Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Peran Elite Politik Loyal dalam Pilkada Bangkalan

H

 

Seli, kepala Biro Kajian Strategis dan Advokasi Kebijakan Publik Fajar Merah Indonesia.
Seli, kepala Biro Kajian Strategis dan Advokasi Kebijakan Publik Fajar Merah Indonesia.

Oleh SELI


Advertisement

 

PEMILIHAN umum bupati dan wakil bupati Bangkalan akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Dalam setiap pilkada, Bangkalan selalu tidak lepas dari figur kiai dan blater yang mempunyai pengaruh terhadap pemilih dan menentukan arah situasi politik. Dua kelompok ini adalah penggerak atau mesin politik yang mempunyai kekuatan di atas rata-rata. Blater yang berproses dalam dunia politik, penulis lebih suka dengan sebutan elite politik loyal.

Elite politik loyal adalah sekelompok politisi yang mempunyai powerful untuk bargaining dengan berbagai kekuatan dan mempunyai modal besar serta berpengaruh dalam partai politik (parpol) atau lintas parpol. Mereka juga juga disebut kaum blater partai yang mampu memegang kekuasaan penuh untuk memengaruhi pemilih dan mampu memainkan situasi politik serta arah demokrasi. Mereka mampu memainkan peran penting dalam alokasi sumber-sumber kekuasaan dan menanamkan pengaruh untuk menguasai dan menentukan rekom parpol dalam merekomendasi paslon dalam pilkada.

Advertisement

Dalam dinamika politik di Bangkalan, elite politik loyal mengekspresikan pengaruh, memastikan distribusi dan alokasi arah politik partai dalam menentukan rekomendasi bakal calon bupati dan wakil bupati. Sumber-sumber kekuasaan bukan karena yang bersangkutan menduduki jabatan tertinggi di puncak piramida elite partai (ketua umum). Tetapi, meski hanya sebagai pengurus harian partai, ia mampu mengonsolidasi parpol, bahkan dengan parpol lain.

Konsolidasi tataran elite politik loyal ini dicurigai akan menciptakan calon tunggal melawan kotak kosong dalam Pilkada Bangkalan karena sampai saat ini masih mengerucut pada satu pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Lukman Hakim-Moch. Fauzan Jak’ar yang diusung koalisi gemuk. Parpol yang sudah mengeluarkan rekomendasi adalah PKB 9 kursi, PAN 4 kursi, PDIP 7 kursi, Partai Gerindra 7 kursi, Partai Hanura 3 kursi, Partai Golkar 4 kursi, Partai Demokrat 4 kursi, Partai Nasdem 4 kursi, PSI, dan Partai Perindo.

Jika diakumulasi, parpol yang sudah memberikan rekomendasi sepuluh dengan 42 kursi dan mencapai 85 persen dari jumlah total 50 kursi di DPRD Bangkalan 2024–2029. Dengan koalisi tersebut, pasangan Lukman-Fauzan telah memiliki paling banyak kursi di DPRD Bangkalan dan diduga kuat akan menjadi calon tunggal yang disandingkan dengan kotak kosong.

Advertisement

Jika hal itu terjadi, demokrasi hanya dianggap sebagai gotong royong, walaupun tidak menutup kemungkinan akan masih ada paslon muncul di detik-detik akhir sebelum pendaftaran ditutup, karena masih ada beberapa parpol yang belum menentukan sikapnya seperti PPP 6 kursi, Partai Gelora 1 kursi, PKS, dan PBB.

Koalisi gemuk yang terbentuk dan didukung beberapa parpol, dikhawatirkan tidak berdasarkan pada kesamaan visi atau ideologi, melainkan hanya menjadi alat transaksi untuk memperjualbelikan kekuasaan. Koalisi yang seharusnya menjadi wadah idealisme parpol, dikhawatirkan akan menjadi ikatan pragmatisme jangka pendek yang hanya peduli pada kemenangan pilkada dengan cara transaksional dan penuh pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip yang seharusnya mereka junjung tinggi. Dalam praktik pencalonan lewat koalisi gemuk dikhawatirkan akan terjadi distorsi praktik politik yang bukan saja tidak mengakomodasi aspirasi publik dalam pemerintahan yang dijalankan, melainkan manipulasi aspirasi atas nama publik.

