JAKARTA – Setiap pekan dilakukan evaluasi penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada wilayah Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali dilakukan. Khusus pekan ini, merupakan bagian dari evaluasi PPKM periode 19 Oktober–8 November 2021. Secara umum, perkembangan situasi pandemi Covid-19 di Indonesia sudah jauh membaik.
Kasus aktif secara nasional per 25 Oktober tercatat 13.554 kasus atau 0,3 persen dari total kasus. Sudah turun 97,6 persen dari puncak kasus di 24 Juli 2021, jauh di bawah rata-rata global yang sebesar 7,4 persen. Kasus konfirmasi harian rata-rata 7 hari (7DMA) adalah 752 kasus dengan tren yang terus menurun. Pada 25 Oktober 2021, kasus harian sebanyak 460 kasus, atau sudah turun 99,1 persen. Pada 15 Juli 2021 tercatat 56.757 kasus per hari. Jumlah rata-rata orang yang diperiksa dalam 7 hari (7DMA) pun relatif stabil di kisaran 160-170 ribu orang.
Jumlah kasus sembuh (RR), kasus kematian (CFR), dan penurunan jumlah total kasus aktif variatif. Termasuk di wilayah pulau dan di luar Jawa-Bali. Misalnya RR di Sumatera 95,93 persen dan CFR 3,57 persen, dengan penurunan (jumlah total kasus aktif) minus 95,64 persen.
Selanjutnya RR di Nusa Tenggara 97,20 persen dan CFR 2,34 persen dengan penurunan minus 96,74 persen. RR di Kalimantan 96,32 persen dan CFR 3,17 persen dengan penurunan minus 96,28 persen. RR di Sulawesi 96,87 persen dan CFR 2,63 persen dengan penurunan minus 96,50 persen.
Kemudian RR di Maluku dan Papua 95,93 persen serta CFR 1,76 persen dengan penurunan minus 89,65 persen. Sementara, tingkat RR nasional adalah 96,28 persen (lebih baik dari RR global sebesar 90,60 persen). Lalu CFR nasional adalah 3,38 persen (masih lebih tinggi dari CFR global sebesar 2,03 persen), dan jumlah total penurunan kasus aktif nasional minus 96,80 persen.
Data level asesmen per 23 Oktober menyatakan, dari 27 provinsi di luar Jawa-Bali, tercatat tidak ada provinsi di level 4. Kemudian ada 1 provinsi level 3 yakni Kalimantan Utara. Lalu, 23 provinsi di level 2, serta 3 provinsi di level 1 (Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Kepulauan Riau). Khusus tingkat kabupaten/kota di luar Jawa-Bali, jumlah kabupaten/kota level 1 meningkat menjadi 100 kabupaten/kota.
”Tren jumlah kabupaten/kota level 4 dan level 3 terus menurun, meskipun pada pekan ini terdapat 2 kabupaten/kota yang masih ada di level 4. Yaitu, Kabupaten Bulungan (Kalimantan Utara) dan Kabupaten Tambraw (Papua Barat). Sebab, ada kenaikan jumlah kematian pada beberapa hari ini dan tracing masih terbatas. Capaian vaksinasi dosis 1 yang perlu dinaikkan. Khususnya Tambraw yang tercatat masih 8 persen. Sedangkan Bulungan sudah cukup bagus yaitu 59 perse ,” tutur Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Rapat Terbatas (Ratas) Evaluasi PPKM secara virtual, di Jakarta, Senin (25/10).
Menurut dia, level asesmen dari kabupaten/kota di luar Jawa Bali yaitu sebanyak 2 kabupaten/kota level 4, 11 kabupaten/kota level 3, 273 kabupaten/kota di level 2, dan 100 kabupaten/kota di kevel 1. Perihal capaian vaksinasi dosis 1 untuk Luar Jawa-Bali, tercatat baru lima provinsi yang capaiannya di atas nasional yakni Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara. Sementara, 22 provinsi lainnya masih berada di bawah nasional dan perlu diakselerasi. Untuk capaian vaksinasi dosis 1 secara nasional 54,35 persen.
Untuk capaian vaksinasi dosis 2 di luar Jawa-Bali, baru 4 provinsi yang capaiannya di atas nasional yaitu Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Timur, dan Jambi. Sedangkan 23 provinsi lainnya masih berada di bawah capaian nasional yang sebesar 32,67 persen.
”Arahan dari Bapak Presiden, capaian vaksinasi harus terus diakselerasi. Beliau memberi catatan khusus untuk Aceh, Papua, Sumatera Barat, dan Sulawesi Barat. Sebab, beberapa provinsi cukup rendah capaiannya yaitu di kisaran 24-33 persen,” tutur Airlangga Hartarto.
