
Oleh DIMAS DANAR SEPTIADI
PELANTIKAN Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pada 21 Oktober lalu menyemai banyak harapan. Pemekaran kabinet dengan penambahan beberapa kementerian baru adalah salah satu indikatornya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang pada 10 tahun terakhir menaungi pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi kembali pada bentuknya semula semasa pemerintahan Presiden SBY. Ia kembali dibagi menjadi tiga kementerian berbeda, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Kebudayaan.
Pemekaran semacam ini tentu bukan merupakan sebuah hal sederhana. Ia pastilah ditopang landasan filosofis dan pertimbangan teknis tertentu. Di kalangan akar rumput, berbagai asumsi berseliweran, utamanya perihal kurikulum, sebab pergantian menteri nyaris selalu berarti pergantian kurikulum. Mau tak mau, sesumbar-sesumbar di kalangan pendidik bermunculan soal bagaimana kurikulum yang ada belum selesai diterapkan keburu akan berganti.
Bukan Hal Baru
Anggapan masyarakat tentang ganti menteri ganti kurikulum sebenarnya sangat masuk akal. Sejak kemerdekaan hingga saat ini, Indonesia sudah mengalami 12 kali perubahan kurikulum seiring perubahan kepemimpinan. Ini senada dengan ungkapan guru besar UPI, Prof. Dr. Dinn Wahyudin, M.A, perihal kurikulum sebagai bagian dari politik. Istilah the politics of curriculum menurutnya tidak bisa dielakkan.
Saat ini, pemekaran kementerian hampir bisa dipastikan berdampak pada perubahan visi dan misi serta pandangan tentang pendidikan ideal bagi Indonesia. Di titik inilah, modifikasi kurikulum menjadi hal tak terhindarkan. Apalagi, sebagai negara berkembang, Indonesia sedang mencari bentuk kurikulum ideal untuk diterapkan pada masyarakatnya yang majemuk. Lain dari itu, pergantian kurikulum sebenarnya merupakan ikhtiar menyesuaikan sistem pendidikan dengan keadaan terkini, sehingga dianggap wajar dalam perdebatan para ahli kurikulum.
Prof. Dr. Bachtiar S. Bachri, M.Pd., guru besar kurikulum Unesa, menyampaikan dalam pidato guru besarnya bahwa kurikulum merupakan rancangan untuk mempersiapkan peradaban. Oleh karena itu, menurutnya, rancangan kurikulum harus dipersiapkan secara matang. Ia menambahkan empat landasan melakukan revisi kurikulum, yakni filosofis, sosiologis, psikologis, dan perkembangan iptek. Poin terakhir yang disebutkan menyiratkan betapa kurikulum harus fleksibel dengan situasi terkini yang tak bisa dilepaskan dari kecenderungan dan kebutuhan para pelaku pendidikan.
Sebuah Keniscayaan
Dewasa ini, perubahan kurikulum meniscayakan serangkaian kompetensi untuk dikuasai peserta didik sesuai trend yang sedang berkembang. Di tengah perkembangan iptek pada era Society 5.0 ini, perubahan struktur sosial, pola interaksi, dan perkembangan global sangat memengaruhi pendidikan. Berbagai kasus di dunia pendidikan bermunculan ke permukaan, mulai dari yang bersifat pelanggaran etika pembelajaran sampai pada pelanggaran sikap.
Sebab itu, arah pendidikan pun harus diubah pada penanaman nilai-nilai karakter yang berbasis teknologi dengan menekankan kearifan sembari memanfaatkan teknologi informasi. Jika kurikulum pendidikan tidak mengalami perubahan, akan terjadi stagnasi kompetensi, terutama bagi peserta didik pada tingkat dasar dan menengah. Padahal, pendidikan merupakan sebuah sistem yang komponen-komponennya saling terkait. Begitu satu titik tersumbat, titik-titik lain akan mengalami kebuntuan.
Sebagai pelaku pendidikan, para pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan pemerintah harus mendukung dan mengawal perubahan kurikulum. Kepincangan pada salah satu komponen akan membuat sistem pendidikan tidak berjalan dengan lancar. Alih-alih menolak perubahan dengan berbagai alasan yang sering kali pragmatis, setiap pihak harus memainkan peran terbaiknya untuk menciptakan pendidikan nasional yang berkualitas, seperti dengan melek teknologi dan dapat sensitif melihat berbagai peluang serta tantangan.
Di sisi lain, modifikasi kurikulum baru juga layak mempertimbangkan capaian maupun evaluasi berbagai kurikulum yang pernah dijalankan sebelumnya. Keberlanjutan ini tidak hanya meniscayakan ketersambungan alur dari upaya-upaya yang sudah pernah dilakukan, tetapi juga untuk menemukan bentuk ideal sesuai kekayaan dan lokalitas serta pengalaman para pelaku pendidikan di semua sektor.
Sementara itu, betapa pun politis, perubahan kurikulum harus tetap memperhatikan objektivitas dan arah pendidikan masa depan. Ini dimaksudkan agar ganti menteri ganti kurikulum tidak lagi dipandang sebagai keberadaan proyek akademis semata, tetapi rancangan nyata untuk Indonesia lebih baik. Salah satu langkah strategisnya adalah perencanaan matang sebagai bentuk mempersiapkan generasi emas bangsa Indonesia. (*)
*)Dosen IAIN Madura, Mahasiswa Doktoral Teknologi Pendidikan Unesa
Baca artikel dan berita menarik dari RadarMadura.id lainnya di Google News
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

