alexametrics
21 C
Madura
Sunday, June 26, 2022

Upaya Memacu Mutu Pendidikan Melalui Kesejahteraan Guru

Kesejahteraan guru sukarelawan (sukwan) masih menjadi perhatian serius. Pemerintah sudah berusaha. Namun, mereka terus berusaha agar mendapat gaji lebih layak.

 

SESUAI statusnya, sukwan memang sosok yang rela. Tidak terlalu banyak berharap mendapat bayaran mengajar sesuai upah minimum kabupaten (UMK). Apalagi Pemkab Bangkalan memang tidak mengalokasikan anggaran untuk mereka.

Kabid Tendik Disdik Bangkalan Moh. Bakrun mengatakan, honor sukwan bergantung pada sekolah masing-masing. Seikhlasnya sekolah ngasih ke guru sukwan. Ada yang Rp 300 ribu. ”Karena tidak ada alokasi anggaran untuk guru sukwan. Yang dialokasikan hanya untuk guru berstatus honorer,” terangnya kemarin (1/5).

Pihaknya tidak akan menutup mata. Untuk kesejahteraan guru sukwan akan dianggarkan tahun mendatang. Tetapi, bergantung pada kemampuan anggaran daerah.

Meski honor sukwan tidak dianggarkan tidak menghambat prestasi peserta didik. Banyak siswa membanggakan dengan prestasi gemilang hingga tingkat internasional. ”Hanya, guru prestasi 2018–2019 belum ada,” jelasnya.

Anggota Komisi D DPRD Bangkalan Abdul Rohman mengatakan, disdik harus mengalokasikan anggaran untuk guru sukwan. Kontribusi mereka sangat jelas. Sementara, penghargaan dari pemkab belum terlihat.

”Kalau dianggarkan itu bagus. Ada dasarnya. Selama ini yang dikasih ke guru sukwan, tidak tahu dari mana sumbernya. Tidak mungkin dari saku kepala sekolah,” katanya.

Sementara terkait pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan di Bangkalan dianggarkan tiap tahun. Dari sekian ribu lembaga masih layak untuk ditempati kegiatan belajar mengajar (KBM). Hanya beberapa lembaga yang perlu diperbaiki rehab dan pemenuhan ruang kelas baru (RKB).

Bakrun mengutarakan, tahun ini lebih fokus terhadap rehab dan pemenuhan RKB. Belanja langsung dialokasikan sebesar Rp 179.116.808.869. Disdik mampu membangun gedung perpustakaan untuk SDN. Dari total 654, hanya 132 lembaga yang belum memiliki perpustakaan. ”Demi penunjang pendidikan berkualitas, sarana dan prasarana harus dipenuhi,” katanya.

Baca Juga :  Dunia Kesehatan Sambut Positif Kehadiran Vaksin COVID-19

Kesejahteraan guru juga menjadi masalah di Pamekasan. Sejak awal tahun, Komisi D DPRD banyak menerima aspirasi guru. Rata-rata, aspirasi terkait kesejahteraan yang belum memihak pada mereka.

Guru honorer kategori dua (K2) dibayar Rp 1 juta setiap bulan. Tugas yang diemban sangat berat. Bahkan, bisa lebih berat dibanding guru PNS. Guru honorer K2 di Bumi Gerbang Salam 1.177 orang. Jumlah tersebut berkurang setelah sebagian lolos menjadi PNS pada rekrutmen beberapa waktu lalu.

Beda lagi dengan guru honorer nonkategori. Nasib mereka jauh lebih miris. Pemerintah hanya memberi tunjangan Rp 600 ribu setiap tahun. Honor setiap bulan dipasrahkan kepada sekolah masing-masing.

Ada yang diberi upah Rp 250 ribu satu bulan. Total guru honorer nonkategori itu mencapai 8.090 orang. Mereka tersebar di seluruh sekolah.

Berbagai keluhan sering disampaikan. Selain upah tidak layak, mereka kerap mendapat perlakuan kurang baik dari kepala sekolah. Jika melakukan kesalahan sedikit pun terancam pemecatan. Sebab, mereka hanya mengantongi SK kepala sekolah. ”Kasihan mereka,” kata Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Muhammad Sahur.

Kesehatan mereka dan keluarganya juga tidak dijamin pemerintah. Guru honorer nonkategori tidak ter-cover BPJS. Akibatnya, pernah terjadi guru honorer nonkategori luntang-lantung cari pinjaman uang lantaran butuh biaya pengobatan istrinya.

Sahur menyampaikan, persoalan kesejahteraan guru itu harus segera mendapat solusi. Sebab, kualitas pendidikan juga ditopang dari kualitas guru. ”Kalau kesejahteraan guru terjamin, saya yakin kualitas pendidikan juga membaik,” katanya.

