alexametrics
28.9 C
Madura
Thursday, August 11, 2022

Jose Mujica dan Bang Uji

Oleh: Dafir Falah*

JOSE Mujica adalah presiden ke-40 Uruguay. Pada 1 Maret 2010, dia resmi terpilih menjadi pemimpin tertinggi di Uruguay. Namanya mulai tersohor saat Jose Mujica memutuskan 90 persen dari gajinya dihibahkan untuk orang miskin di Uruguay.

Jose Mujica berani lapar dan hidup sederhana. Dia tidak ingin melihat rakyatnya hidup dalam garis kemiskinan. Luhur sekali, bukan?

Tidak heran bila pria bernama lengkap Jose Alberto Mujica Cordano itu dijuluki sebagai presiden termiskin di dunia. Terlepas Jose Mujica bagian dari koalisi partai sayap kiri, itu tidak penting. Dan, bukan itu soalnya.

Namun, yang perlu kita renungkan, sebagai pemimpin tertinggi di negeri yang berbatasan dengan Brasil itu, Jose Mujica tidak melupakan akarnya. Dia menahan diri sekaligus rela puasa daripada sekadar meningkatkan gaya hidup.

Padahal, sebagai presiden tentu sangat bisa dan terbuka lebar untuk memperkaya diri. Mengeruk uang sebanyak-banyaknya bukan hal sulit. Tetapi, Jose Mujica tidak melakukan itu.

Bagi Jose Mujica, bukan sesuatu yang mustahil gonta-ganti mobil mewah. Bahkan, beli mobil listrik paling mahal pun juga sangat mudah didapat (andai saja kala itu ada mobil listrik).

Termasuk, punya rumah mentereng bergaya Eropa, tidak sulit untuknya. Asalkan, dia berhasrat, bimsalabim pasti terwujud. Tetapi, hasrat duniawi itu dia tinggalkan.

Jose Mujica memilih hidup sederhana dan tinggal di sebuah rumah kecil bersama istrinya, Lucia Topolansky. Jose Mujica juga menolak tinggal di istana presiden.

Baca Juga :  Desa Organik: Harapan atau Peluang

Keteguhan Jose Mujica memilih jalan hidup sederhana cukup menghentakkan dada. Benar-benar di luar nalar dan melawan mainstream gaya kepemimpinan sekarang.

Lalu, bagaimana dengan kepemimpinan Bupati Sumenep Achmad Fauzi? Tentu kurang elok dan objektif jika membandingkan dengan Joce Mujica. Sebab, Joce Mujica sebagai presiden. Sementara Bang Uji menjabat bupati. Jelas beda kasta.

Namun, cara Joce Mujica memimpin sebuah negara, Bang Uji patut menirunya, meski hanya beberapa bagian saja. Terutama, dalam ”berempati” kepada orang miskin di Sumenep.

Berdasar data BPS, angka kemiskinan dua tahun terakhir ini, Sumenep naik 4,5 ribu jiwa. Dari 220,23 ribu jiwa pada 2020 naik menjadi 224,73 ribu jiwa 2021. Angka itu mungkin bisa debatable. Apalagi, setiap orang punya argumentasi sendiri tentang kriteria ”miskin”.

Apakah yang tidak punya rumah dan tidak bisa makan, disebut miskin? Apakah yang tidak memiliki penghasilan tetap juga disebut miskin? Kategori semacam itu tampaknya butuh diskusi panjang.

Anggap saja data BPS itu sebagai upaya untuk menyamakan persepsi yang berbeda. Bersepakat atas data itu, bahwa jumlah orang miskin di Sumenep mencapai 224,73 ribu jiwa pada 2021. Klir, jangan diperdebatkan lagi. Dengan kondisi begitu, jelas Sumenep tidak baik-baik saja.

Di tengah angka kemiskinan yang terus melangit, kabarnya tahun ini (perlu dicek) akan ada pengadaan batik tulis. Setiap aparatur sipil negara (ASN) dibanderol Rp 500 ribu.

Baca Juga :  Menyoal Demokrasi Kita

Sumber anggaran melalui APBD dan melekat di OPD masing-masing. Kabar ini berkembang di setiap obrolan di warung-warung kopi. Semoga saja salah dan tidak benar kabar tersebut.

Jika benar ada pengadaan batik tulis Rp 500 ribu per ASN, tinggal dikalikan saja dengan jumlah ASN di Kota Keris. Ambil angka terendah, jumlah ASN di Sumenep 10 ribu. Berarti Rp 500 ribu dikali 10 ribu ASN, hasilnya tembus Rp 5 miliar.

Andai uang sebesar itu diberikan kepada warga miskin berupa bantuan modal, betapa lebih solutif. Atau, uang itu dialihkan untuk penanganan lembaga pendidikan yang rusak parah.

Terutama lembaga yang selama ini tidak bisa diintervensi dana alokasi khusus (DAK) lantaran terkendala jumlah siswa. Itu jauh lebih efektif. Tapi, entahlah!

Semangat pengadaan batik tulis itu tujuannya mulia. Sisi baiknya, ada pemberdayaan untuk pembatik lokal. Produk lokal bisa terangkat dan bergeliat. Itu bagus.

Tetapi, yang tidak habis pikir, pengadaan batik tulis itu informasinya hanya dimonopoli satu pembatik saja, dan keberadaannya sudah mapan. Kuat dugaan hanya urusan bisnis semata.