Salah satu jalan yang paling memungkinkan menuju pencalonan kepala daerah adalah parpol atau gabungan parpol, karena hampir mustahil jalur independen bisa ditempuh. Parpol mempunyai wewenang yang besar dan strategis untuk mengajukan pasangan calon, parpol menjadi lembaga yang mempunyai hak istimewa untuk menentukan pencalonan dalam pilkada. Maka, tidak salah jika elite politik berkonsolidasi dan membentuk koalisi besar untuk menutup terbentuknya kemungkinan koalisi lain.

Secara teori, calon tunggal melawan kotak kosong tidak bertentangan dengan konstitusi, namun kondisi ini sangat merugikan bagi demokrasi. Rakyat dipaksa menonton permainan kekuasaan yang jauh dari harapan akan perubahan yang sesungguhnya. Rakyat dihadapkan atas satu pilihan yang disandingkan dengan kotak kosong. Kondisi ini terjadi akibat dari sikap elite politik loyal yang mengakomodasi beberapa parpol, seolah-olah berupaya menyingkirkan pelan-pelan kemungkinan terbentuknya koalisi lain.

Pada dasarnya koalisi gemuk yang dibangun dengan tujuan menciptakan calon tunggal ini justru merusak esensi dan fungsi partai itu sendiri. Ketika parpol, yang seharusnya menjadi salah satu pilar demokrasi, malah ikut dalam permainan pragmatisme untuk memuluskan kepemimpinan oligarki, maka demokrasi akan dicederai. Dalih memperkuat partisipasi rakyat dan menjaga keseimbangan kekuasaan, mereka justru membuka jalan baru bagi segelintir elite yang lebih peduli pada kepentingan mereka sendiri daripada kesejahteraan masyarakat.

Jika visi dan misi hanya menjadi alat menuju kekuasaan, dan ketika ideologi sudah tidak jadi pegangan dalam membangun kesepakatan politik, tapi hanya mengelabui rakyat untuk terjebak dalam janji manis elite politik yang diumpankan, maka pilkada akan menjadi sekadar demokrasi semu yang dijalankan tanpa memperhatikan substansi demokrasi itu sendiri, karena itu adalah oligarki politik yang bertopeng demokrasi. Jika demokrasi yang menjadi pedoman dalam melaksanakan pemilihan, maka rakyat berkedudukan sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban serta nilai kemerdekaan. Namun, jika demokrasi hanya dijalankan sebagai topeng oligarki, maka rakyat hanya sebagai kaula yang tidak punya nilai kebebasan dan kemerdekaan, tapi hanya mengamini atas keputusan politik yang dihasilkan oleh konsolidasi elite politik loyal.

Seharusnya, pilkada bukan hanya soal kontestasi elektoral. Jauh lebih penting dari itu adalah bagaimana dalam pilkada ini mampu melahirkan pemimpin yang mempunyai gagasan besar untuk mengatasi berbagai persoalan Kabupaten Bangkalan. Mulai dari kemiskinan, pengangguran, akses pendidikan, kesehatan, terutama akses jalan di berbagai tempat yang sangat tidak layak. Maka, melalui pilkada ini masyarakat akan memilih calon pemimpin yang mempunyai gagasan besar yang bisa menjawab persoalan-persoalan di Bangkalan.

Melihat kondisi tersebut, banyak pengamat dan masyarakat Bangkalan yang merasakan keresahan dan khawatir akan kondisi demokrasi. Namun, ada sedikit angin segar demokrasi yang datang dari Mahkamah Konstitusi melalui keputusannya terhadap perkara nomor 60/PUU-XXII/2024 pada Selasa (20/8). Dalam pertimbangannya, MK menyatakan Pasal 40 Ayat (3) UU Pilkada inkonstitusional.

