alexametrics
27.2 C
Madura
Thursday, June 30, 2022

Maskur Hidayat, Nakhoda Baru Pengadilan Negeri Bangkalan

Pengadilan Negeri (PN) Bangkalan memiliki nakhoda baru. Yakni, Maskur Hidayat. Pria asal Lamongan itu mengaku tidak asing dengan Madura. Meski belum sepekan bertugas di Kota Zikir dan Salawat dia menyiapkan program agar lebih dekat dengan masyarakat.

SETELAH 45 menit menunggu, wartawan Jawa Pos Radar Madura (JPRM) berkesempatan bertemu dengan Maskur Hidayat. Pria yang lahir pada 1977 itu sangat care dan enak diajak bicara. Pembicaraan kami mengalir.

Banyak hal yang menjadi topik obrolan saat itu. Seperti rencana kerja di awal kepemimpinannya. Serta inovasi yang akan dibuat supaya lembaga yang dipimpinnya lebih dekat dengan masyarakat. Utamanya, dalam hal pelayanan.

Maskur memulai pendidikan di MI As Syafiiyah, Dusun Glugu, Kecamatan Deket, Lamongan. Kemudian, melanjutkan ke MTsN Babat Lamongan dan SMAN 1 Lamongan. Lalu, S-1 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Kemudian S-2 Magister Hukum  dan S-3 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Maskur menyampaikan, semua satuan kerja (satker) punya standar operasional prosedur (SOP), standar pelayanan, dan program yang wajib dilaksanakan. PN di kabupaten dan provinsi memiliki standar pelayanan yang sama. Misalnya, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).

Mantan ketua PN Tamiang Layang, Kalimantan Tengah, itu menyatakan, mahkamah agung (MA) memiliki program mempercepat pelayanan memanfaatkan teknologi. Seperti e-court atau persidangan menggunakan media elektronik. Pelayanan itu sudah diterapkan di semua daerah. ”Jadi tahap awal persidangan, gugatan, jawaban replik, dan duplik melalui elektronik. Yakni, by email,” bebernya.

Baca Juga :  Pencuri Kotak Suara Divonis Berbeda

Pada awal 2020 nanti, MA juga memerintahkan pengadilan se-Indonesia menerapkan e-litigasi. PN Bangkalan sudah melaksanakan. Intinya, kata Maskur, program yang baik akan dilanjutkan. ”Ada tiga pokok panduan. Pelayanan di pengadilan itu harus sederhana, cepat, dan biaya ringan,” ungkapnya.

Pelayanan sederhana artinya tidak boleh berbelit-belit. Prosesnya harus gampang. Ketika ada masyarakat yang datang dari pelosok desa harus dibantu. Supaya mereka mengetahui hak-haknya. Warga datang ke PN harapannya dilayani dengan baik. ”Mau tidak mau harus dilayani dengan baik. Sesederhana itu,” tegasnya.

Pelayanan juga harus cepat. Tidak boleh dibuat lama. Semua birokrasi harus menerapkan hal itu. ”Sedangkan pelayanan biaya ringan, misalnya PNBP. Itu sudah ada ketentuannya. Kalau di kami, seperti perkara perdata, pemeriksaan ada standarnya. Itu sudah kami sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat,” jelasnya.

Pihaknya akan memberikan pengayoman dan keadilan kepada masyarakat. Sederhananya memanusiakan manusia. Hal itu akan membuat masyarakat merasakan kehadiran PN Bangkalan. ”Manusia mana saja yang datang ke sini harus diberi keadilan,” tegasnya.

Dalam penegakan hukum juga harus memperhatikan kearifan lokal. Madura merupakan daerah istimewa. Meskipun keistimewaan itu tidak disebutkan dalam undang-undang. ”Jadi kami juga harus melihat budaya Madura itu seperti apa. Lebih-lebih agamanya memang kental,” ucapnya.

Baca Juga :  Ajib┬áSiap Kawal Program Prioritas Bupati-Wabup

Pihaknya telah menyiapkan program agar PN Bangkalan benar-benar hadir di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat tidak perlu datang ke PN Bangkalan melihat secara fisik. ”Jadi semua warga di pelosok Bangkalan bsia bertemu dengan PN Bangkalan. Kemungkinan akhir tahun nanti akan kami launching,” janjinya.

Pelayanan PN Bangkalan harus menjangkau semua lapisan masyrakat. Salah satunya melalui layanan online. Pihaknya juga bakal membuat posko eraterang (surat keterangan elektronik) di kecamatan terjauh. ”Ada alat yang juga kami siapkan dan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Kami juga siapkan pelatihannya,” terang Maskur.

Dengan adanya posko tersebut, masyarakat yang berkepentingan tidak perlu jauh-jauh ke PN Bangkalan. Selain mengirit waktu, juga mengirit tenaga dan biaya. ”Semoga sistem yang dibangun nantinya bermanfaat bagi masyarakat. Insyaallah akhir tahun akan di-launching,” bebernya.

Di akhir perbincangan, Maskur menyatakan dirinya sudah tidak asing dengan Madura. Sebab, sebelumnya pernah bertugas di Pamekasan. Sejak kecil juga sering ikut ziarah. Hanya, dulu masih naik kapal. Saat ini melintas di jembatan. ”Itu saja mungkin yang menjadi perbedaan,” tutupnya.