Jika itu benar adanya, berarti konsep pemberdayaan tidak lagi relevan. Namun, semua itu wallahu a’lam. Kita tunggu saja. Selamat pagi! (*)

*)Wartawan muda JPRM

Oleh: Dafir Falah*

JOSE Mujica adalah presiden ke-40 Uruguay. Pada 1 Maret 2010, dia resmi terpilih menjadi pemimpin tertinggi di Uruguay. Namanya mulai tersohor saat Jose Mujica memutuskan 90 persen dari gajinya dihibahkan untuk orang miskin di Uruguay.

Jose Mujica berani lapar dan hidup sederhana. Dia tidak ingin melihat rakyatnya hidup dalam garis kemiskinan. Luhur sekali, bukan?


Tidak heran bila pria bernama lengkap Jose Alberto Mujica Cordano itu dijuluki sebagai presiden termiskin di dunia. Terlepas Jose Mujica bagian dari koalisi partai sayap kiri, itu tidak penting. Dan, bukan itu soalnya.

Namun, yang perlu kita renungkan, sebagai pemimpin tertinggi di negeri yang berbatasan dengan Brasil itu, Jose Mujica tidak melupakan akarnya. Dia menahan diri sekaligus rela puasa daripada sekadar meningkatkan gaya hidup.

Padahal, sebagai presiden tentu sangat bisa dan terbuka lebar untuk memperkaya diri. Mengeruk uang sebanyak-banyaknya bukan hal sulit. Tetapi, Jose Mujica tidak melakukan itu.

Bagi Jose Mujica, bukan sesuatu yang mustahil gonta-ganti mobil mewah. Bahkan, beli mobil listrik paling mahal pun juga sangat mudah didapat (andai saja kala itu ada mobil listrik).

Termasuk, punya rumah mentereng bergaya Eropa, tidak sulit untuknya. Asalkan, dia berhasrat, bimsalabim pasti terwujud. Tetapi, hasrat duniawi itu dia tinggalkan.

Jose Mujica memilih hidup sederhana dan tinggal di sebuah rumah kecil bersama istrinya, Lucia Topolansky. Jose Mujica juga menolak tinggal di istana presiden.

Baca Juga :  LPP Malang Kunjungi Lapas Narkotika Pamekasan

Keteguhan Jose Mujica memilih jalan hidup sederhana cukup menghentakkan dada. Benar-benar di luar nalar dan melawan mainstream gaya kepemimpinan sekarang.

Lalu, bagaimana dengan kepemimpinan Bupati Sumenep Achmad Fauzi? Tentu kurang elok dan objektif jika membandingkan dengan Joce Mujica. Sebab, Joce Mujica sebagai presiden. Sementara Bang Uji menjabat bupati. Jelas beda kasta.

Namun, cara Joce Mujica memimpin sebuah negara, Bang Uji patut menirunya, meski hanya beberapa bagian saja. Terutama, dalam ”berempati” kepada orang miskin di Sumenep.

Berdasar data BPS, angka kemiskinan dua tahun terakhir ini, Sumenep naik 4,5 ribu jiwa. Dari 220,23 ribu jiwa pada 2020 naik menjadi 224,73 ribu jiwa 2021. Angka itu mungkin bisa debatable. Apalagi, setiap orang punya argumentasi sendiri tentang kriteria ”miskin”.

Apakah yang tidak punya rumah dan tidak bisa makan, disebut miskin? Apakah yang tidak memiliki penghasilan tetap juga disebut miskin? Kategori semacam itu tampaknya butuh diskusi panjang.

Anggap saja data BPS itu sebagai upaya untuk menyamakan persepsi yang berbeda. Bersepakat atas data itu, bahwa jumlah orang miskin di Sumenep mencapai 224,73 ribu jiwa pada 2021. Klir, jangan diperdebatkan lagi. Dengan kondisi begitu, jelas Sumenep tidak baik-baik saja.

Di tengah angka kemiskinan yang terus melangit, kabarnya tahun ini (perlu dicek) akan ada pengadaan batik tulis. Setiap aparatur sipil negara (ASN) dibanderol Rp 500 ribu.

Baca Juga :  Malam-Malam Bupati Ra Latif Serap Aspirasi Nelayan

Sumber anggaran melalui APBD dan melekat di OPD masing-masing. Kabar ini berkembang di setiap obrolan di warung-warung kopi. Semoga saja salah dan tidak benar kabar tersebut.

Jika benar ada pengadaan batik tulis Rp 500 ribu per ASN, tinggal dikalikan saja dengan jumlah ASN di Kota Keris. Ambil angka terendah, jumlah ASN di Sumenep 10 ribu. Berarti Rp 500 ribu dikali 10 ribu ASN, hasilnya tembus Rp 5 miliar.

Andai uang sebesar itu diberikan kepada warga miskin berupa bantuan modal, betapa lebih solutif. Atau, uang itu dialihkan untuk penanganan lembaga pendidikan yang rusak parah.

Terutama lembaga yang selama ini tidak bisa diintervensi dana alokasi khusus (DAK) lantaran terkendala jumlah siswa. Itu jauh lebih efektif. Tapi, entahlah!

Semangat pengadaan batik tulis itu tujuannya mulia. Sisi baiknya, ada pemberdayaan untuk pembatik lokal. Produk lokal bisa terangkat dan bergeliat. Itu bagus.

Tetapi, yang tidak habis pikir, pengadaan batik tulis itu informasinya hanya dimonopoli satu pembatik saja, dan keberadaannya sudah mapan. Kuat dugaan hanya urusan bisnis semata.

Jika itu benar adanya, berarti konsep pemberdayaan tidak lagi relevan. Namun, semua itu wallahu a’lam. Kita tunggu saja. Selamat pagi! (*)

*)Wartawan muda JPRM

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/