Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Enigma Penegak Hukum

A
Penulis: Abdul Basri❯
Photo
Photo
Oleh ABD. MUNIB*

BISNIS barang haram yang terjadi di Kabupaten Pamekasan semakin menambah catatan kelam aparat penegak hukum di negeri ini, khususnya Institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Belum tuntas kasus tewasnya Brigadir Yoshua yang diotaki Irjen Ferdy Sambo, masyarakat kembali dipertontonkan tragedi pengedaran sabu-sabu yang melibatkan anggota Polres Pamekasan. Celakanya, guna mempermulus peredaran sabu –berdasarkan laporan sejumlah media– oknum polisi tersebut justru memilih pemuda sebagai agen penyalurnya.

Realitas ini jelas merupakan bentuk enigma alias ketidakjelasan penegak hukum kita. Padahal, penegak hukum dilengkapi dengan panduan-panduan yang konkret dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Di antara tugas Polri berdasarkan pasal 14 UU 2/2002 adalah melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana, termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

 

Kilas Balik

Pada masa kerajaan Majapahit, Raja Jayanegara membentuk prajurit elite yang dipimpin Patih Gajah Mada. Bhayangkara namanya. Dalam pengucapan Jawa Kuno, Bhayangkara berasal dari kata Abhayangkara yang berarti antibahaya. Bermula dari tahun 1319, ketika Jayanegara berkuasa, terjadi kudeta oleh pejabat internal Majapahit yang dimotori oleh Ra Kuti. Pemberontakan tak bisa diredam membuat pasukan Bhyangkara melakukan upaya penyelamatan dengan membawa pergi Jayanegara (raja kedua Majapahit) ke wilayah Bedander, Bojonegoro.

Betul saja, pasukan Bhayangkara mampu membebaskan raja dan kerajaan dari mara bahaya tanpa menumbalkan rakyat. Torehan pasukan yang dikepalai oleh Gajah Mada ini kemudian mengilhami institusi kepolisian di Indonesia. Buktinya, hingga saat ini institusi Polri kita merayakan Hari Bhayangkara. Walakin, di masa kolonial, pasukan keamanan diawali dengan pembentukan pasukan jaga yang diambil dari kalangan pribumi. Tugasnya tidak lebih dari sekadar menjaga aset dan kekayaan orang Eropa di Hindia Belanda. Kolonial juga sukses menerapkan pembedaan jabatan antara bangsa Belanda dan pribumi.

Selain pembedaan tugas, pasukan penjaga dari Belanda lebih lengkap persenjataannya. Sehingga, apabila terjadi perselisihan dengan pasukan penjaga pribumi, maka pasukan penjaga Belanda tidak segan untuk menodongkan pistol dan bedilnya meskipun perselisihan tersebut direkayasa oleh pihak kroni-kroninya. Sebab, misi terselubung di balik adanya pasukan penjaga ini adalah industri, yakni gold (mencari kekayaan dengan berdagang), glory (memperluas daerah jajahan), dan gospel (penyebaran kerohanian Yahudi).

Mereka menghalalkan segala cara tanpa terkecuali menghabisi nyawa maupun merusak organ saraf manusia lewat ekstasi asal misi utama itu tercapai. Tampaknya, akhir-akhir ini kita sering dipertemukan dengan tindakan anggota polisi kita saat ini yang cenderung bermental penjaga buatan Belanda dibanding moral pasukan Bhayangkara peninggalan Majapahit.

 

Moral Clarity

Fakta polisi tanah air menciptakan skenario pembunuhan serta melancarkan peredaran sabu menjadi dalil bahwa tidak semua tindakan anggota Polri berpedoman pada pasal 14 UU 2/2002. Apabila dalam menjalankan tugas kepolisian searah jarum jam dengan aturan tertulis, maka mustahil muncul anggota yang serampangan menghabisi nyawa manusia dan sesuka hati mencekoki pemuda dengan bahan adiktif. Hal ihwal mencerminkan betapa bobroknya tindak-tanduk aparatur keamanan di negeri ini.

Kebobrokan ini terjadi karena moral diposisikan sebagai barang tabu sehingga ukuran pantas atau tidak bukan lagi dianggap sebagai barometer dalam bertindak. Anggota polisi yang tidak menjadikan moral sebagai tumpuan tindakannya akan menjelma sebagai parasit yang mendompleng bukan untuk mengokohkan, walakin merobohkan sistem organisme. Selanjutnya, akan memicu kiprah kepolisian yang memandulkan keluhuran nilai kemanusiaan dan hanya melahirkan kecacatan.

Ihwal ini semakin memperbesar peluang masyarakat umum untuk bersikap curiga pada seluruh elemen penegak hukum. Bagaimana tidak, figur yang seharusnya memberi teladan moral malah mencontohkan kebiadaban. Tidak ada sikap terpuji dalam praktik enigma ini, bahkan ia hanya menjatuhkan marwah penegak hukum sebagai petugas yang bersinggungan dengan masalah peradilan. Enigma ini sekaligus menandakan bahwa penegak hukum kita tengah berada pada tahap keadaan moral yang kurang kuat alias merosot.

Tampaknya, terlalu mewah apabila kita menginginkan aparatur keamanan memegang teguh moral. Sebab, pada undang-undang tertulis saja mereka sudah melacurinya. Maka, perbaikan tidak boleh tidak segera dilakoni. Salah satunya, institusi Polri harus lebih mawas dalam merekrut anggota. Terlalu abal dan abai apabila rekrutmen anggota Polri hanya diukur dengan ujian tes tulis, tetapi harus teruji dari segi moral dan sosial. Penting diketahui bahwa moral teruji di tempat-tempat ibadah dan sosial teruji di laboratorium kehidupan berinteraksi dengan masyarakat. (*)

 

*)Asisten dosen IAIN Madura

 

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar MaduraIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Kajari Sampang Tegakkan Hukum dengan Prinsip Pancasila

Kajari Sampang Tegakkan Hukum dengan Prinsip Pancasila

Kajari Sampang Mochamad Iqbal mengatakan, jika berpedoman pada Pancasila, setiap pelaksanaan tugas diharapkan tidak hanya berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi.

Yang Didapat, Berasal Dari yang Diberi

Yang Didapat, Berasal Dari yang Diberi

Apa yang kau tanam, akan tumbuh di ladang kehidupanmu. Apa yang kau berikan kepada dunia, pada akhirnya akan menemukan jalan pulang.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer