alexametrics
21 C
Madura
Saturday, June 25, 2022

Aliansi Masyarakat Garam Tolak Rencana Impor

SUMENEP – Sejumlah petani yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Garam (AMG) mendatangi kantor DPRD Sumenep kemarin (9/2). Mereka menyampaikan aspirasi penolakan terhadap impor garam.

”Kami menolak kebijakan tersebut karena akan berpengaruh besar kepada harga garam rakyat,” terang Koordinator AMG Ubaidillah.

Pada saat impor masih direncanakan, harga garam lokal sudah turun. Per ton yang sebelumnya Rp 2,7 juta menjadi Rp 2 juta. Imbas rencana itu menyebabkan empat perusahaan swasta tutup gudang. Dengan demikian, stok produksi pada 2017 seberat 15 ribu ton belum terserap.

Ubed –panggilan Ubaidillah– menyatakan, petani sudah tertekan sebelum 2020. Sebab, dua tahun lagi pemerintah akan memberlakukan swasembada garam. Impor garam itu dikhawatirkan menggagalkan rencana presiden itu.

Baca Juga :  DPRD Sumenep Desak Sanksi Penyunat Bosda Madin

Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma mendukung penolakan petani dan akan menyampaikan aspirasi mereka ke pemerintah pusat. ”Memang akan berpengaruh pada harga garam rakyat,” katanya.

Dirut PT Garam Budi Sasongko mengaku, akan fokus pada penyerapan garam rakyat untuk kebutuhan konsumsi. Hasil produksi tahun lalu, kebutuhan garam konsumsi 2018 masih cukup di Indonesia.

”Saya belum mengetahui pasti rencana garam impor itu garam konsumsi apa garam industri. Kalau untuk garam industri sebaiknya ditahan dulu,” ucapnya.

 

SUMENEP – Sejumlah petani yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Garam (AMG) mendatangi kantor DPRD Sumenep kemarin (9/2). Mereka menyampaikan aspirasi penolakan terhadap impor garam.

”Kami menolak kebijakan tersebut karena akan berpengaruh besar kepada harga garam rakyat,” terang Koordinator AMG Ubaidillah.

Pada saat impor masih direncanakan, harga garam lokal sudah turun. Per ton yang sebelumnya Rp 2,7 juta menjadi Rp 2 juta. Imbas rencana itu menyebabkan empat perusahaan swasta tutup gudang. Dengan demikian, stok produksi pada 2017 seberat 15 ribu ton belum terserap.


Ubed –panggilan Ubaidillah– menyatakan, petani sudah tertekan sebelum 2020. Sebab, dua tahun lagi pemerintah akan memberlakukan swasembada garam. Impor garam itu dikhawatirkan menggagalkan rencana presiden itu.

Baca Juga :  Teknologi dan Inovasi Keuangan Mewujudkan Green Economy

Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma mendukung penolakan petani dan akan menyampaikan aspirasi mereka ke pemerintah pusat. ”Memang akan berpengaruh pada harga garam rakyat,” katanya.

Dirut PT Garam Budi Sasongko mengaku, akan fokus pada penyerapan garam rakyat untuk kebutuhan konsumsi. Hasil produksi tahun lalu, kebutuhan garam konsumsi 2018 masih cukup di Indonesia.

”Saya belum mengetahui pasti rencana garam impor itu garam konsumsi apa garam industri. Kalau untuk garam industri sebaiknya ditahan dulu,” ucapnya.

 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/