JAKARTA – Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Berdasar data Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan UKM, jumlah UMKM hingga Maret mencapai 64,2 juta.
Kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 61,07 persen atau senilai Rp 8.573,89 triliun. UMKM mampu menyerap 97 persen dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,42 persen dari total investasi di Indonesia.
Di sisi lain, kemampuan permodalan UMKM, khususnya selama pandemi, mengalami kendala. Berdasar survei Badan Pusat Statistik (BPS) 2020, sekitar 69,02 persen UMKM mengalami kesulitan permodalan saat pandemi Covid-19.
Sementara menurut Laporan Pengaduan ke Kemenkop UKM per Oktober 2020, sebanyak 39,22 persen UMKM mengalami kendala sulitnya permodalan selama pandemi Covid-19. Hal ini mengindikasikan bantuan permodalan bagi UMKM menjadi hal penting.
Sejak 2020, pemerintah telah memberikan dukungan bagi UMKM dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). “Alokasi anggaran yang disediakan untuk klaster dukungan UMKM sebesar Rp 95,87 triliun,” ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menjadi keynote speech pada acara Bizhare Investment Conference 2021 di Jakarta secara virtual pada Sabtu (25/9).
Menurut Airlangga, pemerintah menyiapkan sederet program untuk UMKM. Salah satunya subsidi bunga. Termasuk, menempatkan dana pemerintah pada bank umum mitra untuk mendukung perluasan kredit modal kerja dan restrukturisasi kredit UMKM.
Selain itu, penjaminan kredit modal kerja UMKM, banpres produktif usaha mikro (BPUM), bantuan tunai untuk PKL dan warung (BT-PKLW), serta insentif PPH final UMKM ditanggung pemerintah. ”Berbagai program tersebut ditujukan untuk meringankan dampak pandemi,” imbuhnya.
Dia menjelaskan, realisasi BPUM telah disalurkan kepada 12,8 juta pengusaha mikro. Tiap penerima diberi Rp 1,2 juta. Sementara BT-PKLW yang mulai berjalan pada September diberikan kepada 1 juta PKL dan pemilik warung. Setiap penerima mendapat Rp 1,2 juta dan dananya disalurkan melalui Polri dan TNI.
”Guna mempercepat pemulihan UMKM tahun ini, pemerintah juga meningkatkan plafon KUR dari Rp 253 triliun menjadi Rp 285 triliun,” tambah Menko Airlangga.
Selain itu, pemerintah memberikan berbagai kemudahan dalam program KUR. Misalnya, penundaan pembayaran angsuran pokok, perpanjangan jangka waktu, dan penambahan limit plafon KUR. Termasuk, relaksasi persyaratan administrasi.
Airlangga mengungkapkan, realisasi penyaluran KUR tahun ini meningkat. Realisasi sampai 20 September 2021 telah mencapai 64,48 persen atau senilai Rp 183,78 triliun. Sementara yang telah menikmati KUR sebanyak 4,9 juta debitur. Hingga 13 September 2021, KUR telah dimanfaatkan dengan akumulasi Rp 322 triliun dan diberikan kepada 29,5 juta debitur.
Pemerintah juga turut serta memberikan dukungan bagi UMKM dari sisi permodalan melalui program restrukturisasi kredit. Per 31 Juli 2021, tercatat terdapat lebih dari 3,59 juta UMKM telah memanfaatkan program ini dengan nilai Rp 285,17 triliun.
Berbagai upaya yang telah diinisiasi pemerintah perlu diperkuat dan didukung berbagai pihak. Termasuk sektor swasta agar semakin memberikan manfaat optimal bagi UMKM. Koordinasi dengan seluruh stakeholder harus terus dijaga dan lebih ditingkatkan.
”Saya ucapkan selamat atas pelaksanaan Bizhare Investment Conference 2021. Semoga kegiatan ini dapat meningkatkan semangat UMKM untuk maju bersama dan bangkit menjadi UMKM tangguh baik di masa maupun pasca pandemi Covid-19,” pungkas Airlangga. (map/fsr/par)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!