JAKARTA – Keterbatasan anggaran tidak menyurutkan komitmen Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron untuk memperjuangkan kemajuan Kota Salak. Salah satu cara yang dilakukan dengan menggaet anggaran dan program pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan warga Bangkalan.
Pria yang akrab disapa Ra Latif itu mendatangi beberapa kementerian di Ibu Kota Jakarta Kamis (23/9). Di antaranya, Kementerian Investasi, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kemudian, Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Ra Latif kepada Jawa Pos Radar Madura (JPRM) mengatakan, berbagai upaya yang dilakukannya bertujuan agar Bangkalan menjadi poros utama kemajuan Madura. Apalagi, Kota Salak merupakan pintu utama antara Surabaya dan Pulau Garam. ”Bangkalan memiliki lokasi yang strategis jika ingin mendirikan bangunan,” ucapnya.
Menurut Ra Latif, ada beberapa lokasi strategis yang bisa dimanfaatkan untuk kawasan pengembangan industri di Kabupaten Bangkalan. Namun, masih dibutuhkan anggaran untuk penyediaan infrastrukturnya. Yaitu, pembangunan kawasan kaki Jembatan Suramadu (KKSJM) dan pembangunan Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan dangan megaproyek Madura Industrial Seaport City (MISC) di Kecamatan Socah.
”Kami berharap ada investor asing maupun nasional yang mau menginvestasikan modalnya untuk membangun industri di Bangkalan. Termasuk, bekerja sama dengan pengusaha lokal untuk memajukan ekonomi masyarakat Bangkalan,” ucapnya.
Mantan wakil ketua DPRD Bangkalan itu menegaskan, dengan banyaknya industri, maka akan banyak tenaga lokal bekerja. Dengan begitu, Bangkalan bisa berkontribusi untuk mewujudkan Indonesia emas 2045. ”Dengan upaya yang kami lakukan, diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bangkalan,” sambungnya.
Ra Latif menjelaskan, kedatangannya di kantor Kemenaker disambut oleh Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi Agung Nur Rohmadi. Dalam pertemuan itu, Ra Latif berkoordinasi tentang pengelolaan balai latihan kerja (BLK) milik Pemkab Bangkalan.
Dalam kunjungan itu, Ra Latif mendorong Kemenaker untuk membangun BLK terbesar di Pulau Garam. Gedung itu nantinya akan dijadikan sebagai tempat mencetak tenaga kerja yang berkompeten dan berdaya saing. ”Sehingga, memberikan peluang lebih besar bagi masyarakat Bangkalan untuk mendapat pekerjaan di masa mendatang,” sambungnya.
Setelah berkoordinasi, Menaker menyatakan akan mendorong upaya peningkatan SDM di Bangkalan untuk pembangunan industri. Dengan begitu, warga setempat nanti bisa mengisi semua lowongan kerja. ”Itu jika investor datang dan ketersediaan infrastruktur sudah memadai,” paparnya.
Staf Khusus (Stafsus) Menteri Investasi Pradana menyambut baik kunjungan Ra Latif. Menurutnya, Kementerian Investasi siap mendorong promosi investasi dan kemajuan ekonomi Madura, khususnya Kabupaten Bangkalan.
”Setidaknya ada tiga poin penting yang diharapkan dilakukan. Yaitu, penyiapan lahan untuk kawasan industri, kesiapan regulasi daerah, dan konsep blueprint pembangunan. Kementerian Investasi akan membantu mempromosikan Bangkalan,” katanya.
Dia berharap koordinasi yang dilakukan Ra Latif dengan pemerintah pusat terus ditingkatkan. Sebab, Kota Salak merupakan daerah yang sangat potensial untuk dikembangkan. ”Ke depan, pertemuan seperti ini harus terus ditingkatkan agar Pemkab Bangkalan memiliki peluang memajukan investasi dan industri Madura,” sarannya.
Di kantor Kemendes, Ra Latif diterima Direktur Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Perdesaan pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi M. Fachri. Dia mendiskusikan tentang pengelolaan (DD) yang baik. Sehingga, sesuai dengan skala prioritas di masing-masing desa.
Sementara di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Ra Latif meminta pemerintah pusat membangun infrastruktur Bangkalan pasca terjadi bencana. Terutama abrasi di pantai Bangkalan yang banyak memberikan dampak kepada masyarakat dan berpengaruh pada perekonomian. ”Juga pentingnya bantuan pusat atas bencana longsor dan banjir yang terjadi di Madura,” tambah Ra Latif.
Deputi Bidang Rehabilitasi Rekonstruksi Jarwansah menyambut baik aspirasi yang disampaikan bupati Bangkalan. Dia meminta pemkab untuk aktif berkonsultasi dengan BNPB. Sebab, banyak bantuan berupa barang yang bisa dihibahkan kepada daerah. ”Terutama untuk mendorong upaya pemanfaatan aset dalam penanganan bencana di daerah,” tandasnya. (jup)
