
Oleh ABDUR ROHMAN
TUBUH perempuan agaknya menjadi benda paling menakutkan dalam kehidupan manusia. Sampai-sampai, manusia kebingungan harus diapakan tubuh yang menakutkan itu?
Akhir-akhir ini, ramai kasus yang menyeret tubuh perempuan sebagai objek yang harus diatur. Salah satu yang terbaru adalah polemik pelarangan berhijab oleh RS Medistra kepada calon pegawainya. Namun sebelum itu, pelarangan hijab bagi anggota Paskibraka Nasional juga ramai menjadi sorotan publik. Sebab, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), sebagai lembaga yang seharusnya memahami ideologi Pancasila, menjadi dalang kasus pelarangan tersebut. BPIP mengeklaim bahwa pelepasan hijab tersebut sebenarnya telah melalui kesepakatan dalam surat keterangan kesediaan oleh para anggota Paskibraka, sehingga BPIP menyangkal jika hal tersebut dikatakan sebagai sebuah pemaksaan.
Pelarangan hijab juga terjadi di negara-negara Barat. Pada pergelaran Olimpiade 2024, negara Prancis sebagai tuan rumah melarang atlet dari negaranya yang mengenakan hijab untuk ikut bertanding. Namun jauh sebelumnya, Prancis dan beberapa negara di Eropa memang telah memberlakukan pelarangan penggunaan hijab di lembaga pendidikan, termasuk pengajar di universitas.
Di samping kasus pelarangan hijab, di tempat lain terjadi sebaliknya. Beberapa perempuan diatur, diwajibkan, bahkan dipaksa, untuk mengenakan hijab dalam kegiatan sehari-harinya. Di Afghanistan, kekuasaan Taliban mengatur semua kelompok perempuan untuk mengenakan hijab, bahkan menutup semua bagian tubuhnya dangan burqa. Di Iran, demonstrasi aturan berhijab juga sempat heboh setelah kematian Mahsa Amini yang meninggal setelah ditahan polisi moral akibat pemakaian hijabnya yang dianggap tidak pantas. Di Indonesia sendiri, aturan wajib memakai hijab juga pernah terjadi, yakni pada pada 2022.
Kasus pelarangan maupun pemaksaan hijab menunjukkan betapa perempuan sebenarnya tak bisa lepas dari penguasa. Tubuh perempuan dianggap sebagai simbol penguasa/negara, sehingga tampilannya juga harus mewakili apa yang menjadi ideologi negara. Bagi negara islamis, maka rambut perempuannya harus dihijab, bagi negara liberalis, maka rambut perempuannya harus dibuka, sedangkan negara yang nasionalis, rambut perempuannya harus ditata. Perempuan tampil sebagai produk objektifikasi negara atas ideologinya. Di sinilah kemalangan nasib perempuan yang terus berlarut dari zaman ke zaman.
Hal ini membuat situasi perempuan selalu berada dalam keadaan dilematis. Di satu sisi, negara menggemakan kebebasan dan kesetaraan bagi perempuan. Namun di sisi lain, kebebasan tersebut juga dibatasi oleh aspek yang tak substantif. Artinya, kebebasan yang dijalani oleh perempuan sebenarnya menciptakan sebuah keambiguan. Perempuan dapat disebut nasionalis, asal berkenan hijabnya disingkirkan. Perempuan bebas menjadi atlet, asal tubuhnya siap dipertontonkan. Sedangkan di dimensi lain, perempuan juga bebas beraktivitas, asal lekukan tubuhnya juga harus siap dikurung burqa.
