Opini WTP Mendorong Perbaikan Kinerja dan Pengembangan SPI

JAKARTA – Pemerintah telah melakukan penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan komitmen dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN TA 2020 sebagaimana diamanatkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian kembali meraih opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan 2020. WTP tersebut merupakan capaian ke-10 secara berturut-turut sejak 2011.

Dengan keberhasilan ini, Kemenko Bidang Perekonomian juga mendapat penghargaan dari Menteri Keuangan dalam kategori WTP minimal 10 kali berturut-turut yang disampaikan secara virtual dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah, Selasa (14/9). Acara itu dihadiri Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso.

Opini WTP merupakan sebuah standar wajib yang harus dipertahankan. Hal ini yang mampu mendorong perbaikan kinerja secara terus-menerus. Termasuk, mendorong pengembangan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang memadai  serta penerapan Governance, Risk, and Compliance (GRC) di lingkungan Kemenko Perekonomian.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan dengan BPK RI, pada Juli lalu, berharap seluruh jajaran Kemenko Bidang Perekonomian tidak hanya berlomba mengejar opini WTP. ”Tapi, juga harus terus bekerja keras meningkatkan praktik tata kelola pemerintah yang baik atau good governance,” pesannya.

Airlangga menyatakan, ruang perbaikan dan pengendalian internal tetap harus diidentifikasi serta terus dilakukan perbaikan berkesinambungan (continuous improvement). Harus terus berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK yang tertuang dalam LHP. ”Sesuai rencana aksi dan tenggat waktu yang telah disepakati. Termasuk melaporkan monitoring secara periodik,” ingatnya.

Airlangga menuturkan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, pada masa pandemi perlu bekerja cepat, memperkuat sinergi, dan kolaborasi. Termasuk, melakukam checks and balances, saling bekerja sama dan koreks. Dengan begitu, semua kebijakan dan program berjalan efektif. “Masyarakat mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dan bangsa kita bisa segera bangkit dari pandemi,” tegasnya.

Airlangga juga mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada BPK RI yang telah melaksanakan pemeriksaan dengan baik. Termasuk, memberi kesempatan untuk berkoordinasi secara intensif dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan negara di institusinya. ”Saya mengucapkan terima kepada jajaran Kemenko Perekonomian yang telah bekerja keras mewujudkan hal tersebut,” tandasnya. (ltg/fsr/par)