alexametrics
21.3 C
Madura
Sunday, June 26, 2022

Pemuda dan DPRD Sampang Alergi Impor Garam

SAMPANG – Sepuluh aktivis Aliansi Pemuda Sampang (APS) mendatangi Komisi II DPRD Sampang Selasa (13/3). Mereka memaksa wakil rakyat menolak impor garam dan segera mencabut izin impor garam yang dikantongi perusahaan.

Taufik Hidayah, koordinator lapangan APS, mengatakan, Madura merupakan salah satu penghasil garam terbesar di Indonesia. Dia menyebut, pada 2017 produksi garam di Madura mencapai 436.929,95 ton.

Hingga kini, sambung Taufik, 60.000 ton garam Madura belum tersalurkan. Atas dasar itu, pihaknya mendatangi DPRD Sampang supaya menolak impor garam yang mengakibatan harga garam lokal jatuh.

Dia menegaskan, petani garam di Madura saat ini gelisah dengan adanya garam impor dari India dan Australia. ”Garam impor itu untuk industri. Kami khawatir digunakan untuk garam konsumsi. Makanya harus diperjelas,” paparnya.

Baca Juga :  Impor Bunuh Petani Garam Rakyat

Pihaknya mendesak regulasi impor garam dikembalikan seperti semula. Yaitu, perusahaan importir diwajibkan membeli garam lokal. ”Kami tidak akan cukup audiensi di sini. Kami akan ke provinsi. Ini untuk masa depan petani garam Madura,” ujar Taufik.

Iwan Effendi, anggota Komisi II DPRD Sampang, menyatakan menolak impor garam. ”Tugas pemerintah daerah mendorong petani garam lokal supaya memproduksi garam yang lebih berkualitas,” terangnya.

Sebab, lanjut dia, salah satu yang mengakibatkan adanya impor adalah kualitas garam lokal rendah. Meski begitu, pihaknya tetap akan mengoordinasikan masalah impor garam dengan pemerintah provinsi dan pusat. ”Yang berhak mencabut izin impor pemerintah,” paparnya.

Maniri Majid dari Fraksi PKB menyayangkan 49.000 ton garam impor masuk ke Indonesia. ”Jika terbukti garam impor menabrak aturan, kami bersama mitra koalisi akan mengirimkan rekomendasi ke pemerintah pusat agar mencabut izin perusahaan tersebut,” katanya.

Baca Juga :  Ketua Komisi I DPRD Sampang Tersangkut Hukum

 

SAMPANG – Sepuluh aktivis Aliansi Pemuda Sampang (APS) mendatangi Komisi II DPRD Sampang Selasa (13/3). Mereka memaksa wakil rakyat menolak impor garam dan segera mencabut izin impor garam yang dikantongi perusahaan.

Taufik Hidayah, koordinator lapangan APS, mengatakan, Madura merupakan salah satu penghasil garam terbesar di Indonesia. Dia menyebut, pada 2017 produksi garam di Madura mencapai 436.929,95 ton.

Hingga kini, sambung Taufik, 60.000 ton garam Madura belum tersalurkan. Atas dasar itu, pihaknya mendatangi DPRD Sampang supaya menolak impor garam yang mengakibatan harga garam lokal jatuh.


Dia menegaskan, petani garam di Madura saat ini gelisah dengan adanya garam impor dari India dan Australia. ”Garam impor itu untuk industri. Kami khawatir digunakan untuk garam konsumsi. Makanya harus diperjelas,” paparnya.

Baca Juga :  Minim Promosi, Industri Batik Menurun

Pihaknya mendesak regulasi impor garam dikembalikan seperti semula. Yaitu, perusahaan importir diwajibkan membeli garam lokal. ”Kami tidak akan cukup audiensi di sini. Kami akan ke provinsi. Ini untuk masa depan petani garam Madura,” ujar Taufik.

Iwan Effendi, anggota Komisi II DPRD Sampang, menyatakan menolak impor garam. ”Tugas pemerintah daerah mendorong petani garam lokal supaya memproduksi garam yang lebih berkualitas,” terangnya.

Sebab, lanjut dia, salah satu yang mengakibatkan adanya impor adalah kualitas garam lokal rendah. Meski begitu, pihaknya tetap akan mengoordinasikan masalah impor garam dengan pemerintah provinsi dan pusat. ”Yang berhak mencabut izin impor pemerintah,” paparnya.

Maniri Majid dari Fraksi PKB menyayangkan 49.000 ton garam impor masuk ke Indonesia. ”Jika terbukti garam impor menabrak aturan, kami bersama mitra koalisi akan mengirimkan rekomendasi ke pemerintah pusat agar mencabut izin perusahaan tersebut,” katanya.

Baca Juga :  Pembangunan SDM dan Digitalisasi Jadi Kendaraan Menuju Ekonomi Baru

 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/