Kepala Disdik Pamekasan Moch. Tarsun mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran sebagai bentuk komitmen memperjuangkan nasib guru non-PNS. Honor guru K2 senilai Rp 1 juta per bulan. Penjaga sekolah penghibah tanah senilai Rp 1,7 juta sesuai UMK.

Baca Juga :  Simpel BPRS Bhakti Sumekar Khusus Pelajar

Guru agama dan guru olahraga kontrak diberi honor Rp 600 ribu per bulan. Sementara untuk guru nonkategori, pemerintah hanya memberikan insentif hari raya Rp 600 ribu. ”Tapi mereka (guru nonkategori, Red) juga dibayar sekolah,” tandasnya.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Pamekasan Taufikurrachman menjelaskan kondisi keuangan daerah. Tunjangan guru honorer nonkategori sulit ditambah. Rp 600 ribu per guru yang diberikan setahun sekali menyedot APBD hingga sekitar Rp 15 miliar.

Sementara honor guru tidak tetap (GTT) di Sampang naik Rp 150 ribu per bulan. Sebelumnya mereka menerima Rp 200 ribu. ”Jumlah GTT dua ribu lebih, sedangkan kuota untuk penambahan honorarium hanya dua ribu,” terang Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Disdik Sampang Hari Agustini.

Tin itu menambahkan, persyaratan GTT yang mendapatkan penambahan honorarium 18 jam mengajar setiap minggu, penerimaan surat keputusan (SK) dari kepala sekolah tiga tahun terakhir, GTT SD minimal ijazah D-2 dan GTT SMPN minimal ijazah S-1. ”Yang diutamakan memang yang berijazah S-1,” imbuhnya.

Penentuan GTT yang memenuhi kriteria diserahkan kepada pengawas binaan dan koordinator bidang pendidikan kecamatan (Korbiddikcam). Sebab, mereka yang dinilai lebih tahu. ”Kenaikan honorarium bisa menambah kesejahteraan meskipun tidak banyak,” tegasnya. ”Tapi, bisa ditambahkan dengan honor dari BOS Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu,” timpalnya.

Secara keseluruhan GTT memperoleh Rp 600 ribu lebih sebulan. Alokasi dari BOS hanya 15 persen dari perolehan. Besaran BOS tergantung jumlah siswa. ”Jumlah total anggaran dari DAU Rp 8,4 miliar. Tahun sebelumnya kuota 2.115 orang,” tandasnya.

Kesejahteraan guru sukarelawan (sukwan) masih menjadi perhatian serius. Pemerintah sudah berusaha. Namun, mereka terus berusaha agar mendapat gaji lebih layak.

 

SESUAI statusnya, sukwan memang sosok yang rela. Tidak terlalu banyak berharap mendapat bayaran mengajar sesuai upah minimum kabupaten (UMK). Apalagi Pemkab Bangkalan memang tidak mengalokasikan anggaran untuk mereka.


Kabid Tendik Disdik Bangkalan Moh. Bakrun mengatakan, honor sukwan bergantung pada sekolah masing-masing. Seikhlasnya sekolah ngasih ke guru sukwan. Ada yang Rp 300 ribu. ”Karena tidak ada alokasi anggaran untuk guru sukwan. Yang dialokasikan hanya untuk guru berstatus honorer,” terangnya kemarin (1/5).

Pihaknya tidak akan menutup mata. Untuk kesejahteraan guru sukwan akan dianggarkan tahun mendatang. Tetapi, bergantung pada kemampuan anggaran daerah.

Meski honor sukwan tidak dianggarkan tidak menghambat prestasi peserta didik. Banyak siswa membanggakan dengan prestasi gemilang hingga tingkat internasional. ”Hanya, guru prestasi 2018–2019 belum ada,” jelasnya.

Anggota Komisi D DPRD Bangkalan Abdul Rohman mengatakan, disdik harus mengalokasikan anggaran untuk guru sukwan. Kontribusi mereka sangat jelas. Sementara, penghargaan dari pemkab belum terlihat.

”Kalau dianggarkan itu bagus. Ada dasarnya. Selama ini yang dikasih ke guru sukwan, tidak tahu dari mana sumbernya. Tidak mungkin dari saku kepala sekolah,” katanya.

Sementara terkait pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan di Bangkalan dianggarkan tiap tahun. Dari sekian ribu lembaga masih layak untuk ditempati kegiatan belajar mengajar (KBM). Hanya beberapa lembaga yang perlu diperbaiki rehab dan pemenuhan ruang kelas baru (RKB).

