Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bermobil Masih Dapat Bantuan

A
Penulis: Abdul Basri❯

Pemerintah jorjoran dana untuk bantuan sosial (bansos) kepada warga terdampak pandemi Covid-19. Mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, hingga pemerintah desa. Penyaluran bantuan tersebut butuh pengawasan bersama. Sebab, rawan tumpang tindih dan tak tepat sasaran.


SEJAK pandemi Covid-19, bansos terus dikucurkan ke desa-desa. Di antaranya, bantuan sosial tunai (BST) dari Kementerian Sosial, bantuan paket sembako hingga bantuan langsung tunai (BLT) dana desa (DD)


Dalam realisasinya, bantuan-bantuan tersebut banyak ditemukan tidak tepat sasaran. Di Sumenep misalnya, sebagian daftar penerima BST adalah orang yang mampu. Bahkan, sudah punya mobil.


Dinas Sosial (Dinsos) Sumenep menerima banyak pengaduan bahwa bantuan tersebut tidak tepat sasaran. Salah satu penyebabnya, pengajuan yang penerima berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) 2015.


Kepala Dinsos Sumenep Moh. Iksan mengatakan, BST merupakan program insidental karena menyesuaikan dengan situasi dan kondisi terkini. Yakni, setelah banyak masyarakat terdampak pandemi Covid-19 dari sisi perekonomian.


Otomatis, pengajuan dilakukan sesuai dengan data yang ada saat ini. Ternyata, DTKS belum diperbarui. Sejak saat itu pula, pihaknya langsung membuka layanan pengaduan apabila ada temuan penyaluran bantuan tidak tepat sasaran.


Diakui Ikhsan, data lama memang tidak akurat dengan kondisi terbaru. Peningkatan status sosial tidak bisa diprediksi karena bisa berubah secara cepat. Dari yang sebelumnya keluarga tidak mampu berubah menjadi keluarga kaya. Begitu juga sebaliknya.


”Kami buka layanan pengaduan, baik mendatangi secara langsung ke kantor maupun menghubungi melalui nomor telepon yang sudah disebar,” katanya kemarin (16/5).


Sejauh ini, ada ratusan pengaduan yang masuk. Namun, pihaknya belum menyampaikan detail jumlahnya. Sebab, masih perekapan. Sembari menerima pengaduan, pihaknya juga mengajukan pergantian penerima kepada Kementerian Sosial (Kemensos).


Saat ini Kemensos telah merespons dan memperbolehkan untuk melakukan pergantian. Dengan proses tahapan pengajuan ulang untuk mendapat surat keputusan dari Kementerian Sosial. Nama-nama pengganti akan diajukan setelah pengaduan tuntas disampaikan oleh masyarakat.


Banyaknya pengaduan ini hanya BST saja. Bantuan sosial yang lain tidak ada pengaduan. ”Memang banyak, ada yang mengadu kalau penerimanya sudah punya mobil dan masih banyak yang lain. Kami pasti segera menindaklanjuti,” janjinya.


Di lain sisi, masih banyak warga kurang mampu yang luput dari daftar penerima bansos. BST dari Kemensos, BLT DD, program sembako, dan bansos lainnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemkab Sumenep mengambil langkah cepat. Agar mereka yang tak mampu bisa kebagian bantuan.


Atas kondisi tersebut, Pemkab Sumenep menyiapkan anggaran BST sebesar Rp 20 miliar untuk warga Kota Keris yang belum mendapat program bansos. Dana dari anggaran penanganan wabah Covid-19 itu tertuang dalam surat Sekretariat Kabupaten Sumenep nomor 460/268/435.103.1/2020 perihal BST dalam percepatan penanganan dampak Covid-19.


Surat yang ditujukan pada camat se-kabupaten itu memaparkan jika Pemkab Sumenep melalui dinsos akan mengalokasikan program jaring pengaman sosial berupa BST. Dalam surat itu, para camat dan kepala desa diharapkan membantu pendataan warga yang terdampak Covid-19 yang luput dari BST Kemensos, BLT DD, dan lainnya.


Surat tertanggal 14 Mei 2020 itu menyebut jika terakhir masa pendataan dan pendaftaran yakni Senin (18/5). Untuk itu, bagi warga terdampak dengan kriteria guru ngaji, buruh harian, sopir angkot, ojek, abang becak, nelayan, pedagang kaki lima (PKL), pekerja seni, awak media, dan lain-lain.


Bupati Sumenep A. Busyro Karim menjelaskan, alokasi dana BST Rp 20 miliar tersebut tidak lantas dihabiskan seluruhnya. Tetapi menyesuaikan dengan jumlah penerima. Rencananya, setiap keluarga penerima manfaat (KPM) mendapat BST Rp 200 ribu setiap bulan dalam kurun waktu tiga bulan.


”Kami hanya menyediakan. Bukan berarti anggaran ini harus dihabiskan. Intinya bagi yang tidak kebagian, kami upayakan untuk dibantu. Sebagai bentuk antisipasi,” jelasnya.


Diterangkan, dari laporan sementara ada beberapa warga yang sudah mengajukan. Sedangkan untuk mekanisme pengajuan bisa melalui camat atau kepala desa. Terkait jumlah KPM BST pemkab, pihaknya belum memastikan jumlah keseluruhan. Sebab, masih dalam proses pendataan. Selain itu, teknis penyaluran masih dibahas.


Bupati dua periode itu menambahkan, syarat bagi calon penerima BST Pemkab Sumenep sangat mudah. Cukup dengan melampirkan fotokopi kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP). Kemudian bukan penerima program bantuan seperti BST, BLT DD, program keluarga harapan (PKH), dan bansos lainnya.


”Satu KK hanya boleh mengajukan satu orang. Jumlah penerima baru bisa diketahui setelah semua proses pendataan rampung,” pungkas mantan ketua DPRD Sumenep itu.


Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar MaduraIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Minta Pemerintah Sediakan Ruang Pengaduan, KNPI Ingatkan Tak Tutup Mata soal Tambang Ilegal

Minta Pemerintah Sediakan Ruang Pengaduan, KNPI Ingatkan Tak Tutup Mata soal Tambang Ilegal

Nur Faisal mengatakan, pemerintah perlu menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses. Perlindungan terhadap pelapor dan keterbukaan informasi aktivitas pertambangan juga harus diperhatikan.

Pemkab Brebes Belajar Pelestarian Budaya ke Sumenep,  Tertarik Terapkan Bahasa Daerah di Lingkungan Sekolah

Pemkab Brebes Belajar Pelestarian Budaya ke Sumenep, Tertarik Terapkan Bahasa Daerah di Lingkungan Sekolah

Rombongan Pemerintah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, diterima Wakil Bupati Sumenep KH Imam Hasyim di rumah dinas bupati.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer