membayar iuran sesuai dengan aturan lama. ”Pasca putusan muncul, harus langsung dieksekusi,” pintanya kemarin (10/3).

Persoalan BPJS mengalami defisit tidak boleh berimbas pada masyarakat. Sebab, defisit itu persoalan yang harus dicarikan solusi tanpa mengorbankan masyarakat. ”Justru pelayanan harus ditingkatkan,” kata Sahur.

Baca Juga :  Nonton Bareng Film Sang Huffadz di Gedung Korpri Sumenep

Dia berjanji akan intens berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan mengenai pelayanan kepada masyarakat. Kemudian, pengawasan terhadap rumah sakit juga bakal ditingkatkan agar pelayanan tetap optimal.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan Elke Winasari tidak memberikan pernyataan langsung. Mantan kepala BPJS Cabang Palangka Raya itu hanya menyampaikan keterangan pers dari Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf.

Dalam rilis tertulis itu, Iqbal menyatakan belum menerima salinan putusan MA terkait dengan judicial review Perpres 75/2019. Dengan demikian, pihaknya belum bisa memberikan keterangan mengenai berita pembatalan kenaikan iuran tersebut.

Pihak BPJS Kesehatan belum bisa mengonfirmasi kebenaran putusan MA itu. Jika sudah terkonfirmasi dan teruji kebenarannya, akan dilakukan koordinasi dengan kementerian terkait sesuai dengan aturan.

”Pada prinsipnya, BPJS Kesehatan akan mengikuti setiap keputusan resmi dari pemerintah,” kata Iqbal secara tertulis.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Dua Pengedar Sabu-Sabu Keok

Carpan Lailatul Q.*

Tiga Panitia Pemilu Gugur

Artikel Terbaru

/