27.9 C
Madura
Monday, June 5, 2023

Penyelenggara Pilkada Sumenep Urung Bekerja setelah Diambil Sumpah

Wabah Covid-19 berdampak pada penundaan tahapan Pemilihan Bupati-Wakil Bupati (Pilbup) 2020. Di Sumenep, PPS hanya bekerja sehari setelah dilantik. Setelah itu ditangguhkan.

BADRI STIAWAN, Radar Madura.id, Sumenep

TIDAK banyak yang dilakukan Fathor setelah dilantik sebagai panitia pemungutan suara (PPS). Sebab, usai dikukuhkan sebagai tenaga ad hoc, KPU menangguhkan masa kerja PPS.

Fathor dilantik sebagai PPS Desa Batang-Batang Laok, Kecamatan Batang-Batang. Setelah itu, sempat mengadakan rapat pembentukan staf untuk membantu kerja PPS dalam mempersiapkan segala kebutuhan dan pelaksanaan tahapan pilbup.

”Selain itu tidak ada lagi. Karena tugas kami untuk melaksanakan beberapa kegiatan tahapan ditunda,” ucapnya kemarin (4/4).

Saat ini seluruh anggota PPS kembali pada aktivitas masing-masing. Pihaknya berharap wabah Covid-19 segera berakhir. ”Kami masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari KPU dan PPK,” ucapnya.

Fathor adalah satu dari sekian panitia Pemilihan Bupati (Pilbup) Sumenep yang kembali ke ”pengaturan awal”. Meski dilantik sebagai tenaga ad hoc kepemiluan, belum bisa banyak bekerja.

Baca Juga :  Kaget Saldo¬†Tunjangan Hangus sebelum Cair

Begitu juga yang terlihat di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep kemarin. Hanya seorang pekerja terlihat beristirahat usai mengecat bangunan. Setiap Sabtu dan Minggu seluruh komisioner, pegawai, dan staf memang libur. Tapi, mendekati pelaksanaan Pilbup pada 23 September, semestinya ramai dengan ragam aktivitas.

Kesibukan itu tak nampak pasca KPU RI memutuskan untuk menunda seluruh tahapan pesta demokrasi. Penyebabnya, pemerintah tengah memberlakukan pembatasan berbagai aktivitas keramaian mencegah penularan virus korona.

Sebelum itu, tenaga ad hoc kepemiluan sudah dibentuk. Mulai dari panitia pemilihan kecamatan (PPK) hingga PPS. Termasuk tahapan penyerahan dukungan bagi calon perseorangan. Meski tak ada yang mendaftar, tahapan tersebut telah dilalui.

Pada 23 Maret 2020, KPU Sumenep resmi menunda sejumlah tahapan gelaran pesta demokrasi. Sehari sebelumnya masih melantik PPS. Sesuai agenda awal, KPU berencana menggelar pemutakhiran data pemilih pada 23 Maret–17 April.

Kemudian, pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) 26 Maret–15 April. Sedangkan pencocokan dan penelitian (coklit) pemilih dijadwalkan 18 April–17 Mei. Namun, semua tahapan itu ditunda untuk sementara waktu.

Baca Juga :  Korpri Sampang Bagikan Zakat Fitrah kepada 6.200 Kaum Duafa

Penundaan tahapan pilbup juga berakibat pada penangguhan masa kerja PPK di 27 kecamatan. Penangguhan masa kerja juga dilakukan bagi PPS di 334 desa/kelurahan.

Ketua KPU Sumenep A. Warits memaparkan, usai pembentukan tenaga ad hoc, pihaknya juga berencana melakukan pengadaan sarana pemutakhiran dan coklit pemilih. Namun, urung dilakukan karena KPU RI menginstruksikan penundaan seluruh kegiatan kepemiluan.

”Hampir kami pesan. Kalau logistik pilbup memang belum ada rencana pemesanan. Karena tahapannya masih lama. Tahapan baru tuntas untuk pembentukan tenaga ad hoc,” ungkapnya.

Pihaknya belum bisa memastikan kapan penundaan tahapan pilbup akan ditunda. Akan tetapi, dia berharap penanganan Covid-19 segera tuntas. Dengan begitu, tahapan pemilu di kabupaten ujung timur Madura tersebut bisa dilanjutkan. ”Harapannya, Covid-19 tidak sampai masuk Sumenep,” harapnya.

