alexametrics
19.8 C
Madura
Friday, July 1, 2022

Pekerja IKM Tak Terjamin Asuransi

BANGKALAN – Tidak semua pekerja industri kecil menengah (IKM) mendapat jaminan asuransi. Sebab, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tidak sepenuhnya melindungi semua tenaga kerja.

Hal itu dipertegas dalam Peraturan Pemerintah (PP) 84/2013 tentang Perubahan Kesembilan atas PP Nomor 14/1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. PP tersebut hanya menyebutkan pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja 10 orang atau lebih atau membayar upah paling sedikit Rp 1 juta sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja.

Dengan kata lain, bagi usaha yang mempekerjakan kurang dari 10 orang atau dengan gaji di bawah Rp 1 juta, tidak memiliki kewajiban untuk mendaftarkan pekerjanya pada perusahaan asuransi. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Bangkalan Amina Rachmawati membenarkan tidak semua IKM dituntut memberikan jaminan asuransi pada pekerjanya.

Baca Juga :  Jasa Setrika Uap Makin Laris Manis

Dia menjelaskan, pihaknya sebatas mengimbau kepada pemilik IKM untuk tetap memberikan perlindungan bagi pekerja. ”Seharusnya memang terdaftar semua. Tapi untuk industri kecil kami berikan imbauan,” ujarnya Sabtu (24/2).

Ditegaskan, risiko kecelakaan kerja tetap menjadi tanggung jawab pemilik usaha. Disperinaker mengimbau semua pekerja terlindungi dan mendapat jaminan asuransi. ”Setiap risiko yang ditimbulkan menjadi tanggung jawab pemilik usaha. Kalau IKM itu pekerja mandiri,” ungkapnya.

Terpisah, Anggota Komisi B DPRD Bangkalan M. Husni Syakur berharap pemerintah memperketat pengawasan terhadap industri dalam memberikan kesejahteraan bagi pekerja. Sebab, perlindungan merupakan hak bagi pekerja.

BANGKALAN – Tidak semua pekerja industri kecil menengah (IKM) mendapat jaminan asuransi. Sebab, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tidak sepenuhnya melindungi semua tenaga kerja.

Hal itu dipertegas dalam Peraturan Pemerintah (PP) 84/2013 tentang Perubahan Kesembilan atas PP Nomor 14/1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. PP tersebut hanya menyebutkan pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja 10 orang atau lebih atau membayar upah paling sedikit Rp 1 juta sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja.

Dengan kata lain, bagi usaha yang mempekerjakan kurang dari 10 orang atau dengan gaji di bawah Rp 1 juta, tidak memiliki kewajiban untuk mendaftarkan pekerjanya pada perusahaan asuransi. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Bangkalan Amina Rachmawati membenarkan tidak semua IKM dituntut memberikan jaminan asuransi pada pekerjanya.

Baca Juga :  Kookmin Bank Dukung Right Issue Bank Bukopin

Dia menjelaskan, pihaknya sebatas mengimbau kepada pemilik IKM untuk tetap memberikan perlindungan bagi pekerja. ”Seharusnya memang terdaftar semua. Tapi untuk industri kecil kami berikan imbauan,” ujarnya Sabtu (24/2).

Ditegaskan, risiko kecelakaan kerja tetap menjadi tanggung jawab pemilik usaha. Disperinaker mengimbau semua pekerja terlindungi dan mendapat jaminan asuransi. ”Setiap risiko yang ditimbulkan menjadi tanggung jawab pemilik usaha. Kalau IKM itu pekerja mandiri,” ungkapnya.

Terpisah, Anggota Komisi B DPRD Bangkalan M. Husni Syakur berharap pemerintah memperketat pengawasan terhadap industri dalam memberikan kesejahteraan bagi pekerja. Sebab, perlindungan merupakan hak bagi pekerja.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/