Bakrun mengutarakan, tahun ini lebih fokus terhadap rehab dan pemenuhan RKB. Belanja langsung dialokasikan sebesar Rp 179.116.808.869. Disdik mampu membangun gedung perpustakaan untuk SDN. Dari total 654, hanya 132 lembaga yang belum memiliki perpustakaan. ”Demi penunjang pendidikan berkualitas, sarana dan prasarana harus dipenuhi,” katanya.

Baca Juga :  Disdik Sumenep Canangkan Gotong Royong Bulanan

Kesejahteraan guru juga menjadi masalah di Pamekasan. Sejak awal tahun, Komisi D DPRD banyak menerima aspirasi guru. Rata-rata, aspirasi terkait kesejahteraan yang belum memihak pada mereka.

Guru honorer kategori dua (K2) dibayar Rp 1 juta setiap bulan. Tugas yang diemban sangat berat. Bahkan, bisa lebih berat dibanding guru PNS. Guru honorer K2 di Bumi Gerbang Salam 1.177 orang. Jumlah tersebut berkurang setelah sebagian lolos menjadi PNS pada rekrutmen beberapa waktu lalu.

Beda lagi dengan guru honorer nonkategori. Nasib mereka jauh lebih miris. Pemerintah hanya memberi tunjangan Rp 600 ribu setiap tahun. Honor setiap bulan dipasrahkan kepada sekolah masing-masing.

Ada yang diberi upah Rp 250 ribu satu bulan. Total guru honorer nonkategori itu mencapai 8.090 orang. Mereka tersebar di seluruh sekolah.

Berbagai keluhan sering disampaikan. Selain upah tidak layak, mereka kerap mendapat perlakuan kurang baik dari kepala sekolah. Jika melakukan kesalahan sedikit pun terancam pemecatan. Sebab, mereka hanya mengantongi SK kepala sekolah. ”Kasihan mereka,” kata Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Muhammad Sahur.

Kesehatan mereka dan keluarganya juga tidak dijamin pemerintah. Guru honorer nonkategori tidak ter-cover BPJS. Akibatnya, pernah terjadi guru honorer nonkategori luntang-lantung cari pinjaman uang lantaran butuh biaya pengobatan istrinya.

Sahur menyampaikan, persoalan kesejahteraan guru itu harus segera mendapat solusi. Sebab, kualitas pendidikan juga ditopang dari kualitas guru. ”Kalau kesejahteraan guru terjamin, saya yakin kualitas pendidikan juga membaik,” katanya.

Kepala Disdik Pamekasan Moch. Tarsun mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran sebagai bentuk komitmen memperjuangkan nasib guru non-PNS. Honor guru K2 senilai Rp 1 juta per bulan. Penjaga sekolah penghibah tanah senilai Rp 1,7 juta sesuai UMK.

Baca Juga :  Simpel BPRS Bhakti Sumekar Khusus Pelajar

Guru agama dan guru olahraga kontrak diberi honor Rp 600 ribu per bulan. Sementara untuk guru nonkategori, pemerintah hanya memberikan insentif hari raya Rp 600 ribu. ”Tapi mereka (guru nonkategori, Red) juga dibayar sekolah,” tandasnya.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Pamekasan Taufikurrachman menjelaskan kondisi keuangan daerah. Tunjangan guru honorer nonkategori sulit ditambah. Rp 600 ribu per guru yang diberikan setahun sekali menyedot APBD hingga sekitar Rp 15 miliar.

Sementara honor guru tidak tetap (GTT) di Sampang naik Rp 150 ribu per bulan. Sebelumnya mereka menerima Rp 200 ribu. ”Jumlah GTT dua ribu lebih, sedangkan kuota untuk penambahan honorarium hanya dua ribu,” terang Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Disdik Sampang Hari Agustini.

Tin itu menambahkan, persyaratan GTT yang mendapatkan penambahan honorarium 18 jam mengajar setiap minggu, penerimaan surat keputusan (SK) dari kepala sekolah tiga tahun terakhir, GTT SD minimal ijazah D-2 dan GTT SMPN minimal ijazah S-1. ”Yang diutamakan memang yang berijazah S-1,” imbuhnya.

Penentuan GTT yang memenuhi kriteria diserahkan kepada pengawas binaan dan koordinator bidang pendidikan kecamatan (Korbiddikcam). Sebab, mereka yang dinilai lebih tahu. ”Kenaikan honorarium bisa menambah kesejahteraan meskipun tidak banyak,” tegasnya. ”Tapi, bisa ditambahkan dengan honor dari BOS Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu,” timpalnya.

Secara keseluruhan GTT memperoleh Rp 600 ribu lebih sebulan. Alokasi dari BOS hanya 15 persen dari perolehan. Besaran BOS tergantung jumlah siswa. ”Jumlah total anggaran dari DAU Rp 8,4 miliar. Tahun sebelumnya kuota 2.115 orang,” tandasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/