Wabah Covid-19 berdampak pada penundaan tahapan Pemilihan Bupati-Wakil Bupati (Pilbup) 2020. Di Sumenep, PPS hanya bekerja sehari setelah dilantik. Setelah itu ditangguhkan.

BADRI STIAWAN, Radar Madura.id, Sumenep

TIDAK banyak yang dilakukan Fathor setelah dilantik sebagai panitia pemungutan suara (PPS). Sebab, usai dikukuhkan sebagai tenaga ad hoc, KPU menangguhkan masa kerja PPS.


Fathor dilantik sebagai PPS Desa Batang-Batang Laok, Kecamatan Batang-Batang. Setelah itu, sempat mengadakan rapat pembentukan staf untuk membantu kerja PPS dalam mempersiapkan segala kebutuhan dan pelaksanaan tahapan pilbup.

”Selain itu tidak ada lagi. Karena tugas kami untuk melaksanakan beberapa kegiatan tahapan ditunda,” ucapnya kemarin (4/4).

Saat ini seluruh anggota PPS kembali pada aktivitas masing-masing. Pihaknya berharap wabah Covid-19 segera berakhir. ”Kami masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari KPU dan PPK,” ucapnya.

Fathor adalah satu dari sekian panitia Pemilihan Bupati (Pilbup) Sumenep yang kembali ke ”pengaturan awal”. Meski dilantik sebagai tenaga ad hoc kepemiluan, belum bisa banyak bekerja.

- Advertisement -
Baca Juga :  Cara Komunitas Dapur Yatama Santuni Anak Yatim

Begitu juga yang terlihat di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep kemarin. Hanya seorang pekerja terlihat beristirahat usai mengecat bangunan. Setiap Sabtu dan Minggu seluruh komisioner, pegawai, dan staf memang libur. Tapi, mendekati pelaksanaan Pilbup pada 23 September, semestinya ramai dengan ragam aktivitas.

Kesibukan itu tak nampak pasca KPU RI memutuskan untuk menunda seluruh tahapan pesta demokrasi. Penyebabnya, pemerintah tengah memberlakukan pembatasan berbagai aktivitas keramaian mencegah penularan virus korona.

Sebelum itu, tenaga ad hoc kepemiluan sudah dibentuk. Mulai dari panitia pemilihan kecamatan (PPK) hingga PPS. Termasuk tahapan penyerahan dukungan bagi calon perseorangan. Meski tak ada yang mendaftar, tahapan tersebut telah dilalui.

Pada 23 Maret 2020, KPU Sumenep resmi menunda sejumlah tahapan gelaran pesta demokrasi. Sehari sebelumnya masih melantik PPS. Sesuai agenda awal, KPU berencana menggelar pemutakhiran data pemilih pada 23 Maret–17 April.

Kemudian, pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) 26 Maret–15 April. Sedangkan pencocokan dan penelitian (coklit) pemilih dijadwalkan 18 April–17 Mei. Namun, semua tahapan itu ditunda untuk sementara waktu.

Baca Juga :  Dwi Oktaviany Sugiarto Raih Medali Emas Tenis Meja Porprov VI Jatim

Penundaan tahapan pilbup juga berakibat pada penangguhan masa kerja PPK di 27 kecamatan. Penangguhan masa kerja juga dilakukan bagi PPS di 334 desa/kelurahan.

Ketua KPU Sumenep A. Warits memaparkan, usai pembentukan tenaga ad hoc, pihaknya juga berencana melakukan pengadaan sarana pemutakhiran dan coklit pemilih. Namun, urung dilakukan karena KPU RI menginstruksikan penundaan seluruh kegiatan kepemiluan.

”Hampir kami pesan. Kalau logistik pilbup memang belum ada rencana pemesanan. Karena tahapannya masih lama. Tahapan baru tuntas untuk pembentukan tenaga ad hoc,” ungkapnya.

Pihaknya belum bisa memastikan kapan penundaan tahapan pilbup akan ditunda. Akan tetapi, dia berharap penanganan Covid-19 segera tuntas. Dengan begitu, tahapan pemilu di kabupaten ujung timur Madura tersebut bisa dilanjutkan. ”Harapannya, Covid-19 tidak sampai masuk Sumenep,” harapnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/