Kebutuhan energi listrik masyarakat Madura tinggi. Yakni, 748.268.854 kilowatt per jam (kWh) tiap bulannya. Meski demikian, masih ada ratusan ribu keluarga yang belum menikmati listrik hingga saat ini.
WARGA Madura masih banyak yang belum menikmati listrik. Sesuai road map Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) PLN Pamekasan, listrik masih akan mengalir secara merata di Pulau Garam pada 2021 mendatang.
Manajer UP3 PLN Pamekasan Firman Raharja mengatakan, sebanyak 990 desa di Madura teraliri listrik. Dengan demikian, secara rasio desa sudah teraliri listrik 100 persen.
Tapi jika ditinjau dari sisi dusun atau kepala keluarga (KK), masih banyak yang belum menikmati aliran listrik. Badan Pusat Statistik (BPS) tahun lalu menyebut sebanyak 200 ribu KK belum teraliri jaringan listrik.
Tetapi, data tersebut hasil proyeksi. Demi validitas data, PLN bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan survei lapangan. Hasilnya, ditemukan KK sudah berlistrik, baik PLN maupun non-PLN.
Data riil jumlah KK yang belum menikmati listrik belum diketahui. Survei dan data ditargetkan rampung akhir November mendatang. ”Saat ini masih tahap pendataan data kerja sama dengan UTM (Universitas Trunojoyo Madura,” katanya kemarin (27/10).
Firman menegaskan, berbagai upaya dilakukan supaya listrik merata. Di antaranya, menggalakkan program listrik desa (lisdes) dan listrik dusun (lisdus) dengan perluasan jaringan.
Kemudian, program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) komunal di kepulauan Sumenep. Tahun ini, pembangunan dilakukan di delapan pulau. Disusul dengan survei di 23 pulau untuk program 2020.
PLN juga memberi bantuan listrik gratis kepada masyarakat tidak mampu yang terdaftar di basis data terpadu (BDT). Sumber bantuan itu dari dana corporate social responsibility (CSR).
Pada tahun anggaran 2019, bantuan tersebut diberikan kepada tiga ribu pelanggan. Kemudian, dilanjutkan survei untuk 130 ribu pelanggan. ”Sebagian besar bantuan tahun ini untuk pelanggan di Sumenep,” terangnya.
PLN juga menyalurkan bantuan listrik yang bersumber dari CSR Pemprov Jatim. Totalnya sebanyak 600 pelanggan. Program lampu tenaga surya hemat energi (LTSHE) juga digenjot.
Lalu, upaya lain yang dilakukan untuk pemerataan listrik yakni program diskon untuk pasang baru. Masyarakat kurang mampu mendapat potongan harga 50 persen jika hendak pasang kWh meter.
Diakui, di tengah gencarnya upaya pemerataan listrik kepada masyarakat, persoalan muncul. Yakni, banyaknya pelanggan yang belum melunasi pembayaran bulanan.
Jumlah tunggakan sangat tinggi. Jika dikalkulasi, rasio tunggakan mencapai 17 persen dari total tagihan. Bahkan, tertinggi mencapai 20 persen. ”(Pelanggan) ini yang perlu kami terus datangi dan temui untuk mengubah mindset,” tuturnya.
Pihak PLN intens mendatangi pelanggan secara door to door setiap bulan. Pelanggan yang menunggak didorong memenuhi kewajibannya untuk membayar tagihan bulanan.
Jika tidak mampu membayar, PLN memberikan program cicilan dan berbagai program lain. Perusahaan milik negara itu terus berupaya meningkatkan kepedulian pelanggan untuk memenuhi kewajiban membayar tagihan. ”Kami juga mendorong agar menggunakan listrik secara legal,” imbaunya.
Menurut Firman, sangat penting membangun kesadaran bersama tentang pembayaran tagihan. Jika pembayaran mandek, akan mengganggu keberlangsungan pembiayaan listrik PLN di Madura.
Apalagi, PLN butuh dana investasi besar-besaran untuk mencapai rasio elektrifikasi (RE) 100 persen, khususnya untuk 30 pulau di Sumenep. ”Jadi yang paling penting adalah meningkatkan kepedulian pelanggan untuk memenuhi kewajibannya membayar tagihan listrik setiap bulan,” jelasnya.
Wakil Ketua DPRD Pamekasan Harun Suyitno mendorong PLN melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat. Dengan begitu, akar persoalan banyaknya tunggakan itu bisa teratasi.
Kemudian, dicarikan solusi terbaik agar kelistrikan di Madura berjalan baik. Upaya pemerataan penggunaan listrik PLN harus digenjot. Harapannya, seluruh masyarakat bisa menikmati fasilitas yang diberikan negara.
