alexametrics
22.4 C
Madura
Thursday, May 19, 2022

Hampir Seratus Desa Terdampak Kekeringgan

Kemarau selalu ditunggu-tunggu petani tembakau. Petani garam juga berharap hujan tidak segera turun. Namun di sisi lain, kekeringan membuat sulit untuk memenuhi kebutuhan air bersih.

 

KEKERINGAN tahun ini sudah melanda Sampang sejak sebulan lalu. Beberapa daerah terdampak kering kritis. Setiap minggu jumlah desa yang terdampak bencana kekeringan terus bertambah.

Sepekan yang lalu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sampang mendata 64 desa terdampak kekeringan. Laporan terbaru jumlahnya bertambah menjadi 67 desa. Daerah terdampak kekeringan merata di semua kecamatan.

Kepala BPBD Sampang Muhammad Anang Djoenaedi mengatakan, jumlah tersebut kemungkinan akan bertambah. Pihaknya masih menunggu laporan dari kecamatan. Kemungkinan daerah terdampak akan bertambah.

Dari 67 desa tingkat kekeringannya tidak sama. Ada yang kering kritis, kering langka terbatas, dan kering langka. Beberapa desa sudah masuk kategori kering kritis. Kendati demikian, pihaknya tidak melakukan langkah tanggap untuk menangani kekeringan.

”Rencananya besok (hari ini, Red) kami akan bertemu bupati terkait bencana kekeringan. Terkait penanganan daerah yang terdampak kekeringan, kami masih menunggu petunjuk dari bupati,” ujarnya.

Penanganan kekeringan tidak akan jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Yakni memberikan bantuan dropping air. Saat ini pihaknya melengkapi administrasi untuk mengajukan anggaran penanganan bencana kekeringan. Anggaran yang diajukan tahun ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu.

”Kami mengajukan anggaran melalui belanja tidak tetap (BTT). Anggaran tahun kemarin Rp 92 juta untuk menangani 62 desa. Sekarang diperkirakan mencapai Rp 150 juta,” terangnya.

Pihaknya belum bisa memastikan kapan bantuan dropping air bersih akan dimulai. Namun, bulan ini daerah yang terdampak kekeringan ditargetkan sudah tertangani. ”Tunggu arahan bupati,” ucapnya.

Baca Juga :  Farhan Hafal 30 Juz, Kalahkan Peserta yang Lolos ke MTQ Nasional

Kekeringan juga melanda sejumlah wilayah Sumenep. Salah satunya, Desa Bungbungan, Kecamatan Bluto. Saat musim kemarau, debit air di sumur milik warga setempat mengecil. Hingga saat ini tidak ada sumur bor atau SPAM yang dibangun pemerintah.

Ulumuddin, 60, warga setempat menuturkan, setiap musim kemarau desanya selalu terdampak kekeringan. Ketika kemarau melanda, debit air di sumur mengecil. Bahkan, ada yang kering hingga tidak ada airnya. ”Kalau persediaan air untuk kebutuhan sehari-hari sampai sekarang masih cukup. Kalau untuk kebutuhan pertanian sangat sulit,” katanya kemarin (1/7).

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dia menumpang sumur milik tetangga. Namun, lama-kelamaan air di sumur tersebut semakin kecil dan diperkirakan tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan selama musim kemarau. ”Kalau air sumur sudah kering, ya harus membeli air tangki,” ucapnya.

Dirinya berharap pemerintah membangun sumur bor atau SPAM agar saat kemarau warga tidak kesulitan untuk memenuhi kebutuhan air. Baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan pertanian. ”Kami hanya bisa berharap perhatian pemerintah,” tuturnya.

Kepala BPBD Sumenep Abd. Rahman Riadi mengatakan, setiap musim kemarau terdapat 14 kecamatan yang masuk dalam daerah rawan kekeringan. Yakni, Pasongsongan, Batuputih, Dasuk, Batang-Batang, Rubaru, Ambunten, Ganding, Lenteng, Saronggi, Bluto, Batuan, Pragaan, Nonggunong, dan Gili Genting.

