alexametrics
24.3 C
Madura
Saturday, May 28, 2022

Pemprov Kirim Surat Pemberhentian Syafii

PAMEKASAN – Selangkah lagi Khalil Asy’ari resmi menjabat pelaksana tugas (Plt) Bupati Pamekasan. Gubernur Jatim Soekarwo melayangkan surat pengajuan pemberhentian sementara Bupati Achmad Syafii. Surat tersebut juga mengajukan pengangkatan Wabup Khalil sebagai Plt bupati ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Jatim Anom Surahno mengatakan, surat tersebut dilayangkan beberapa waktu lalu. Proses selanjutnya, tinggal menunggu penetapan Presiden Joko Widodo melalui Mendagri Tjahjo Kumolo. ”Suratnya sudah dikirim, masih proses di Pak Menteri,” katanya Rabu (9/8).

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono mengatakan, surat pemberhentian sementara Bupati Syafii mengacu pada surat pengajuan gubernur. Pengangkatan Plt bupati juga berdasar pada surat tersebut.

Sementara, gubernur melayangkan surat permohonan juga harus memiliki dasar kuat. Salah satunya, salinan penetapan tersangka dan penahanan dari lembaga hukum yang menangani kasus. ”Kalau kasus di Pamekasan tentu (salinan) dari KPK,” katanya.

Baca Juga :  DPRD Pamekasan Usul Penjualan Premium Dibagi Pengendara dan Pengecer

Soni menyampaikan, jika gubernur melayangkan surat permohonan itu, Kemendagri langsung memproses. Yakni, menerbitkan surat pemberhentian sementara dan pengangkatan Plt bupati. Karena itu, selama belum menerima surat pengajuan dari gubernur, pihaknya belum bisa menindaklanjuti kekosongan kursi jabatan bupati di Pamekasan.

Pria kelahiran Tulungagung itu menyampaikan, jika suratnya diterima, bakal segera diproses agar kekosongan jabatan bupati segera terisi. ”Akan proses secara cepat. Kami hanya butuh waktu 2×24 jam,” katanya.

Mantan Sekretaris Ditjen Bangda Kemendagri itu menyampaikan, langkah awal yang dilakukan pemerintah adalah penunjukan Plt bupati. Sebab, pengisian kekosongan itu butuh disegerakan. Proses selanjutnya adalah pemberhentian sementara bupati. ”Intinya, bolanya itu ada di gubernur,” katanya.

Soni menyampaikan, sebelum pengangkatan Plt dilakukan, roda pemerintahan dialihkendalikan oleh Wabup. Hanya, statusnya bukan Plt, melainkan tetap Wabup. ”Kalau Plt-nya pasti Wabup,” sergahnya.

Baca Juga :  Disharmonisasi Harus Segera Diakhiri

Sejak Rabu (2/8) jabatan Bupati Pamekasan kosong. Itu setelah Bupati Achmad Syafii ditangkap KPK karena diduga terlibat kasus suap. Yakni, suap jual beli kasus dari Kades Dasok Agus Mulyadi kepada Kajari Pamekasan Rudi Indra Prasetya.

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap tiga orang. Yakni, Kepala Inspektorat Pamekasan Sutjipto Utomo, Kajari Rudi, dan Kabag Administrasi Inspektorat Pamekasan Noer Solehoddin. Tiga orang itu ditangkap di rumah dinas Kajari di Jalan Panglegur saat hendak mengantarkan uang suap senilai Rp 250 juta.

Hasil pengembangan, Bupati Syafii juga diciduk komisi antirasuah itu. Bupati diduga sebagai orang yang menyuruh Kades melalui inspektur memberi suap kepada Kajari. Lima orang tersebut kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

PAMEKASAN – Selangkah lagi Khalil Asy’ari resmi menjabat pelaksana tugas (Plt) Bupati Pamekasan. Gubernur Jatim Soekarwo melayangkan surat pengajuan pemberhentian sementara Bupati Achmad Syafii. Surat tersebut juga mengajukan pengangkatan Wabup Khalil sebagai Plt bupati ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Jatim Anom Surahno mengatakan, surat tersebut dilayangkan beberapa waktu lalu. Proses selanjutnya, tinggal menunggu penetapan Presiden Joko Widodo melalui Mendagri Tjahjo Kumolo. ”Suratnya sudah dikirim, masih proses di Pak Menteri,” katanya Rabu (9/8).

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono mengatakan, surat pemberhentian sementara Bupati Syafii mengacu pada surat pengajuan gubernur. Pengangkatan Plt bupati juga berdasar pada surat tersebut.


Sementara, gubernur melayangkan surat permohonan juga harus memiliki dasar kuat. Salah satunya, salinan penetapan tersangka dan penahanan dari lembaga hukum yang menangani kasus. ”Kalau kasus di Pamekasan tentu (salinan) dari KPK,” katanya.

Baca Juga :  BRI Bentuk ”BRILinkers” dan Perkuat Layanan Inklusi Keuangan

Soni menyampaikan, jika gubernur melayangkan surat permohonan itu, Kemendagri langsung memproses. Yakni, menerbitkan surat pemberhentian sementara dan pengangkatan Plt bupati. Karena itu, selama belum menerima surat pengajuan dari gubernur, pihaknya belum bisa menindaklanjuti kekosongan kursi jabatan bupati di Pamekasan.

Pria kelahiran Tulungagung itu menyampaikan, jika suratnya diterima, bakal segera diproses agar kekosongan jabatan bupati segera terisi. ”Akan proses secara cepat. Kami hanya butuh waktu 2×24 jam,” katanya.

Mantan Sekretaris Ditjen Bangda Kemendagri itu menyampaikan, langkah awal yang dilakukan pemerintah adalah penunjukan Plt bupati. Sebab, pengisian kekosongan itu butuh disegerakan. Proses selanjutnya adalah pemberhentian sementara bupati. ”Intinya, bolanya itu ada di gubernur,” katanya.

Soni menyampaikan, sebelum pengangkatan Plt dilakukan, roda pemerintahan dialihkendalikan oleh Wabup. Hanya, statusnya bukan Plt, melainkan tetap Wabup. ”Kalau Plt-nya pasti Wabup,” sergahnya.

Baca Juga :  Tuai Hasil Transformasi, Kinerja BRI Group Cemerlang

Sejak Rabu (2/8) jabatan Bupati Pamekasan kosong. Itu setelah Bupati Achmad Syafii ditangkap KPK karena diduga terlibat kasus suap. Yakni, suap jual beli kasus dari Kades Dasok Agus Mulyadi kepada Kajari Pamekasan Rudi Indra Prasetya.

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap tiga orang. Yakni, Kepala Inspektorat Pamekasan Sutjipto Utomo, Kajari Rudi, dan Kabag Administrasi Inspektorat Pamekasan Noer Solehoddin. Tiga orang itu ditangkap di rumah dinas Kajari di Jalan Panglegur saat hendak mengantarkan uang suap senilai Rp 250 juta.

Hasil pengembangan, Bupati Syafii juga diciduk komisi antirasuah itu. Bupati diduga sebagai orang yang menyuruh Kades melalui inspektur memberi suap kepada Kajari. Lima orang tersebut kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/