24 C
Madura
Saturday, January 28, 2023

Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kades

Oleh UBAIDILLAH*

AKHIR-AKHIR ini kita disuguhi gerakan dan aspirasi dari tingkat desa untuk perpanjangan masa jabatan Kades, memantik perhatian yang mulai membesar dan menjadi isu nasional dengan segala alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemangku kebijakan dan seluruh elite politik lokal bahkan nasional.

Tentu ini menjadi perhatian masyarakat dalam menganalisis untuk apa perpanjangan tersebut, apakah semata-mata untuk mempertahankan oligarki atau dalam rangka memberi waktu bagi Kades terpilih guna menyelesaikan berbagai masalah di tingkat desa, semisal polarisasi sosial pasca pemilihan, kemiskinan dan disparitas antardusun ataupun pembangunan infrastruktur di berbagai sektor yang sudah dicanangkan dalam rencana-rencana strategis desa sesuai siklus anggaran dana desa.

Namun yang tidak kalah penting dari itu semua, bagaimana mengelola pemerintahan desa yang mendasari implementasi rencana kegiatan berbasis keadilan distributif.

Keadilan distributif merupakan alur berpikir filosofis dan mendasar tentang layanan yang mengutamakan sebesar-besarnya pada orang-orang yang belum terlalu beruntung dalam hidup, hingga bisa terangkat taraf hidup mereka. Di samping itu, penting untuk melakukan upaya-upaya reformasi cara berpikir, karena pemikiran akan menciptakan perilaku, dan perilaku dapat memengaruhi hasil. Jika setiap aparatur dalam manajemen pemerintahan desa tidak memiliki wawasan yang penuh terobosan dalam usahanya membangun desa, dari berkembang hingga bisa mandiri, lebih-lebih bagi desa yang statusnya tertinggal, maka aparatur hanya menjadi bagian dari ”beban” yang kontra produktif dari cita-cita kemajuan yang diharapkan.

Produktivitas dalam pengelolaan pemerintahan desa diawali dengan perencanaan yang baik. Untuk itu, dalam pengertian perencanaan yang baik selalu diawali dengan tersedianya data-data pendukung yang memungkinkan program-program tepat sasaran dan diurut berdasar prioritas. Apabila perencanaan tidak sesuai yang diinginkan, dan pada tahap implementasi mengalami kegagalan, maka dapat dikatakan pemangku kebijakan sebagaimana dimaksud hakikatnya sejak awal telah ”merencanakan kegagalan”. Kecuali, kegagalan implementasi program dan kegiatan disebabkan regulasi baru yang mengharuskan untuk dilakukan penyesuaian ulang di tataran kebijakan.

Baca Juga :  Spirit Ketauhidan dalam Pendidikan Keluarga

Untuk mengelola pembangunan di segala lini guna meminimalkan keterbelakangan, keadilan distributif merupakan satu-satunya cara untuk mengurai problem tersebut. Dan, secara substansial, tujuan APBDes adalah untuk mengurai disparitas perdesaan yang terjadi di hampir seluruh negara berkembang. Pemindahan kekuasan pengelolaan dana dari sistem yang terpusat pada otonomi daerah dan desa tidak lain adalah dalam rangka mewujudkan keadilan distributif yang tujuan akhirnya terwujudnya kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang kurang beruntung.

John Rawls dalam bukunya berjudul Teori Keadilan tahun 1971, mencoba memberikan alternatif teori dari perspektif nilai guna (utilitarianisme) yang memiliki pandangan bahwa setiap pemikiran dan perilaku serta perbuatan yang berbuah karya cipta, hanya bisa dirasakan manfaatnya jika ada nilai guna dari setiap instrumen yang dimiliki dalam kehidupan sosial, terutama tentang program pemerintahan. Rawls tidak berhenti pada soal nilai guna, tapi bagaimana nilai guna atau manfaat (kebijakan) tersebut terbagi secara adil. Nilai guna dalam perspektif pemerintahan dapat pula disederhanakan sebagai produktivitas dari kebijakan.

Produktivitas kebijakan dapat dirasakan tidak saja soal banyaknya program pembangunan yang dilakukan, tetapi juga pada aspek kualitas dari program yang dilaksanakan. Semua itu juga tidak lepas dari ketersediaan sumber daya, baik sumber daya alam dan juga operator andal (SDM) sebagai bagian tak terpisah dari unsur utama manajemen.

