BANGKALAN – Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron hadir secara langsung dalam rapat koordinasi (rakor) bersama SKK Migas, Jumat (24/12). Dalam rakor yang dihelat di kantor SKK Migas Jabanusa, Surabaya, itu, Ra Latif didampingi Dirut BUMD PT Sumber Daya Moch. Fauzan Ja’far.
Ra Latif mengatakan, rakor itu bertujuan menjalin sinergisitas antara Pemkab Bangkalan dengan SKK Migas. Tujuannya, menjalin kerja sama dalam pengembangan potensi yang ada di Kota Salak. Termasuk masalah pemberdayaan BUMD.
Apalagi, Kabupaten Bangkalan menjadi daerah yang masuk sebagai daerah prioritas dalam pengembangan ekonomi nasional. Itu tertuang dalan Peraturan Presiden (Perpres) 80/2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, Kawasan Bromo, Tengger, Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Gerbangkertosusila).
”Untuk menyambut implementasi perpres itu, kami memandang perlu untuk menggandeng PHE WMO dan SKK Migas. Salah satunya dalam mendorong BUMD dan stakeholder lainnya dalam penyediaan sarana bisnis dan investasi di Bangkalan,” ujarnya.
Pemberdayaan BUMD yang dimaksud yaitu masalah pengelolaan participating interest (PI) 10 persen untuk PT Sumber Daya. Dengan upaya itu, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bangkalan.
”Kami juga berharap PHE WMO dan SKK Migas dapat memberikan gambaran proyek- proyek yang sedang dan akan berlangsung di pantai Bangkalan pada 2022 maupun pada tahun berikutnya,” katanya.
Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa Nur Wahidi menyampaikan, rakor itu sangat bermanfaat. Sebab, bisa menjadi ajang kolaborasi antara Pemkab Bangkalan dan SKK Migas serta PHE WMO dalam pengembangan ekonomi di Bangkalan. Utamanya dalam kegiatan hulu migas.
”Dari pertemuan ini dapat menyinkronisasi program-program ke depan. Sehingga, kita bisa ikut berkontribusi dalam pembangunan di Bangkalan,” tandasnya. (jup)