Dari 14 kecamatan itu, ada 26 desa berpotensi kekeringan. Salah satunya, Desa Bungbungan. Dari 26 berpotensi terdampak kekeringan, terdapat beberapa desa yang masuk kering kritis dan kering langka. BPBD sudah mendata semua wilayah terdampak kekeringan untuk mengetahui jumlah penduduk yang membutuhkan bantuan air.

Baca Juga :  Sosok KH Imam Ubaidillah di Mata Keluarga dan Kolega

Penanganan kekeringan sama dengan tahun sebelumnya. Yakni, bantuan dropping air bersih kepada masyarakat desa terdampak kekeringan. Dia berharap, desa yang mengalami kekeringan segera melapor ke BPBD. Dengan demikian, distribusi air segera dilakukan. Dropping air bersih disesuaikan dengan jumlah penduduk dan tingkat kebutuhan air.

Apabila jumlah penduduknya banyak, kemungkinan, akan dibantu sampai dengan tiga tangki. ”Sampai sekarang yang sudah melapor dan mengajukan permohonan bantuan air baru Kecamatan Pasongsongan. Dropping air bersih akan dilakukan setelah SK bupati keluar,” ujarnya.

Pihaknya, sudah rapat koordinasi dengan sejumlah instansi terkiat. Yakni, DPRKP dan cipta karya serta dinas PU sumber daya air (SDA). Juga dengan bappeda, BPPKAD, DPMD untuk membahas solusi jangka panjang menangani persoalan kekeringan.

Dari peta rawan kekeringan yang ada, diharapkan dinas terkait melakukan pengeboran sumur, pipanisasi, dan pembangunan tandon air, embung, serta saluran irigasi pertanian. ”Kalau kami sendiri mungkin akan sulit. Karena itu, kami akan mengadakan kerja sama dengan beberapa instansi,” jelasnya.

Berdasarkan Permendes PTT 16/2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, desa wajib mengalokasikan DD untuk menangani bencana. Misalnya kekeringan, desa bisa membangun sumur bor dan tandon. ”Jangan hanya menunggu bantuan pemkab. Misalnya, dengan membangun waduk dan saluran irigasi pertanian. Sebab, pertanian membutuhkan air dalam jumlah banyak,” jelas Rahman. (bil)

- Advertisement -

Kemarau selalu ditunggu-tunggu petani tembakau. Petani garam juga berharap hujan tidak segera turun. Namun di sisi lain, kekeringan membuat sulit untuk memenuhi kebutuhan air bersih.

 

KEKERINGAN tahun ini sudah melanda Sampang sejak sebulan lalu. Beberapa daerah terdampak kering kritis. Setiap minggu jumlah desa yang terdampak bencana kekeringan terus bertambah.


Sepekan yang lalu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sampang mendata 64 desa terdampak kekeringan. Laporan terbaru jumlahnya bertambah menjadi 67 desa. Daerah terdampak kekeringan merata di semua kecamatan.

Kepala BPBD Sampang Muhammad Anang Djoenaedi mengatakan, jumlah tersebut kemungkinan akan bertambah. Pihaknya masih menunggu laporan dari kecamatan. Kemungkinan daerah terdampak akan bertambah.

Dari 67 desa tingkat kekeringannya tidak sama. Ada yang kering kritis, kering langka terbatas, dan kering langka. Beberapa desa sudah masuk kategori kering kritis. Kendati demikian, pihaknya tidak melakukan langkah tanggap untuk menangani kekeringan.

”Rencananya besok (hari ini, Red) kami akan bertemu bupati terkait bencana kekeringan. Terkait penanganan daerah yang terdampak kekeringan, kami masih menunggu petunjuk dari bupati,” ujarnya.

Penanganan kekeringan tidak akan jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Yakni memberikan bantuan dropping air. Saat ini pihaknya melengkapi administrasi untuk mengajukan anggaran penanganan bencana kekeringan. Anggaran yang diajukan tahun ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu.

”Kami mengajukan anggaran melalui belanja tidak tetap (BTT). Anggaran tahun kemarin Rp 92 juta untuk menangani 62 desa. Sekarang diperkirakan mencapai Rp 150 juta,” terangnya.