Menurut Harun, listrik sangat berdampak bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Mulai dari pendidikan, kesehatan hingga ekonomi membutuhkan listrik. Seluruh rumah seharusnya teraliri listrik.
”Kami berharap, maksimal 2021, semua KK menikmati listrik PLN. Jika memungkinkan, tahun depan sudah tuntas,” tandas politikus muda itu.
Pantauan Jawa Pos Radar Madura Juni lalu, sejumlah titik di Kecamatan Kangayan Kepulauan Kangean belum teraliri listrik. Hanya tiang yang terpasang. Begitu juga di Desa Gelaman, Kecamatan Arjasa. Rupanya, hingga saat ini kondisi tersebut belum ada perubahan signifikan. Masyarakat di wilayah itu belum bisa menikmati listrik pemerintah.
Seperti disampaikan Agus, 49, warga Desa Daandung, Kecamatan Kangayan. Menurutnya, masyarakat sampai saat ini masih menggunakan pembangkit listrik mandiri untuk menerangi rumahnya. Pembangkit listrik yang digunakan yakni tenaga surya dan genset.
Agus menyampaikan, jika masyarakat sudah menunggu lama untuk bisa menikmati program kelistrikan pemerintah. Namun, hingga kini belum ada kabar menggembirakan.
”Sudah hampir tahun 2020, tapi listrik belum juga masuk. Kami juga ingin merasakan pelayanan kelistrikan,” pintanya.
Tidak hanya di Pulau Kangean, beberapa pulau lainnya juga belum bisa menikmati listrik pemerintah. Kepulauan lainnya yakni, Gili Raja, Kecamatan Gili Genting. Bahkan pada 30 September lalu, puluhan warga dari kepulauan ini menggelar aksi demonstrasi ke kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep. Mereka juga melurug kantor DPRD dan mempertanyakan program kelistrikan yang sudah lama dijanjikan pemerintah.
Menanggapi itu, Kabid Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna DPMD Sumenep Fadholi mengatakan, sejumlah pulau sudah mendapat intervensi dari pemkab maupun PLN dalam hal pelayanan kelistrikan. Pihaknya dan PLN bersinergi untuk bisa segera melakukan pemerataan pelayanan.
Fadholi memaparkan, PLN memiliki program membangun PLTS. Sudah ada beberapa yang tersentuh. Di antaranya Pulau Saubi, Masakambing, Tonduk, Goa-Goa, Pagerungan Kecil, Sabuntan, Paliat, dan Sakala.
Sedangkan yang sudah tersentuh kelistrikan dari PLTD antara lain Pulau Raas, Gili Iyang, dan Kangean. Untuk Pulau Gili Raja menurutnya tahun ini dalam proses.
Terkait jumlah pulau yang belum mendapat pelayanan kelistrikan, pihaknya mengaku masih akan mendata ulang. Lebih spesifiknya akan mendata jumlah rumah yang belum tersentuh pelayanan kelistrikan. ”Berapa KK yang belum berlistrik, belum ada data yang sifatnya riil,” ujarnya.
”PLN informasinya menggandeng perguruan tinggi di Madura untuk melakukan survei. Nanti kami akan bersinergi untuk itu,” sambungnya.
Untuk wilayah daratan, menurutnya sudah menyentuh semua desa. Hanya, beberapa dusun belum terlayani. Di antaranya Dusun Barat Sungai, Patian, Kecamatan Batuan dan Dusun Lamojang, Pordapor, Kecamatan Guluk-Guluk. Kemudian Dusun Opelan, Mantajun, Kecamatan Dasuk dan Durbugan, Bilapora Barat, Kecamatan Ganding.
”Karena belum ada jaringan listrik. Setiap tahun, kami ada program pengembangan dan pembangunan energi kelistrikan kawasan terpencil dan kepulauan,” tuturnya.
Tahun ini program tersebut menyentuh Pulau Gili Raja. Pemerintah daerah di 2019 menganggarkan sebesar Rp 9 miliar. Program ini menurutnya bertahap sejak 2017. Pembangunan konstruksi kelistrikan tidak semudah membangun gedung. Untuk itu, membutuhkan waktu cukup lama. ”Multiyears. Total sejak 2017 sampai 2019 kami anggarkan Rp 20 miliar lebih,” jelasnya.
Fadholi menegaskan, Desember 2019 program kelistrikan di Pulau Gili Raja akan tuntas. Namun, pihaknya tidak bisa memastikan listrik langsung bisa dirasakan masyarakat. Sebab, setelah pembangunan selesai, pengelolaan akan dihibahkan kepada pihak PLN.