Jabatan perangkat desa bukan tentang bursa kerja yang menawarkan zona nyaman atau minim target dan bebas PHK, sehingga jangan sampai setiap aparatur berpikir untuk apa kerja luar biasa sementara gajinya tetap dan tidak akan menghasilkan tambahan pendapatan bagi mereka yang kerja ekstra. Untuk mengatasi itu semua, perlu terus dilakukan pembinaan terukur di dalam menjalankan fungsi-fungsi aparatur di dalam pemerintahan desa, terutama bila nanti regulasi tentang pemerintahan desa nomor 6 tahun 2014 direvisi dan perpanjangan masa jabatan Kades dikabulkan.

Baca Juga :  Pemilu Damai sebagai Wujud Nasionalisme dan Cinta NKRI

Perpanjangan masa jabatan berarti memberi kesempatan yang semakin luas agar pemerintahan desa mampu melaksanakan janji-janjinya kepada masyarakat. Selain itu juga, memperbesar peluang untuk menciptakan stabilitas politik di tingkat desa yang eskalasinya sangat cepat dan keras.

Penulis menilai, perpanjangan masa jabatan adalah langkah yang sangat baik, karena dapat diyakini bahwa polarisasi di masyarakat bisa diredam seiring perjalanan waktu yang panjang. Selama ini, polarisasi terjadi karena dinamika politik di lingkup kecil yang keras bersifat benturan langsung di lapangan dari masing-masing kelompok membeku, dan butuh waktu yang cukup untuk mengurai peliknya sosial di tingkat desa. Jangka waktu yang relatif pendek, efeknya ternyata ”sumbu pendek”. Singkatnya, perdamaian belum sepenuhnya selesai sudah dihadapkan dengan perang baru yang tak terhindarkan.

Namun, rentang waktu yang panjang dalam masa jabatan Kades bukan tidak mungkin dapat menjadi hambatan pembangunan karena hilangnya kecakapan pemimpin di dalam pemerintahan desa, yang berefek pada lemahnya fungsi-fungsi pemerintahan desa. Oleh sebab itu, semua kembali kepada masyarakat atas kedaulatan yang dimiliki untuk menentukan dan menyeleksi secara baik calon pemimpin yang hendak diusung. Jika salah pilih dalam masa jabatan yang semakin panjang, berarti menciptakan kesengsaraan yang semakin panjang pula. (*)

*)Pimpinan Komisi I DPRD Sampang dan Ketua PC ISNU Sampang

 

 

Oleh UBAIDILLAH*

AKHIR-AKHIR ini kita disuguhi gerakan dan aspirasi dari tingkat desa untuk perpanjangan masa jabatan Kades, memantik perhatian yang mulai membesar dan menjadi isu nasional dengan segala alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemangku kebijakan dan seluruh elite politik lokal bahkan nasional.

Tentu ini menjadi perhatian masyarakat dalam menganalisis untuk apa perpanjangan tersebut, apakah semata-mata untuk mempertahankan oligarki atau dalam rangka memberi waktu bagi Kades terpilih guna menyelesaikan berbagai masalah di tingkat desa, semisal polarisasi sosial pasca pemilihan, kemiskinan dan disparitas antardusun ataupun pembangunan infrastruktur di berbagai sektor yang sudah dicanangkan dalam rencana-rencana strategis desa sesuai siklus anggaran dana desa.


Namun yang tidak kalah penting dari itu semua, bagaimana mengelola pemerintahan desa yang mendasari implementasi rencana kegiatan berbasis keadilan distributif.

Keadilan distributif merupakan alur berpikir filosofis dan mendasar tentang layanan yang mengutamakan sebesar-besarnya pada orang-orang yang belum terlalu beruntung dalam hidup, hingga bisa terangkat taraf hidup mereka. Di samping itu, penting untuk melakukan upaya-upaya reformasi cara berpikir, karena pemikiran akan menciptakan perilaku, dan perilaku dapat memengaruhi hasil. Jika setiap aparatur dalam manajemen pemerintahan desa tidak memiliki wawasan yang penuh terobosan dalam usahanya membangun desa, dari berkembang hingga bisa mandiri, lebih-lebih bagi desa yang statusnya tertinggal, maka aparatur hanya menjadi bagian dari ”beban” yang kontra produktif dari cita-cita kemajuan yang diharapkan.

Produktivitas dalam pengelolaan pemerintahan desa diawali dengan perencanaan yang baik. Untuk itu, dalam pengertian perencanaan yang baik selalu diawali dengan tersedianya data-data pendukung yang memungkinkan program-program tepat sasaran dan diurut berdasar prioritas. Apabila perencanaan tidak sesuai yang diinginkan, dan pada tahap implementasi mengalami kegagalan, maka dapat dikatakan pemangku kebijakan sebagaimana dimaksud hakikatnya sejak awal telah ”merencanakan kegagalan”. Kecuali, kegagalan implementasi program dan kegiatan disebabkan regulasi baru yang mengharuskan untuk dilakukan penyesuaian ulang di tataran kebijakan.