Dijelaskan, pencapaian vaksinasi di suatu daerah juga juga menjadi prasyarat dan ukuran kesiapan daerah dalam menyelenggarakan sebuah event besar. Salah satu contohnya adalah event World Superbike (WSBK) yang akan diadakan di Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, pada 19-21 November nanti.
Jika dilihat dari level asesmen situasi pandemi 5 kabupaten/kota di Lombok, terdapat 4 kabupaten/kota yang berada di level 1. Yaitu Kota Mataram, Lombok Utara, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Termasuk 1 kabupaten/kota ada di Level 2 yaitu Lombok Tengah.
”Lombok Tengah termasuk di level 2. Sebab, kapasitas respons yang masih sedang. Sehingga perlu ditingkatkan kapasitas 3T, khususnya tracing. Sedangkan capaian vaksinasi dosis 1 sebesar 68,69 persen dan dosis 2 sebesar 21,55 persen. Padahal target capaian vaksinasi saat penyelenggaraan WSBK adalah 70 persen dosis 1 di 5 kabupaten/kota di Pulau Lombok,” ucap Airlangga Hartarto.
Kegiatan PON yang sudah selesai dan ditutup pada 15 Oktober lalu, setelah 10 hari dilakukan pengawasan pasca penutupan, sampai saat ini tidak memperlihatkan adanya lonjakan kasus. Baik di kabupaten/kota penyelenggara PON maupun di daerah asal peserta. ”Namun, kita akan tetap mengevaluasi. Terutama sampai hari ke-14 nanti. Kalau hasilnya bagus, hal ini akan menjadi referensi bagi penyelenggaraan event besar lainnya ke depan,” tutur Airlangga Hartarto.
Update Program PEN
Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sampai 22 Oktober 2021 mencapai Rp 433,91 triliun atau 58,3 persen dari pagu Rp 744,77 triliun. Jika dilihat per klaster, maka realisasinya adalah sebagai berikut. Realisasi klaster kesehatan sebesar Rp 116,82 triliun (54,3 persen), realisasi klaster perlinsos sebesar Rp 125,10 triliun (67 persen), realisasi klaster program prioritas sebesar Rp 68,07 triliun (57,7 persen), serta realisasi Klaster Dukungan UMKM dan Korporasi sebesar Rp 63,20 triliun (38,9 persen).
Ditambahkan, realisasi klaster insentif usaha sebesar Rp 60,73 triliun (96,7 persen). Realisasi klaster kesehatan yang sebesar Rp 116,82 triliun yang utama adalah untuk diagnostik (testing dan tracing) realisasi sebesar 66,7 persen atau Rp 3,01 triliun, therapeutic (insentif dan santunan nakes) sebesar Rp 14,07 triliun atau 74,3 persen dari pagu Rp 18,94 triliun, dan vaksinasi (pengadaan dan pelaksanaan) sebesar 42,1 persen atau Rp 24,31 triliun.
Airlangga Hartarto mengungkapkan, realisasi dari klaster perlinsos sebesar Rp 125,10 triliun beberapa di antaranya digunakan untuk program keluarga harapan (PKH) sebesar 73,4 persen atau Rp 20,79 triliun dari pagu Rp 28,31 triliun. Kartu sembako sebesar 60,7 persen atau Rp 30,27 triliun dari pagu Rp 49,89 triliun, BLT Desa sebesar 60,6 persen atau Rp 17,45 triliun dari pagu Rp 28,80 triliun. Khusus bantuan subsidi upah (BSU) sebesar 75,60 persen atau Rp 6,65 triliun dari pagu Rp 8,80 triliun.
Pada ratas tersebut, Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) juga terus mengingatkan agar masyarakat jangan euforia dengan penurunan kasus. Justru tetap konsisten menerapkan prokes. Percepatan vaksinasi dan penerapan prokes secara ketat menjadi kunci dalam menjaga dan mencegah terjadinya lonjakan kasus Covid-19. Perlu kewaspadaan dan kecepatan bertindak dalam mengantisipasi berbagai potensi terjadinya lonjakan kasus Covid-19.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengingatkan, di Inggris saat ini mengalami lonjakan kasus sangat tinggi. Padahal, cakupan vaksinasi tinggi (fully vaccinated) sebesar 67 persen. Peningkatan kasus di Inggris disebabkan varian Delta dengan sub-variannya yaitu AY.4.2. Virus turunan varian Delta tersebut dominan di dunia. Namun sampai saat ini belum ditemukan di Indonesia. (rep/fsr/hls/par)
