JAKARTA, RadarMadura.id – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memperluas akses pembiayaan rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Tahun 2025, BRI mendapat tambahan kuota 25.000 unit KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), naik 7.300 unit dari kuota sebelumnya 17.700 unit.
Penambahan ini menjadi bagian dari dukungan BRI terhadap Program 3 Juta Rumah pemerintah untuk menyediakan hunian layak dan terjangkau. Komitmen tersebut diresmikan melalui Penandatanganan MoU Kuota Penyaluran dan Akad Massal 1.000 Nasabah KPR Subsidi di Menara BRILiaN, Jakarta, Selasa (5/8/2025).
Kegiatan ini dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Direktur Utama BRI Hery Gunardi, dan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho. Secara serentak, akad dilakukan oleh 1.000 MBR di 75 kantor cabang BRI seluruh Indonesia bersama notaris dan developer perumahan subsidi mitra BRI.
Direktur Utama BRI Hery Gunardi berharap program ini membantu mengurangi backlog perumahan. “Kami terus berupaya mengekspansi program ini agar penyalurannya dapat terserap maksimal sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat memiliki hunian. Tentunya kami juga tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap prosesnya, agar bisnis tetap tumbuh sehat,” ujarnya.
Baca Juga: Kustodian BRI Jadi Pemimpin Pasar, Raih Penghargaan dan Catatkan AUC Terbesar di Indonesia
Hingga Juni 2025, BRI telah menyalurkan KPR Subsidi kepada lebih dari 101 ribu penerima manfaat dengan outstanding Rp 13,79 triliun. Sekitar 97% berasal dari FLPP dengan kualitas kredit terjaga, tercermin dari Non-Performing Loan (NPL) di level rendah 1,1%.
“Artinya kita menyalurkan dengan tata kelola yang baik,” tambah Hery.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan sektor perumahan memiliki multiplier effect besar terhadap perekonomian. “Di soal perumahan akan menggerakkan banyak sekali industri. Dari segi itu akan ada developer, kontraktor, kemudian juga dari demand-nya akan ada. Saya minta ini dukungan penuh dari BRI supaya kita bisa membuat sejarah, ya membuat sejarah bagi Indonesia yang lebih baik, lebih berkeadilan,” katanya.
Baca Juga: BRI Sabet Dua Penghargaan ACGS 2024, Perkuat Komitmen Tata Kelola Perusahaan
Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023, backlog kepemilikan rumah nasional mencapai 9,9 juta, dengan 83,4% berasal dari rumah tangga berpenghasilan rendah dan miskin. Program FLPP dirancang pemerintah melalui BP Tapera sebagai skema pembiayaan murah untuk mengatasi backlog tersebut.
Skema ini memberikan akses rumah pertama dengan bunga tetap maksimal 5% dan tenor hingga 20 tahun, mengikuti ketentuan zona wilayah. (*/dry)
Editor : Hendriyanto