Berkaitan dengan Kabupaten Bangkalan yang mempunyai jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500 ribu sampai 1 juta jiwa, maka untuk menentukan bakal calon bupati atau bupati harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5 persen suara berdasarkan penetapan hasil pemilihan legislatif (pileg) Februari 2024. Sementara hasil penetapan suara sah pada Pileg 2024 berjumlah 764.995 dengan dibagi 18 parpol dan dibagi 50 kursi di DPRD Bangkalan. Artinya, bakal calon bupati harus mempunyai suara sah sekurang-kurangnya 75 persen dari hasil suara yang telah ditetapkan oleh KPU dalam pileg.

Jika dihitung berdasarkan hasil penetapan suara pileg yang telah ditetapkan KPU, maka bakal calon bupati dan wakil bupati harus didukung parpol atau gabungan parpol sekurang-kurangnya 57.375 suara berdasarkan suara sah hasil pileg. Ini tentu memberi ruang lebih leluasa dan lebih lebar bagi parpol untuk mengusung kadernya ikut kontestasi dalam pilkada.

Tentu keputusan ini disambut baik oleh semua kalangan, walaupun Badan Legislatif (Baleg) DPR RI dalam rapat kerjanya, Rabu (21/8) bersama DPD dan pemerintah menyepakati batas usia calon kepala daerah berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) dan tetap memberlakukan syarat minimal 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah untuk mengajukan calon pada pilkada. Hasil penetapan Baleg DPR RI tersebut mengundang banyak kritik dari seluruh elemen masyarakat di Indonesia.

Kini, politik diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan calon kepala dan wakil kepala daerah. Bahkan, parpol (partai nonparlemen) dengan ketentuan tersebut bisa mengajukan kadernya sebagai calon dalam Pilkada Bangkalan. Apakah keputusan tersebut bisa diambil oleh para politisi, atau bahkan dengan keputusan tersebut tidak ada efek perubahan di Bangkalan. Kita tunggu saja menjelang pendaftaran di KPU mendatang.

Pada akhirnya, harapan dari penulis dan masyarakat Bangkalan, bahwa melalui pilkada ini sebagai salah satu cara untuk memperbaiki demokrasi, dengan pilkada ini adalah cara untuk mengevaluasi kepemimpinan masa lalu sebagai bahan untuk memilih pemimpin masa depan. Dengan pilkada ini, masyarakat akan memilih pemimpin yang dianggap mampu membawa Bangkalan lebih baik. Dengan pilkada ini, masyarakat berharap akan ada perubahan di berbagai sektor, terutama adanya jalan kabupaten yang sampai saat ini belum tuntas.

Kalau bukan melalui pilkada ini kita berharap, lalu kapan lagi. Kalau bukan melalui pilkada ini kita mengevaluasi, lalu kapan lagi. Kalau bukan melalui pilkada ini kita berbenah, lalu kapan lagi. Semoga Pilkada Kabupaten Bangkalan mampu menjadi ajang terminal untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Pilkada adalah pesta rakyat yang hasilnya akan kembali pada rakyat. Semoga Bangkalan senantiasa mendapatkan pertolongan. (*)

*)Kepala Biro Kajian Strategis dan Advokasi Kebijakan Publik Fajar Merah Indonesia.

Baca artikel dan berita menarik dari RadarMadura.id lainnya di Google News

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar MaduraIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Media dan Parpol Menuju Madura Kawasan Ekonomi Khusus

Media dan Parpol Menuju Madura Kawasan Ekonomi Khusus

KEK akan memperoleh legitimasi publik dan kepercayaan masyarakat akan tumbuh bilamana media dan parpol bersinergi.

Dana Banpol Belum Cair, Bakesbangpol Berdalih Masih Tahap Administrasi

Dana Banpol Belum Cair, Bakesbangpol Berdalih Masih Tahap Administrasi

Bendahara DPD Partai Amanat Nasional Pamekasan Noor Fajari Roziq berharap pencairan banpol tidak menunggu seluruh parpol menyelesaikan perbaikan dokumen.

Satu Parpol Tak Ajukan Dana Banpol

Satu Parpol Tak Ajukan Dana Banpol

Bakesbangpol

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer