alexametrics
25.3 C
Madura
Friday, September 30, 2022

Wajib Pakai Belangkon, Urgenkah?

Oleh Dafir Falah*

”ASN wajib pakai belangkon, bukan wajib ngantor melaksanakan tugas. Terus, dapat apa pakai belangkon jika tidak masuk kantor?”.

Berikutnya, ”ASN pakai belangkon, bukan kewajiban, melainkan kewajiban ASN itu masuk kerja melaksanakan tugas. Kebalik keadaan sekarang”.

Kalimat di atas merupakan chat (pesan) balasan dari salah satu anggota DPRD Sumenep saat menanggapi link (tautan) berita yang dikirim jurnalis ke grup WhatsApp. 20 menit setelah link berita itu masuk ke grup.

Link berita itu berjudul Segera Wajibkan ASN Gunakan Belangkon, Bupati Sumenep Kunjungi Perajin. Tidak ada yang salah dari judul berita itu. Tetapi pertanyaannya, kenapa legislator asal Kepulauan Kangean itu menanggapinya dengan sinis.

Bukankah belangkon itu warisan sejarah. Anggap saja itu niat baik Pemkab Sumenep menyelamatkan peninggalan leluhur. Sesederhana itu.

Meski kita tahu, belangkon hanya atribut penutup kepala yang digunakan pada masa kejayaan Keraton Sumenep. Sekarang, mungkin sudah tidak relevan.

Syaf Anton Wr, seorang budayawan Sumenep, berpendapat kurang lebih begini, ”Belangkon itu produk masa lalu yang dibangun kekuasaan keraton. Terjadi sekian ratus tahun lalu. Tidak boleh terlena sekadar untuk membanggakan Sumenep lewat atribut belangkon saja”.

Baca Juga :  Bank Jatim Sumenep Berikan Pelayanan Terbaik untuk Nasabah

Benar juga. Dan, setelah dipikir-pikir cukup logis. Tetapi, itu hanya pendapat. Boleh setuju, boleh tidak.

Hanya, pemkab memang perlu mendengar. Buka telinga selebar-lebarnya. Jangan latah. Jangan gemar urus permukaan saja. Subtansinya melompong.

Masyarakat sudah cerdas. Tidak usah aneh-aneh. Kalaupun belangkon itu harus dipakai oleh ASN, ya pakai saja. Nikmati sebagai kebiasaan masa lampau dan orang-orang terdahulu. Tidak perlu ada kata ”wajib”.

Sementara, yang jelas-jelas wajib di depan mata, apakah sudah dilaksanakan? Sepuluh janji politik bupati, kira-kira ada berapa yang terealisasi? Itu saja yang diurus.

Ingat! Kepemimpinan Bupati Achmad Fauzi dan Wabup Dewi Khalifah tidak lama lagi. Kalau tidak keliru tinggal 1,5 tahun lebih. Sedangkan, tahun depan adalah tahun terakhir untuk ditunaikan. Jangan menyisakan utang. Janji politik harus ditepati.

Baca Juga :  Perkawinan Krisis Konstitusi

Masyarakat Sumenep menunggu itu. Gebrakan konkret dari rezim ini. Bukan permukaan semata.

Rencana Pemkab Sumenep mewajibkan belangkon, harus dipikir matang-matang. Banyak kok pekerjaan yang prioritas. Salah satunya menertibkan ASN nakal dan merealisasikan janji politik bupati.

Saya dengar, penggunaan belangkon itu akan di-perbup-kan. Dipakai setiap Jumat, rencananya seperti itu.

Jika benar di-perbup-kan, terpaksa pemerintah harus mengeluarkan duit besar lagi. Padahal, tidak urgen-urgen amat mewajibkan pemakaian belangkon. Sebab, masih banyak yang harus didahulukan.

Sikap sinis anggota dewan dari kepulauan itu mestinya jadi tamparan keras. Inspektorat dan BKPSDM jangan pura-pura tutup mata. ASN bolos, utamanya yang berdinas di kepulauan. Itu bukan barang rahasia. Kalau tidak percaya, bisa dicek.

Sekarang tinggal pilih. ASN wajib masuk kantor, apa ASN wajib pakai belangkon? Kecuali, tujuan dari wajib ASN pakai belangkon untuk bagi-bagi kue kepada penyedia? Hanya Tuhan dan para pemangku yang tahu. (*)

*) Jurnalis Muda JPRM

Oleh Dafir Falah*

”ASN wajib pakai belangkon, bukan wajib ngantor melaksanakan tugas. Terus, dapat apa pakai belangkon jika tidak masuk kantor?”.

Berikutnya, ”ASN pakai belangkon, bukan kewajiban, melainkan kewajiban ASN itu masuk kerja melaksanakan tugas. Kebalik keadaan sekarang”.


Kalimat di atas merupakan chat (pesan) balasan dari salah satu anggota DPRD Sumenep saat menanggapi link (tautan) berita yang dikirim jurnalis ke grup WhatsApp. 20 menit setelah link berita itu masuk ke grup.

Link berita itu berjudul Segera Wajibkan ASN Gunakan Belangkon, Bupati Sumenep Kunjungi Perajin. Tidak ada yang salah dari judul berita itu. Tetapi pertanyaannya, kenapa legislator asal Kepulauan Kangean itu menanggapinya dengan sinis.

Bukankah belangkon itu warisan sejarah. Anggap saja itu niat baik Pemkab Sumenep menyelamatkan peninggalan leluhur. Sesederhana itu.

Meski kita tahu, belangkon hanya atribut penutup kepala yang digunakan pada masa kejayaan Keraton Sumenep. Sekarang, mungkin sudah tidak relevan.

- Advertisement -

Syaf Anton Wr, seorang budayawan Sumenep, berpendapat kurang lebih begini, ”Belangkon itu produk masa lalu yang dibangun kekuasaan keraton. Terjadi sekian ratus tahun lalu. Tidak boleh terlena sekadar untuk membanggakan Sumenep lewat atribut belangkon saja”.

Baca Juga :  Kepala Satpol PP dan Dispendukcapil Tetap Kosong

Benar juga. Dan, setelah dipikir-pikir cukup logis. Tetapi, itu hanya pendapat. Boleh setuju, boleh tidak.

Hanya, pemkab memang perlu mendengar. Buka telinga selebar-lebarnya. Jangan latah. Jangan gemar urus permukaan saja. Subtansinya melompong.

Masyarakat sudah cerdas. Tidak usah aneh-aneh. Kalaupun belangkon itu harus dipakai oleh ASN, ya pakai saja. Nikmati sebagai kebiasaan masa lampau dan orang-orang terdahulu. Tidak perlu ada kata ”wajib”.

Sementara, yang jelas-jelas wajib di depan mata, apakah sudah dilaksanakan? Sepuluh janji politik bupati, kira-kira ada berapa yang terealisasi? Itu saja yang diurus.

Ingat! Kepemimpinan Bupati Achmad Fauzi dan Wabup Dewi Khalifah tidak lama lagi. Kalau tidak keliru tinggal 1,5 tahun lebih. Sedangkan, tahun depan adalah tahun terakhir untuk ditunaikan. Jangan menyisakan utang. Janji politik harus ditepati.

Baca Juga :  Dapat Pengahargaan BPKP Atas Capaian Kapabiltas APIP Level 3

Masyarakat Sumenep menunggu itu. Gebrakan konkret dari rezim ini. Bukan permukaan semata.

Rencana Pemkab Sumenep mewajibkan belangkon, harus dipikir matang-matang. Banyak kok pekerjaan yang prioritas. Salah satunya menertibkan ASN nakal dan merealisasikan janji politik bupati.

Saya dengar, penggunaan belangkon itu akan di-perbup-kan. Dipakai setiap Jumat, rencananya seperti itu.

Jika benar di-perbup-kan, terpaksa pemerintah harus mengeluarkan duit besar lagi. Padahal, tidak urgen-urgen amat mewajibkan pemakaian belangkon. Sebab, masih banyak yang harus didahulukan.

Sikap sinis anggota dewan dari kepulauan itu mestinya jadi tamparan keras. Inspektorat dan BKPSDM jangan pura-pura tutup mata. ASN bolos, utamanya yang berdinas di kepulauan. Itu bukan barang rahasia. Kalau tidak percaya, bisa dicek.

Sekarang tinggal pilih. ASN wajib masuk kantor, apa ASN wajib pakai belangkon? Kecuali, tujuan dari wajib ASN pakai belangkon untuk bagi-bagi kue kepada penyedia? Hanya Tuhan dan para pemangku yang tahu. (*)

*) Jurnalis Muda JPRM

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

Lima Raperda Siap Dibahas

/