Pihaknya belum bisa memastikan kapan bantuan dropping air bersih akan dimulai. Namun, bulan ini daerah yang terdampak kekeringan ditargetkan sudah tertangani. ”Tunggu arahan bupati,” ucapnya.

Baca Juga :  Penentuan BEP Tembakau Tak Libatkan Petani

Kekeringan juga melanda sejumlah wilayah Sumenep. Salah satunya, Desa Bungbungan, Kecamatan Bluto. Saat musim kemarau, debit air di sumur milik warga setempat mengecil. Hingga saat ini tidak ada sumur bor atau SPAM yang dibangun pemerintah.

Ulumuddin, 60, warga setempat menuturkan, setiap musim kemarau desanya selalu terdampak kekeringan. Ketika kemarau melanda, debit air di sumur mengecil. Bahkan, ada yang kering hingga tidak ada airnya. ”Kalau persediaan air untuk kebutuhan sehari-hari sampai sekarang masih cukup. Kalau untuk kebutuhan pertanian sangat sulit,” katanya kemarin (1/7).

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dia menumpang sumur milik tetangga. Namun, lama-kelamaan air di sumur tersebut semakin kecil dan diperkirakan tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan selama musim kemarau. ”Kalau air sumur sudah kering, ya harus membeli air tangki,” ucapnya.

Dirinya berharap pemerintah membangun sumur bor atau SPAM agar saat kemarau warga tidak kesulitan untuk memenuhi kebutuhan air. Baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan pertanian. ”Kami hanya bisa berharap perhatian pemerintah,” tuturnya.

Kepala BPBD Sumenep Abd. Rahman Riadi mengatakan, setiap musim kemarau terdapat 14 kecamatan yang masuk dalam daerah rawan kekeringan. Yakni, Pasongsongan, Batuputih, Dasuk, Batang-Batang, Rubaru, Ambunten, Ganding, Lenteng, Saronggi, Bluto, Batuan, Pragaan, Nonggunong, dan Gili Genting.

Dari 14 kecamatan itu, ada 26 desa berpotensi kekeringan. Salah satunya, Desa Bungbungan. Dari 26 berpotensi terdampak kekeringan, terdapat beberapa desa yang masuk kering kritis dan kering langka. BPBD sudah mendata semua wilayah terdampak kekeringan untuk mengetahui jumlah penduduk yang membutuhkan bantuan air.

Baca Juga :  Pulau Sabuntan Terdampak Kekeringan

Penanganan kekeringan sama dengan tahun sebelumnya. Yakni, bantuan dropping air bersih kepada masyarakat desa terdampak kekeringan. Dia berharap, desa yang mengalami kekeringan segera melapor ke BPBD. Dengan demikian, distribusi air segera dilakukan. Dropping air bersih disesuaikan dengan jumlah penduduk dan tingkat kebutuhan air.

Apabila jumlah penduduknya banyak, kemungkinan, akan dibantu sampai dengan tiga tangki. ”Sampai sekarang yang sudah melapor dan mengajukan permohonan bantuan air baru Kecamatan Pasongsongan. Dropping air bersih akan dilakukan setelah SK bupati keluar,” ujarnya.

Pihaknya, sudah rapat koordinasi dengan sejumlah instansi terkiat. Yakni, DPRKP dan cipta karya serta dinas PU sumber daya air (SDA). Juga dengan bappeda, BPPKAD, DPMD untuk membahas solusi jangka panjang menangani persoalan kekeringan.

Dari peta rawan kekeringan yang ada, diharapkan dinas terkait melakukan pengeboran sumur, pipanisasi, dan pembangunan tandon air, embung, serta saluran irigasi pertanian. ”Kalau kami sendiri mungkin akan sulit. Karena itu, kami akan mengadakan kerja sama dengan beberapa instansi,” jelasnya.

Berdasarkan Permendes PTT 16/2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, desa wajib mengalokasikan DD untuk menangani bencana. Misalnya kekeringan, desa bisa membangun sumur bor dan tandon. ”Jangan hanya menunggu bantuan pemkab. Misalnya, dengan membangun waduk dan saluran irigasi pertanian. Sebab, pertanian membutuhkan air dalam jumlah banyak,” jelas Rahman. (bil)

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/