
Proyek pembangunan berpotensi tidak maksimal. Belum ada program yang dilelang di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pamekasan hingga kemarin (11/3). Namun, program prioritas dipastikan berjalan mulus.
RAPAT koordinasi antara eksekutif dengan legislatif sudah dilakukan. Seperti Komisi III DPRD Pamekasan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi mitra kerjanya. Seperti dengan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR).
Ketua Komisi III DPRD Pamekasan Ismail mengatakan, pihaknya sudah minta percepatan pekerjaan yang sudah siap. Program yang sudah pasti agar segera digelar. ”Karena kita tahu situasinya lagi pandemi dan masyarakat tentu sangat kesusahan. Kalau ini tidak segera digarap, akan berdampak kepada mereka,” terangnya kemarin (11/3).
Ismail mengakui ada regulasi dari pemerintah pusat yang mengatur refocusing anggaran 2021. Refocusing 2021 terjadi di semua OPD. Berbeda dengan 2020 lalu yang hanya di sebagian OPD.
Regulasi itu, pertama, Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-2/PMK.07.2021. Surat itu berisi tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya.
Kedua, instruksi menteri dalam negeri (Mendagri). Instruksi tersebut mengatur perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan.
Ketiga, berdasar pada Permenkeu 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya.
Dengan adanya regulasi itu, belanja daerah Pamekasan yang semula dianggarkan Rp 2,1 triliun, pada APBD 2021 dipastikan ada perubahan dan pergeseran. ”Kemarin juga sudah kita pantau dan dorong pekerjaan dilaksanakan. Namun, OPD mengatakan, refocusing atau perubahan Perbup refocusing ini belum rampung,” sambung politikus Partai Demokrat itu kemarin (11/3).
Ismail mengatakan, eksekutif mengatakan akan menyelesaikan refocusing ini dalam minggu ketiga bulan ini. Menurut dia, pekerjaan pembangunan yang telat digelar ini berpotensi tidak maksimal. ”Memang refocusing ini suatu keniscayaan pada tahun ini. Namun, pemkab seharusnya sudah mengatur siasat. Yang sudah fixed misalnya, silakan digelar,” katanya.
Kepala Dinas PUPR Pamekasan Cahya Wibawa tidak bisa dikonfirmasi. Nomor telepon yang bersangkutan tidak bisa dihubungi. Namun, berdasarkan informasi, pekerjaan pembangunan di dinas PUPR dipotong 50 persen untuk Covid-19.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pamekasan Sahrul Munir mengatakan, refocusing memang masih dibahas. Namun, OPD bisa menggelar pekerjaan kalau dipastikan tidak kena pangkas untuk Covid-19. ”Selama APBD belum berubah kan tetap masih bisa dilelang,” terangnya.
Dia mengungkapkan, anggaran refocusing masih dihitung. Sementara yang sudah pasti delapan persen dari DAU Rp 791 miliar atau sekitar Rp 63 miliar harus dialokasikan untuk vaksinasi Covid-19. Sementara untuk program pembangunan dan penanganan dampak sosial belum ketemu angkanya.
Sementara itu, program prioritas Pemkab Pamekasan kemungkinan besar tidak akan dipangkas. Salah satu faktornya, program prioritas tersebut sudah dianggap mendukung kebijakan nasional di kabupaten. Salah satu program prioritas adalah pelatihan untuk wirausaha baru (WUB) dan beasiswa santri.
Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Naker Supriyanto mengatakan, target peserta WUB 2021 sebanyak 2.500 orang. Sekitar 700 peserta berasal dari daftar tunggu (waiting list) peserta 2020. Sisanya dari proses rekrutmen 2021. Anggaran yang disediakan sekitar Rp 5 miliar.
Selain itu, tahun ini pemkab akan memberikan beasiswa santri sesuai target sekitar 2.000 santri. Kabag Kesra Setkab Pamekasan Halifaturrahman mengatakan, tidak ada perubahan. ”Sementara sesuai target itu,” katanya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pamekasan Taufikurrachman menerangkan, tugas bupati melaksanakan kebijakan nasional dan gubernur di daerah. Pelaksanaan kebijakan itu juga sesuai dengan program prioritas di rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Pihaknya belum bisa memastikan program prioritas tetap jalan seratus persen atau tidak. ”Karena refocusing ini sedang proses,” katanya.
Namun, kata Taufik, arah pembangunan program prioritas ini akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Bisa jadi semua prioritas digelar. Bisa hanya sebagian dan sebagian ditunda di PAK 2021 atau ke 2022.
Wakil Ketua DPRD Pamekasan Syafiuddin mengatakan, program prioritas pemkab memang seyogianya lepas dari refocusing. Seperti beasiswa santri dan WUB karena dua program itu meringankan beban ekonomi dan membangkitkan ekonomi.
”Beasiswa santri ini membantu meringankan beban orang tua menyekolahkan anaknya. WUB bisa mendorong membangkitkan geliat ekonomi, sehingga tetap optimistis di masa pandemi,” tuturnya. (ky)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

