JAKARTA – Setelah pemerintah menerapkan kebijakan dan program di berbagai sektor, pandemi Covid-19 justru menjadi momentum bagi Indonesia untuk tumbuh dengan signifikan. Di sektor kesehatan, berbagai inovasi berhasil muncul. Sementara di sektor ekonomi, pemerintah berhasil melewati ancaman resesi dengan melakukan pemulihan ekonomi nasional (PEN) melalui bantuan sosial dan insentif yang diberikan kepada masyarakat dan pelaku usaha.
Program Kartu Prakerja (PKP) yang dimulai pada masa pandemi juga masuk dalam serangkaian inisiatif pemerintah untuk menopang masyarakat agar tetap bertahan di masa pandemi. Termasuk, menekan angka pengangguran. PKP merupakan salah satu keberhasilan kebijakan pemerintahan Kabinet Indonesia Maju karena salah satu tujuannya memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia (SDM).
Hingga batch ke-21, telah terdapat 75 juta pendaftar sejak PKP dibuka pada 11 April 2020. Dari puluhan juta pendafar tersebut, sebanyak 11,4 juta orang yang tersebar di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia telah mendapatkan manfaat PKP.
Berdasar hasil penelitian, PKP berhasil menekan jumlah pengangguran. Penerima bantuan menyatakan mengalami peningkatan kompetensi, keilmuan maupun keterampilan setelah mengikuti PKP.
”Hari ini, tepat dua tahun pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Kartu Prakerja merupakan salah satu program yang lahir dan menjadi bagian dalam penanganan pandemi. Hal ini juga menjadi buffer bagi mereka yang terkena PHK. Tingkat inflasi juga relatif terkendali dan harga pangan stabil,” ucap Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Rapat dan Press Briefing dengan Mitra Lembaga Penilai dan Pemantau Pelatihan PKP di Jakarta pada Jumat (22/10).
Airlangga Hartarto menyampaikan, antusiasme masyarakat menggambarkan bahwa terjadi literasi digital Indonesia yang cukup baik. Meskipun mengandung aspek bantuan sosial, program ini mensyaratkan partisipasi aktif pesertanya. Hal itu terlihat sejak mendaftarkan diri, mengikuti proses seleksi, mengikuti, dan menyelesaikan pelatihan hingga akhirnya mendapatkan dana berupa bantuan sosial.
Untuk mengapresiasi dukungan dan keterlibatan akademisi dalam menjaga standar Kartu Prakerja, Airlangga berdialog langsung dengan para rektor dan mereka yang mewakili perguruan tinggi dan yayasan yang terlibat dalam penyempurnaan standar pelatihan. Keterlibatan perguruan tinggi dan yayasan yakni dengan cara screening sebelum suatu pelatihan masuk ekosistem Kartu Prakerja dan juga memonitor sesudah pelatihan masuk dalam ekosistem.
Proses screening dilakukan oleh tim asesmen yang berasal dari Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Universitas Airlangga, dan Yayasan Indonesia Mengajar. Sedangkan monitoring dilakukan oleh tim pemantau dari Institut Pertanian Bogor, Universitas Muhammadiyah Malang dan Universitas Nadhlatul Ulama Indonesia.
”Tim asesmen dan tim pemantau telah bekerja sejak Oktober 2020 untuk memastikan pelatihan di PKP telah memenuhi standar. Saya mengucapkan terima kasih atas dukungannya. PKP akan dilanjutkan pada tahun 2022. Saya meminta perguruan tinggi dan yayasan terus membantu dan mendukung PKP,” kata Airlangga Hartarto.
Berkat kolaborasi ini, PKP mendapat rating pelatihan sebesar 4,9 dari skala 5. Sebanyak 95 persen peserta menyatakan pelatihan sesuai minat mereka, 98 persen peserta menyatakan pelatihan meningkatkan kompetensi, 93 persen peserta menyatakan pelatihan dapat diaplikasikan di tempat kerja atau usaha, dan 79 persen peserta menggunakan sertifikat pelatihan untuk melamar kerja. Sedangkan sepertiga dari yang menganggur sebelum ikut PKP kini sudah bekerja (baik sebagai karyawan maupun wirausahawan).
”Khusus untuk wirausaha, PKP sudah dihubungkan dengan fasilitas Kredit Usaha Rakyat. Sehingga tetap tersambung sejak mengikuti PKP sampai mendapatkan modal untuk menjadi entrepreneur,” ungkap Airlangga Hartarto.
Sementara itu, Rektor Universitas Indonesia Prof. Dr. Arif Kuncoro mengatakan, pelatihan yang diberikan kepada para penerima merupakan investasi. Berdasarkan data, insentif yang digunakan para penerima untuk membeli peralatan produksi. Hal ini tidak hanya menjadi investasi, tetapi juga dapat meningkatkan produktivitas.
”PKP lebih banyak mengarah pada pelatihan digital marketing dan makanan/minuman. Permintaan dan penawaran sangat match dan membantu stabilisasi inflasi,” tuturnya.
Rektor Universitas Gadjah Mada Prof. Panut Mulyono menuturkan, materi pelatihan yang ada dalam PKP berisi skill dan kompetensi baru. Nantinya bisa digunakan untuk membuka usaha baru dan menciptakan pasar yang belum terpikirkan.
”Ini sangat penting bagi para pekerja atau pencari pekerjaan yang ingin menyesuaikan skill dengan permintaan pasar,” paparnya.
Sekadar diketahui, pada semester II tahun 2021, lebih dari 1.600 pelatihan telah diajukan oleh 173 lembaga pelatihan. Pelatihan tersebut telah diperiksa dan dimonitor oleh Project Management Office (PMO) bersama tim ahli. Per 22 Oktober, 440 jenis pelatihan dari 97 lembaga pelatihan masih terlibat aktif dalam ekosistem Kartu Prakerja. Ini menunjukkan lembaga tersebut sangat ketat menegakkan standar.
”Ini adalah hal yang baik. Saya mengucapkan terima kasih pada PMO Kartu Prakerja dan seluruh mitra Kartu Prakerja. PKP menciptakan pasar baru yaitu pasar pendidikan online yang sebelumnya tidak ada,” pungkas Airlangga Hartarto. (ltg/fsr/par)
