alexametrics
26.5 C
Madura
Wednesday, June 29, 2022

DPRD Pamekasan Usul Penjualan Premium Dibagi Pengendara dan Pengecer

PAMEKASAN – Komisi II DPRD Pamekasan menilai pelayanan SPBU yang ada di wilayah di Kota Gerbang Salam mengecewakan. Selain pengelolaan SPBU dianggap kurang baik, takaran pengisian BBM dikeluhkan masyarakat.

Ketua Komisi II Apik menuding, hampir semua SPBU di Pamekasan semrawut. Menurut dia, perlu ada penataan SPBU secara menyeluruh. Pihaknya akan berinisiatif melakukan penataan pengelolaan SPBU.

Apik akan menggelar rapat bersama anggota komisi II untuk menyikapi masalah pelayanan SPBU. Setelah itu, komisi II akan mengundang pihak SPBU, disperindag, dan bagian perekonomian.

”Bila perlu pihak Pertamina kami undang. Sebab, Pertamina memiliki kebijakan untuk mengatur SPBU. Mengundang Pertamina penting,” ucap Apik.

Dia menyampaikan, bila semua pihak duduk bersama membahas kesemrawutan pengelolaan dan pelayanan SPBU, diyakini akan ada penyelesaian yang tepat. Apik akan menjadwalkan pertemuan supaya semua pihak bisa duduk bersama.

Baca Juga :  Kookmin Bank Dukung Right Issue Bank Bukopin

”Kami upayakan bisa mendapatkan formulasi penyelesaian yang tepat sehingga semua pihak tidak ada yang dirugikan. Karena itu, perlu bagi semua pihak untuk duduk bersama,” jelasnya.

Apik menyesalkan banyak pengendara yang tidak mendapat jatah premium di setiap SPBU. Padahal, BBM jenis premium disubsidi pemerintah. Mestinya di setiap SPBU tersedia delapan premium. Dia menilai harus ada pembagian agar masyarakat bisa mendapatkan premium.

Misalnya, tiga ton premium untuk pengendara dan lima ton untuk pengecer. Karena itu, perlu ada kesepakatan agar semua kalangan bisa membeli premium. ”Kalau ada kesepakatan, saya kira tidak akan ada persoalan,” tukasnya.

Sebelumnya, Kasi Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pamekasan Rasyid Baadila mengatakan, pihaknya memiliki kewenangan mengawasi ketepatan takaran atau pengukuran liter pengisian BBM di SPBU. ”Memang ada keluhan masyarakat terkait takaran pengisian BBM. Tapi, secara resmi kami belum pernah menerima laporan,” katanya.

Baca Juga :  Aplikasi Pembukuan online Fitur Terlengkap

Rasyid menyatakan, setiap tahun semua SPBU di wilayah Pamekasan pasti disertifikasi. Misalnya, nozzle dan slang pengisian BBM. ”Pasti kami lakukan cek ulang. Slang kami sertifikasi setiap tahun. Makanya, kalau ada warga mengeluhkan takaran pengisian BBM, sampaikan kepada kami,” ujarnya.

Menurut dia, apabila ada kerusakan pada slang, pihak SPBU akan memberi tahu disperindag. Sebab untuk membuka segel yang terlilit pada slang, petugas SPBU wajib meminta izin ke disperindag. ”Setelah ada izin dari kami, segel boleh diputus. Setelah slang diganti, pihak SPBU harus memberi tahu kami karena slang akan disegel ulang,” jelas Rasyid. 

PAMEKASAN – Komisi II DPRD Pamekasan menilai pelayanan SPBU yang ada di wilayah di Kota Gerbang Salam mengecewakan. Selain pengelolaan SPBU dianggap kurang baik, takaran pengisian BBM dikeluhkan masyarakat.

Ketua Komisi II Apik menuding, hampir semua SPBU di Pamekasan semrawut. Menurut dia, perlu ada penataan SPBU secara menyeluruh. Pihaknya akan berinisiatif melakukan penataan pengelolaan SPBU.

Apik akan menggelar rapat bersama anggota komisi II untuk menyikapi masalah pelayanan SPBU. Setelah itu, komisi II akan mengundang pihak SPBU, disperindag, dan bagian perekonomian.


”Bila perlu pihak Pertamina kami undang. Sebab, Pertamina memiliki kebijakan untuk mengatur SPBU. Mengundang Pertamina penting,” ucap Apik.

Dia menyampaikan, bila semua pihak duduk bersama membahas kesemrawutan pengelolaan dan pelayanan SPBU, diyakini akan ada penyelesaian yang tepat. Apik akan menjadwalkan pertemuan supaya semua pihak bisa duduk bersama.

Baca Juga :  Tingkatkan Pengawasan Impor Garam

”Kami upayakan bisa mendapatkan formulasi penyelesaian yang tepat sehingga semua pihak tidak ada yang dirugikan. Karena itu, perlu bagi semua pihak untuk duduk bersama,” jelasnya.

Apik menyesalkan banyak pengendara yang tidak mendapat jatah premium di setiap SPBU. Padahal, BBM jenis premium disubsidi pemerintah. Mestinya di setiap SPBU tersedia delapan premium. Dia menilai harus ada pembagian agar masyarakat bisa mendapatkan premium.

Misalnya, tiga ton premium untuk pengendara dan lima ton untuk pengecer. Karena itu, perlu ada kesepakatan agar semua kalangan bisa membeli premium. ”Kalau ada kesepakatan, saya kira tidak akan ada persoalan,” tukasnya.

Sebelumnya, Kasi Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pamekasan Rasyid Baadila mengatakan, pihaknya memiliki kewenangan mengawasi ketepatan takaran atau pengukuran liter pengisian BBM di SPBU. ”Memang ada keluhan masyarakat terkait takaran pengisian BBM. Tapi, secara resmi kami belum pernah menerima laporan,” katanya.

Baca Juga :  Aplikasi Pembukuan online Fitur Terlengkap

Rasyid menyatakan, setiap tahun semua SPBU di wilayah Pamekasan pasti disertifikasi. Misalnya, nozzle dan slang pengisian BBM. ”Pasti kami lakukan cek ulang. Slang kami sertifikasi setiap tahun. Makanya, kalau ada warga mengeluhkan takaran pengisian BBM, sampaikan kepada kami,” ujarnya.

Menurut dia, apabila ada kerusakan pada slang, pihak SPBU akan memberi tahu disperindag. Sebab untuk membuka segel yang terlilit pada slang, petugas SPBU wajib meminta izin ke disperindag. ”Setelah ada izin dari kami, segel boleh diputus. Setelah slang diganti, pihak SPBU harus memberi tahu kami karena slang akan disegel ulang,” jelas Rasyid. 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/