
Oleh ROIHANAH AL-KIBTY
PERTUMBUHAN zaman yang semakin modern tidak mejadikan perempuan terbebas dari diskriminasi. Banyak laki-laki menjadikan perempuan sebagai objek. Seperti barang yang dapat dimiliki dan dibuang, perempuan di abad 21 masih tidak diperlakukan sebagai manusia seutuhnya. Pelecehan, kekerasan, serta pemetaan peran publik dan domestik dalam rumah tangga menimpa perempuan tanpa jeda, hingga menjadikan perempuan manusia kelas dua dan hanya menjadi objek seksual semata.
Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Andy Yentriyani dalam konferensi pers laporan sinergi data kekerasan terhadap perempuan melaporkan bahwa di sepanjang 2023–2024 ada 34.682 perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan. Jenis kekerasan paling banyak ialah kekerasan seksual dengan 15.621 kasus, dilanjut kekerasan psikis 12.878, dan 11.099 kasus kekerasan fisik.
Mayoritas kekerasan tersebut terjadi dalam lingkup rumah tangga. Di Madura sendiri, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di Kecamatan Batang-Batang hingga mengakibatkan NS, 27, meninggal dunia pada 5 Oktober lalu merupakan alarm dini tentang betapa rentannya posisi perempuan dalam keluarga. KDRT seperti penampakan gunung es di tengah samudera. Hanya secuil terlihat dipermukaan, kokoh membengkak di kedalaman. Pemikiran tentang KDRT sebagai ranah privasi adalah salah satu alasan mengapa banyak kasus KDRT tidak terungkap.
Sejatinya kekerasan yang terjadi dalam bentuk apa pun dan di mana pun adalah kejahatan hak asasi manusia. Setiap manusia, laki-laki ataupun perempuan memiliki hak untuk hidup dan tidak disiksa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 4). Tidak ada dasar dalam menormalisasi kekerasan rumah tangga. Problem antar pasangan pasti terjadi. Tidak selaras, tidak sejalan dengan pasangan akan sering ditemui. Namun, kekerasan sebagai ekspresi permasalahan tentu jauh dari kata benar.
Baca Juga: Alumni
Patriarki dan KDRT
Kekerasan sering terjadi sebab ada ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Maskulinitas dan feminitas hasil rekonstruksi masyarakat membuat laki-laki memiliki adikuasa sosial. Dua jenis gender yang tujuan awal hanya pembeda antar laki-laki dan perempuan berubah menjadi landasan sistem patriarki.
Perempuan dibatasi ruang geraknya dalam masyarakat, dilimpahkan peran domestik, seperti mengurus dan mendidik anak serta melayani suami. Sejatinya relasi dalam keluarga adalah relasi rekan kerja dengan tujuan yang sama, bukan sistem tuan dan pelayan dengan orientasi kepuasan. Relasi inilah yang tidak dimengerti sebagian suami istri dalam berumah tangga. Akad nikah yang harusnya menjadi perjanjian manusia dengan Tuhan untuk saling menghormati, mengasihi dan mengayomi, antara dua insan manusia disalahartikan menjadi penyerahan hidup perempuan pada pihak laki-laki.
Ironisnya, masyarakat seakan sepakat dengan teori akad nikah sebagai penyerahan tubuh istri pada suami. Konsep pernikahan di tengah masyarakat selalu menempatkan perempuan di bawah kuasa suami, penafsiran dangkal terhadap kata qawwam (pemimpin, pelindung, pembimbing) dalam surah Annisa ayat 34 menjadi pembenaran sepihak aksi kekerasan rumah tangga guna pembinaan terhadap istrinya.
Mubadalah, Bentuk Kesalingan dalam Keluarga
Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka (Al-Baqarah 187) penggalan ayat ini merupakan dasar kesalingan dalam rumah tangga. Pakaian dianalogikan sebagai pelindung dan kenyamanan, maka sepantasnya antar suami istri saling melindungi hak dan kewajiban masing-masing. Tidak ada siapa menguasai siapa. Suami istri berjalan beriringan dan saling menjaga.
Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 jelas mengungkapkan, pernikahan merupakan akad kuat atau mitssaqan ghalidzan yang bertujuan menaati Allah. Kesetaraan antar suami dan istri harus ada sejak dalam akal. Terakhir penulis ingin berpesan untuk para perempuan, kekerasan bukan hal wajar dalam rumah tangga. Segera minta perlindungan jika menjadi korban KDRT, segera lindungi perempuan yang mengalami KDRT. (*)
*)Santri Annuqayah, menempuh pendidikan Magister Hukum Keluarga di UIN Syarif Hidayatullah.
Baca artikel dan berita menarik dari RadarMadura.id lainnya di Google News
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