Baca Juga :  Maroko dan Kedigdayaan Salawat Nariyah

Untuk mengelola pembangunan di segala lini guna meminimalkan keterbelakangan, keadilan distributif merupakan satu-satunya cara untuk mengurai problem tersebut. Dan, secara substansial, tujuan APBDes adalah untuk mengurai disparitas perdesaan yang terjadi di hampir seluruh negara berkembang. Pemindahan kekuasan pengelolaan dana dari sistem yang terpusat pada otonomi daerah dan desa tidak lain adalah dalam rangka mewujudkan keadilan distributif yang tujuan akhirnya terwujudnya kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang kurang beruntung.

- Advertisement -

John Rawls dalam bukunya berjudul Teori Keadilan tahun 1971, mencoba memberikan alternatif teori dari perspektif nilai guna (utilitarianisme) yang memiliki pandangan bahwa setiap pemikiran dan perilaku serta perbuatan yang berbuah karya cipta, hanya bisa dirasakan manfaatnya jika ada nilai guna dari setiap instrumen yang dimiliki dalam kehidupan sosial, terutama tentang program pemerintahan. Rawls tidak berhenti pada soal nilai guna, tapi bagaimana nilai guna atau manfaat (kebijakan) tersebut terbagi secara adil. Nilai guna dalam perspektif pemerintahan dapat pula disederhanakan sebagai produktivitas dari kebijakan.

Produktivitas kebijakan dapat dirasakan tidak saja soal banyaknya program pembangunan yang dilakukan, tetapi juga pada aspek kualitas dari program yang dilaksanakan. Semua itu juga tidak lepas dari ketersediaan sumber daya, baik sumber daya alam dan juga operator andal (SDM) sebagai bagian tak terpisah dari unsur utama manajemen.

Jabatan perangkat desa bukan tentang bursa kerja yang menawarkan zona nyaman atau minim target dan bebas PHK, sehingga jangan sampai setiap aparatur berpikir untuk apa kerja luar biasa sementara gajinya tetap dan tidak akan menghasilkan tambahan pendapatan bagi mereka yang kerja ekstra. Untuk mengatasi itu semua, perlu terus dilakukan pembinaan terukur di dalam menjalankan fungsi-fungsi aparatur di dalam pemerintahan desa, terutama bila nanti regulasi tentang pemerintahan desa nomor 6 tahun 2014 direvisi dan perpanjangan masa jabatan Kades dikabulkan.

Baca Juga :  Salah Paham Ketentuan Pamekasan Menulis

Perpanjangan masa jabatan berarti memberi kesempatan yang semakin luas agar pemerintahan desa mampu melaksanakan janji-janjinya kepada masyarakat. Selain itu juga, memperbesar peluang untuk menciptakan stabilitas politik di tingkat desa yang eskalasinya sangat cepat dan keras.

Penulis menilai, perpanjangan masa jabatan adalah langkah yang sangat baik, karena dapat diyakini bahwa polarisasi di masyarakat bisa diredam seiring perjalanan waktu yang panjang. Selama ini, polarisasi terjadi karena dinamika politik di lingkup kecil yang keras bersifat benturan langsung di lapangan dari masing-masing kelompok membeku, dan butuh waktu yang cukup untuk mengurai peliknya sosial di tingkat desa. Jangka waktu yang relatif pendek, efeknya ternyata ”sumbu pendek”. Singkatnya, perdamaian belum sepenuhnya selesai sudah dihadapkan dengan perang baru yang tak terhindarkan.

Namun, rentang waktu yang panjang dalam masa jabatan Kades bukan tidak mungkin dapat menjadi hambatan pembangunan karena hilangnya kecakapan pemimpin di dalam pemerintahan desa, yang berefek pada lemahnya fungsi-fungsi pemerintahan desa. Oleh sebab itu, semua kembali kepada masyarakat atas kedaulatan yang dimiliki untuk menentukan dan menyeleksi secara baik calon pemimpin yang hendak diusung. Jika salah pilih dalam masa jabatan yang semakin panjang, berarti menciptakan kesengsaraan yang semakin panjang pula. (*)

*)Pimpinan Komisi I DPRD Sampang dan Ketua PC ISNU Sampang

 

 

Artikel Terkait

Mencurigai Nama Orang India di Madura

Enigma Penegak Hukum

Pesantren dan Khazanah Arabo-Indofonie

Maroko dan Kedigdayaan Salawat Nariyah

Most Read

Artikel Terbaru

/