alexametrics
21.2 C
Madura
Monday, June 27, 2022

Butuh Keterlibatan Pemkab Tangani TKI Ilegal

MALAYSIA – Ahmad Zaini, 28, yang berprofesi sebagai agence di Malaysia membenarkan jika TKI yang pulang ke Tanah Air masih banyak yang kembali. Biasanya, mereka di kampung halamannya hanya berkisar 3–4 bulan. ”Setelah itu, ternyata mereka ada di Malaysia lagi,” sebutnya.

Untuk pulang ke Tanah Air, lanjut Zaini, mereka harus mengurus pembuatan surat perjalanan laksana paspor (SPLP). Khsusunya bagi mereka yang tidak memiliki paspor. Baik karena paspor hilang atau memang tidak pernah membuat paspor.

”Prosesnya sekitar seminggu. Persyaratannya KTP, ijazah, KK, atau surat nikah. Itu sebagai bukti ke KBRI bahwa TKI ilegal akan pulang ke Indonesia,” tegas pria yang biasa memfasilitasi pembuatan SPLP bagi TKI yang akan pulang itu.

Ketika SPLP selesai, yang bersangkutan perlu ke bagian imigrasi. TKI itu harus membayar denda selama ada di Malaysia. Sebab, mereka tidak membuat permit.

Baca Juga :  Tujuh Tahun, 2.267 TKI Dipulangkan Paksa

”Kadang ada tekong yang ngurus. Biayanya 1.600 ringgit untuk satu paket. Mulai biaya transportasi, tiket, dan denda. Sampai pulang ke Indonesia ditanggung tekong,” beber dia.

Untuk menekan TKI ilegal ke Malaysia, seharusnya juga ada upaya dari pemerintah kabupaten (pemkab) setempat. Termasuk bagaimana mantan TKI yang sudah pulang tidak kembali lagi ke luar negeri.

Sebab, upaya pemerintah tampaknya belum berhasil secara maksimal. Itu terbukti, masih banyak TKI yang berangkat ke Malaysia tanpa surat resmi. ”TKI ilegal memang masih banyak,” kata Pudji Setiawan, Kasi Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pamekasan.

Dia menjelaskan, pemkab setiap tahun memiliki program sosialisasi untuk menekan TKI ilegal. Sosialisasi itu digelar di kantong-kantong TKI. Anggarannya sekitar Rp 50 juta.

Baca Juga :  Ambar Pramudya Wardhani, Jadi Anggota DPRD di Usia 23 Tahun

Bahkan, mantan TKI sudah dibekali pelatihan dan bantuan peralatan. ”Mereka kami beri kegiatan agar beralih profesi sesuai bakat dan minat. Kalau mau buka toko dibantu etalase. Jika akan jualan kue, kami bantu peralatannya. Anggaran bantuan peralatan kepada purna TKI sekitar Rp 110 juta,” ungkapnya.

Pihaknya akan terus berupaya menekan tingginya TKI ilegal. PJTKI sudah dilobi agar membuka cabang di Pamekasan. Tujuannya, agar calon TKI lebih mudah mengurus pemberangkatan. Dengan begitu, calon TKI tidak lagi melalui calo.

”Yang saya dengar PJTKI biasanya merekrut calon TKI. Biaya dari pembuatan paspor, tiket, dan sebagainya ditanggung PJTKI. Namun, tiap bulan gaji TKI nantinya dipotong sesuai dengan biaya pemberangkatan,” pungkas Pudji Setiawan.

MALAYSIA – Ahmad Zaini, 28, yang berprofesi sebagai agence di Malaysia membenarkan jika TKI yang pulang ke Tanah Air masih banyak yang kembali. Biasanya, mereka di kampung halamannya hanya berkisar 3–4 bulan. ”Setelah itu, ternyata mereka ada di Malaysia lagi,” sebutnya.

Untuk pulang ke Tanah Air, lanjut Zaini, mereka harus mengurus pembuatan surat perjalanan laksana paspor (SPLP). Khsusunya bagi mereka yang tidak memiliki paspor. Baik karena paspor hilang atau memang tidak pernah membuat paspor.

”Prosesnya sekitar seminggu. Persyaratannya KTP, ijazah, KK, atau surat nikah. Itu sebagai bukti ke KBRI bahwa TKI ilegal akan pulang ke Indonesia,” tegas pria yang biasa memfasilitasi pembuatan SPLP bagi TKI yang akan pulang itu.


Ketika SPLP selesai, yang bersangkutan perlu ke bagian imigrasi. TKI itu harus membayar denda selama ada di Malaysia. Sebab, mereka tidak membuat permit.

Baca Juga :  20 TKI Terancam Hukuman Mati

”Kadang ada tekong yang ngurus. Biayanya 1.600 ringgit untuk satu paket. Mulai biaya transportasi, tiket, dan denda. Sampai pulang ke Indonesia ditanggung tekong,” beber dia.

Untuk menekan TKI ilegal ke Malaysia, seharusnya juga ada upaya dari pemerintah kabupaten (pemkab) setempat. Termasuk bagaimana mantan TKI yang sudah pulang tidak kembali lagi ke luar negeri.

Sebab, upaya pemerintah tampaknya belum berhasil secara maksimal. Itu terbukti, masih banyak TKI yang berangkat ke Malaysia tanpa surat resmi. ”TKI ilegal memang masih banyak,” kata Pudji Setiawan, Kasi Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pamekasan.

Dia menjelaskan, pemkab setiap tahun memiliki program sosialisasi untuk menekan TKI ilegal. Sosialisasi itu digelar di kantong-kantong TKI. Anggarannya sekitar Rp 50 juta.

Baca Juga :  Mudah Mengatur Waktu, Sempatkan Ziarah ke Asta Tinggi

Bahkan, mantan TKI sudah dibekali pelatihan dan bantuan peralatan. ”Mereka kami beri kegiatan agar beralih profesi sesuai bakat dan minat. Kalau mau buka toko dibantu etalase. Jika akan jualan kue, kami bantu peralatannya. Anggaran bantuan peralatan kepada purna TKI sekitar Rp 110 juta,” ungkapnya.

Pihaknya akan terus berupaya menekan tingginya TKI ilegal. PJTKI sudah dilobi agar membuka cabang di Pamekasan. Tujuannya, agar calon TKI lebih mudah mengurus pemberangkatan. Dengan begitu, calon TKI tidak lagi melalui calo.

”Yang saya dengar PJTKI biasanya merekrut calon TKI. Biaya dari pembuatan paspor, tiket, dan sebagainya ditanggung PJTKI. Namun, tiap bulan gaji TKI nantinya dipotong sesuai dengan biaya pemberangkatan,” pungkas Pudji Setiawan.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/