Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Untung Buntung Ibu Kota Pindah

A
Penulis: Abdul Basri❯

 

 
UTSMAN RASYAD
UTSMAN RASYAD

Oleh UTSMAN RASYAD*

JAKARTA kota yang lengket dengan kesibukan dan kepadatan, akibat aktivitas penduduknya yang melimpah ruah tak terbendung. Sehingga, menjadikannya pusat dari segala urusan, mulai dari pemerintahan, industri, ekonomi, dan sebagainya. Karena itulah, di kota ini tak ada hari tanpa kesibukan. Seharusnya kondisi kota semacam ini memiliki pemerataan. Tidak perlu lagi ada kesenjangan masyarakat kalangan bawah dan kalangan atas. Itu menandakan, Jakarta belum merata dalam hal pembagian multisektor di dalamnya.


Advertisement

Hangatnya perbincangan tentang pemindahan ibu kota, mulai menemukan titik terang. Wacana panjang ini berangsur muncul pada Desember 2020, dan baru disahkan pada 18 Januari 2022. Rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur, tepatnya di Penajam Paser Utara, sebagian dari Kutai Kartanegara. Progres pembangunan IKN (Ibu Kota Negara) diperkirakan menggelontorkan dana sebesar Rp 480 triliun. Proyek ini menghabiskan lahan 40.000 hektare untuk kawasan induk, kemudian akan diperluas lagi hingga mencapai 180.000 hektare. Proyek ini diharapkan dapat rampung pada 2045, dengan target Indonesia bisa menjadi negara berpemasukan tinggi atau negara maju.

Sebelum persetujuan diberikan, pemerintah telah banyak melakukan kajian-kajian dan pertimbangan. Mulai dari segi keamanan dari bencana alam, pemerataan populasi, pemberdayaan Indonesia Timur dan proses percepatan pembangunan. Alasan lainnya, tempat yang dipilih berada tepat di tengah-tengah Indonesia.

Keberadaa IKN yang tepat di titik 0 KM Indonesia, yang tanpa disadari menganut sistem yang ternyata telah diterapkan oleh nenek moyang kita. Sistem ini diberi nama sistem mocopat. Dikenal sebagai kebiasaan nenek moyang kita sebelum memulai sesuatu yang besar (megaproyek) seperti pembangunan istana atau pusat pemerintahan seperti topik yang kita bahas saat ini. Tata letak yang strategis menurut sistem ini sama seperti pemilihan ibu kota baru saat ini, yaitu berada di tengah pusat pemerintahan. Menurut kepercayaan orang dulu, apabila sistem pemerintahan tidak berada di tengah, maka negeri tersebut tak akan makmur dan sejahtera.

Advertisement

Jika kita melihat kepercayaan ini benar adanya, realitas yang ada saat ini memang demikian. Indonesia hingga saat ini tidak makmur dan sejahtera, sebab keberadaan pusat pemerintahan bukan di tengah-tengah. Bahkan, daerah yang maju terasa berat sebelah. Maka dari itu, pemilihan lokasi ini sangatlah tepat, mengingat kita sebagai bangsa yang mendiami tanah warisan pendahulu kita, baik adanya bila kita mengikuti apa yang telah diwariskan oleh mereka.

Jadi, pemerintah memang benar-benar melakukan kajian-kajian dengan baik, dan menurut mereka Kalimantan adalah letak yang strategis. Tidak sama halnya Jakarta, Kalimantan memiliki banyak keunggulan, di antaranya alam yang masih terjaga, minim terjadi bencana alam. Berbanding terbalik dengan kota Jakarta yang selalu banjir di setiap musim hujan tiba. Presiden juga mengatakan bahwa Pulau Jawa telah ketimpangan populasi, akibatnya populasi Indonesia berpusat di Pulau Jawa, terkhusus Jakarta, serta keinginan untuk memindahkan beberapa sektor yang ada di Jakarta ke Kalimantan. Karena itu, pemerintah memilih memindahkan ibu kota keluar Pulau Jawa ke Kalimantan agar merata. Proyek ini serta-merta juga menjadi raker (rencana kerja) yang dimiliki oleh presiden.