Terlepas dari kepercayaan agama atau ideologi, fenomena keambiguan situasi perempuan sebenarnya merupakan masalah sosiologis yang terus terjadi dalam kehidupan manusia. Intinya, ketenteraman sosiologis belum didapati secara penuh oleh kelompok perempuan. Permasalahan ini tak jauh berbeda dengan tuntutan dan tantangan manusia dalam memenuhi kebutuhan biologisnya. Sebagaimana manusia butuh makan, perempuan juga butuh kemerdekaan dalam berpakaian. Namun, apakah hasrat pemenuhan tersebut berjalan lancar? Maka jawabannya adalah tidak. Jika pemenuhan sandang, pangan, dan papan manusia dibatasi oleh gaji yang timpang, maka kemerdekaan tubuh perempuan dibatasi oleh sebuah kebijakan. Artinya, jika manusia ingin makan maka manusia harus bekerja, terlepas apakah aktivitas kerja yang dilakukannya hanyalah pemuas ekonomi perusahaan. Begitu pula perempuan, jika mereka ingin berpakaian, maka harus mengikuti kebijakan, terlepas apakah kebijakannya hanyalah pemuas ideologi negaranya.
Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan manusia (perempuan) sebenarnya berada di bawah bayang-bayang ideologi negara. Sehingga, bukannya memerdekakan, ideologi malah memperbudak manusia dan membatasi kebebasan mereka. Kita sulit mendefinisikan, atau bahkan sekadar merasakan kondisi ini, padahal fenomenanya tetap selalu hadir dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama tubuh perempuan sebagi objek. Jika ditelisik lebih dalam, sebenarnya masalah ini merupakan akibat kegagalan manusia memahami konsep kemerdekaan. Sehingga, implementasi kemerdekaan manusia malah membatasi kebebasan orang lain.
Baca Juga: Kiai Madura: Antara Politik dan Norma Agama
Kemerdekaan selayaknya lahir dan berasal dari diri terdalam manusia. Manusia bertindak, bersikap, dan beraktivitas sesuai dengan dorongan hatinya. Ketika manusia menjadi subjek yang merdeka, artinya mereka bebas mengejawantahkan hasil idenya, selama ide tersebut tidak merugikan orang lain. Apakah pengejawantahan tersebut hasil kepercayaan, perasaan, maupun logika, manusia lain tidak berhak membatasi apa yang mereka yakini.
Sayangnya, penguasa sering kali menunjukkan bahwa kebenaran adalah apa yang diyakini oleh golongan mereka. Sehingga, demi terciptanya keselamatan bersama, yang berbeda harus mengikuti apa yang diyakini oleh penguasa. Sebab, yang berbeda dianggap sebagai ancaman kestabilan negara. Di sinilah akar permasalahan objektifikasi tubuh perempuan sebagai pengejawantahan keyakinan penguasa. Padahal, perbedaan seharusnya menjadi hal yang lumrah dalam kebebasan. Jika tidak, apalah makna kebebasan jika realitas manusianya seragam.
Penguasa dalam hal ini bukan hanya pemimpin dalam hierarki pemerintahan negara, melainkan juga dalam ilmu pengetahuan. Misalnya, kemajuan ilmu pengetahuan di negara-negara Barat membuat mereka menganggap bahwa perempuan timur masih terjerat oleh keyakinan tradisional. Sehingga, upaya pelepasan hijab dianggap sebagai bentuk pembebasan atas jeratan tersebut. Padahal, ini menunjukkan hal yang sebaliknya. Negara Barat menghancurkan konsep kemerdekaan dan kebebasan yang mereka junjung. Sebab, tak ada kemerdekaan sejati jika kebebasan tersebut merupakan paksaan dari orang lain.
Oleh karena itu, di samping mendalami konsep kemerdekaan dan pembebasan, manusia juga perlu mengasah sikap moderasinya. Sikap moderasi akan menurunkan ego manusia pada konsep kebenaran yang mereka yakini. Sehingga, manusia mampu memahami dan membedakan antara sikap pembebasan dan pemaksaan pada kelompok yang berbeda. Karena, syarat sebuah kemerdekaan adalah kehidupan masyarakat yang beragam. Jika manusia tak boleh beragam, artinya siapa pun itu tidak berhak mendakwahkan kemerdekaan. (*)
*)Aktif di Yayasan Gerakan Bangkalan Bisa
Baca artikel dan berita menarik dari RadarMadura.id lainnya di Google News
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