Pengadilan Negeri (PN) Bangkalan memiliki nakhoda baru. Yakni, Maskur Hidayat. Pria asal Lamongan itu mengaku tidak asing dengan Madura. Meski belum sepekan bertugas di Kota Zikir dan Salawat dia menyiapkan program agar lebih dekat dengan masyarakat.

SETELAH 45 menit menunggu, wartawan Jawa Pos Radar Madura (JPRM) berkesempatan bertemu dengan Maskur Hidayat. Pria yang lahir pada 1977 itu sangat care dan enak diajak bicara. Pembicaraan kami mengalir.

Banyak hal yang menjadi topik obrolan saat itu. Seperti rencana kerja di awal kepemimpinannya. Serta inovasi yang akan dibuat supaya lembaga yang dipimpinnya lebih dekat dengan masyarakat. Utamanya, dalam hal pelayanan.


Maskur memulai pendidikan di MI As Syafiiyah, Dusun Glugu, Kecamatan Deket, Lamongan. Kemudian, melanjutkan ke MTsN Babat Lamongan dan SMAN 1 Lamongan. Lalu, S-1 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Kemudian S-2 Magister Hukum  dan S-3 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Maskur menyampaikan, semua satuan kerja (satker) punya standar operasional prosedur (SOP), standar pelayanan, dan program yang wajib dilaksanakan. PN di kabupaten dan provinsi memiliki standar pelayanan yang sama. Misalnya, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).

Mantan ketua PN Tamiang Layang, Kalimantan Tengah, itu menyatakan, mahkamah agung (MA) memiliki program mempercepat pelayanan memanfaatkan teknologi. Seperti e-court atau persidangan menggunakan media elektronik. Pelayanan itu sudah diterapkan di semua daerah. ”Jadi tahap awal persidangan, gugatan, jawaban replik, dan duplik melalui elektronik. Yakni, by email,” bebernya.

Baca Juga :  Sidang Kasus Pemalsuan Ditunda Tahun Depan

Pada awal 2020 nanti, MA juga memerintahkan pengadilan se-Indonesia menerapkan e-litigasi. PN Bangkalan sudah melaksanakan. Intinya, kata Maskur, program yang baik akan dilanjutkan. ”Ada tiga pokok panduan. Pelayanan di pengadilan itu harus sederhana, cepat, dan biaya ringan,” ungkapnya.

Pelayanan sederhana artinya tidak boleh berbelit-belit. Prosesnya harus gampang. Ketika ada masyarakat yang datang dari pelosok desa harus dibantu. Supaya mereka mengetahui hak-haknya. Warga datang ke PN harapannya dilayani dengan baik. ”Mau tidak mau harus dilayani dengan baik. Sesederhana itu,” tegasnya.

Pelayanan juga harus cepat. Tidak boleh dibuat lama. Semua birokrasi harus menerapkan hal itu. ”Sedangkan pelayanan biaya ringan, misalnya PNBP. Itu sudah ada ketentuannya. Kalau di kami, seperti perkara perdata, pemeriksaan ada standarnya. Itu sudah kami sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat,” jelasnya.

Pihaknya akan memberikan pengayoman dan keadilan kepada masyarakat. Sederhananya memanusiakan manusia. Hal itu akan membuat masyarakat merasakan kehadiran PN Bangkalan. ”Manusia mana saja yang datang ke sini harus diberi keadilan,” tegasnya.

Dalam penegakan hukum juga harus memperhatikan kearifan lokal. Madura merupakan daerah istimewa. Meskipun keistimewaan itu tidak disebutkan dalam undang-undang. ”Jadi kami juga harus melihat budaya Madura itu seperti apa. Lebih-lebih agamanya memang kental,” ucapnya.

Baca Juga :  Kaya Gizi, Olah Daun Kelor Jadi Berbagai Produk Olahan

Pihaknya telah menyiapkan program agar PN Bangkalan benar-benar hadir di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat tidak perlu datang ke PN Bangkalan melihat secara fisik. ”Jadi semua warga di pelosok Bangkalan bsia bertemu dengan PN Bangkalan. Kemungkinan akhir tahun nanti akan kami launching,” janjinya.

Pelayanan PN Bangkalan harus menjangkau semua lapisan masyrakat. Salah satunya melalui layanan online. Pihaknya juga bakal membuat posko eraterang (surat keterangan elektronik) di kecamatan terjauh. ”Ada alat yang juga kami siapkan dan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Kami juga siapkan pelatihannya,” terang Maskur.

Dengan adanya posko tersebut, masyarakat yang berkepentingan tidak perlu jauh-jauh ke PN Bangkalan. Selain mengirit waktu, juga mengirit tenaga dan biaya. ”Semoga sistem yang dibangun nantinya bermanfaat bagi masyarakat. Insyaallah akhir tahun akan di-launching,” bebernya.

Di akhir perbincangan, Maskur menyatakan dirinya sudah tidak asing dengan Madura. Sebab, sebelumnya pernah bertugas di Pamekasan. Sejak kecil juga sering ikut ziarah. Hanya, dulu masih naik kapal. Saat ini melintas di jembatan. ”Itu saja mungkin yang menjadi perbedaan,” tutupnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/