Akan tetapi, dari sekian banyaknya sisi positif, ada pula kerugian yang akan terjadi apabila progres ini dilanjutkan. Maka dari itu, segala aspek yang ada sangat perlu untuk dipertimbangkan ulang. Beberapa kerugian yang mungkin terjadi dari rencana tersebut adalah hutan rimba yang masih terjaga di Pulau Kalimantan lama-kelamaan akan pudar akibat adanya niatan pemerataan populasi di Indonesia, yang nantinya akan dibangun banyak sarana-sarana baru seperti gedung-gedung baru untuk mendukung keperluan pemerintahan, sarana transportasi baru seperti MRT atau LRT, jalan tol, stasiun kereta api dan banyak lagi lainnya yang akan melengkapi kriteria sebagai ibu kota dari sebuah negara.

Advertisement

Kenapa dianggap suatu kerugian? Karena Kalimantan yang disebut sebagai paru-paru dunia lambat laun akan tergeser menjadi kota metropolis yang padat. Padahal, sekarang ini dunia sedang berpikir keras memikirkan cara untuk bisa mengurangi polusi yang akan berakibat pada pemanasan global. Maka dari itu, apabila Kalimantan benar-benar berubah menjadi perkotaan, maka sirna sudah satu-satunya paru-paru dunia yang awalnya diharapkan dapat membantu mengurangi pemanasan global yang sedang terjadi saat ini.

Pemerintah perlu memperhatikan hal ini, mengingat kerusakan yang terjadi apabila rencana ini terwujud melibatkan seluruh dunia yang akan terkena imbasnya. Dan, apakah proyek ini akan terus berlanjut atau tidak, perlu ada kajian lagi, mengingat waktu proyek yang lama.

Selaras dengan mendekatnya tahun politik 2024, pergantian kepemimpinan yang kemungkinan besar dapat terjadi. Sebab, setiap kepemimpinan yang berbeda pasti memiliki kebijakan yang berbeda pula. Dan, apakah capres selanjutnya nanti, yang entah siapa akan terpilih, akan meneruskan proyek mega besar ini atau tidak. Apabila tak diteruskan, maka progres yang telah berjalan sekarang akan mandek, kemudian mangkrak tak digunakan terbengkalai begitu saja. Belum lagi uang yang telah disalurkan sebagai dana pembangunan akan hangus begitu saja.

Setiap orang memiliki pandangan masing-masing dalam menyikapi suatu keputusan. Siapa pun boleh memberikan pendapatnya secara leluasa, mengingat adanya hak kebebasan berpendapat. Kita sebagai warga negara yang taat, hendaknya mematuhi segala keputusan pemerintah. Semoga keputusan yang telah dipilih dapat menjadi maslahat bagi kita. (*)

 

*)Santri kelas IV, TMI Al-Amien Prenduan, Sumenep

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar MaduraIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Minta Pemerintah Sediakan Ruang Pengaduan, KNPI Ingatkan Tak Tutup Mata soal Tambang Ilegal

Minta Pemerintah Sediakan Ruang Pengaduan, KNPI Ingatkan Tak Tutup Mata soal Tambang Ilegal

Nur Faisal mengatakan, pemerintah perlu menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses. Perlindungan terhadap pelapor dan keterbukaan informasi aktivitas pertambangan juga harus diperhatikan.

Pemkab Brebes Belajar Pelestarian Budaya ke Sumenep,  Tertarik Terapkan Bahasa Daerah di Lingkungan Sekolah

Pemkab Brebes Belajar Pelestarian Budaya ke Sumenep, Tertarik Terapkan Bahasa Daerah di Lingkungan Sekolah

Rombongan Pemerintah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, diterima Wakil Bupati Sumenep KH Imam Hasyim di rumah dinas bupati.

Presiden Prabowo Tutup Muktamar Ke-35 NU, Terima Kartu Anggota NU dari Pengurus Baru

Presiden Prabowo Tutup Muktamar Ke-35 NU, Terima Kartu Anggota NU dari Pengurus Baru

Presiden RI Prabowo Subianto menyebut pelaksanaan muktamar menjadi contoh penting bagi kehidupan organisasi maupun bangsa secara luas.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer