Peribahasa ada gula ada semut cocok untuk menggambarkan realisasi bantuan operasional pendidikan (BOP). Bantuan dari Kementerian Agama (Kemenag) RI itu kini ”dikerubungi” oknum untuk meraup keuntungan pribadi.
BOP dikucurkan untuk pondok pesantren (ponpes), madrasah diniyah takmiliyah (MDT), dan taman pendidikan Al-Qur’an (TPQ). Tiap penerima dialokasikan Rp 10 juta.
Informasi yang diperoleh Jawa Pos Radar Madura, jumlah penerima BOP di Madura, sebanyak 20.412 ponpes, 11.5271 TPQ, dan 73.478 MDT. Setelah dicermati, terdapat beberapa kejanggalan. Beberapa nama lembaga tertulis lebih dari satu kali. Padahal, nama lembaga, nomor statistik pondok pesantren (NSPP), dan alamat sama.
Kejanggalan juga terjadi dalam proses pencairan. Bantuan yang diterima oleh lembaga tidak utuh. Sumber JPRM di Pamekasan mengungkapkan, realisasi BOP dari pemerintah pusat bermasalah. Banyak pihak yang memanfaatkan dengan mengklaim telah membantu lembaga penerima agar mendapat BOP.
Orang tak bertanggung jawab ini meminta bagian setelah bantuan cair. ”Rata-rata meminta secara tunai,” ucap pria yang meminta identitasnya tidak disebut itu.
Orang yang paham tentang MDT itu menambahkan, besaran pemotongan BOP berbeda-beda. Namun, minimal bantuan yang disunat mencapai 30 persen. Jika bantuan yang diterima MDT dan TPQ Rp 10 juta, lembaga hanya kebagian Rp 7 juta. ”Besarannya beragam, untuk pastinya saya tidak tahu. Informasinya minimal 30 persen,” akunya.
Ketua Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Pamekasan Ali Rahbini membenarkan penyunatan BOP tersebut. Namun, dia tidak tahu modus dan besaran uang yang dipotong. Menurut dia, oknum tersebut mengaku membantu lembaga mendapat bantuan.
Ali menerangkan, BOP merupakan bantuan dari Kemenag atas usulan DPR RI. Karena itu, yang banyak memanfaatkan program tersebut adalah orang-orang yang memiliki akses ke pusat.
Kasi PD Pontren Kemenag Pamekasan A. Kusmanto juga membenarkan informasi pemotongan BOP. Bahkan, informasi tersebut sudah diketahui Kemenag RI. ”Kami sempat ditanya, dikira ada keterlibatan Kemenag,” akunya kemarin (14/10).
Kusmanto mengaku telah menelusuri tiga lembaga untuk memastikan informasi tersebut. Tiga lembaga itu membenarkan memberikan uang ”terima kasih” kepada pihak yang mengaku memperjuangkan untuk mendapat bantuan. ”Saya tidak bisa menyebutkan dan saya tidak bertanya siapa-siapanya,” ujarnya tanpa menyebut nama lembaga tersebut.
Kemenag Pamekasan tidak tahu jumlah lembaga yang mendapat BOP dari pemerintah pusat. Sebab, lembaga penerima dipilih Kemenag RI tanpa melibatkan kemenag kabupaten. ”Karena keseluruhannya tidak melalui Kemenag,” tambah Kepala Kemenag Pamekasan Afandi.
Pria berkacamata itu menuturkan, pemerintah pusat akan kembali memberikan BOP untuk tahap kedua. Penerima dipastikan bukan lembaga penerima tahap pertama. Mulai tahap dua ini lembaganya dilibatkan untuk melakukan verifikasi. ”Daftar namanya (lembaga penerima BOP) ada di kami. Untuk tahap kedua, karena ada instruksi dari pusat, harus diverifikasi,” katanya.
Dia mengungkapkan, 1.082 lembaga yang akan mendapat BOP tahap kedua. Perinciannya, 446 lembaga TPQ, 147 ponpes, dan 489 MDT. Afandi mengaku sudah berkoordinasi dengan bank penyalur untuk tidak mencairkan bantuan sebelum verifikasi tuntas.
Bantuan untuk TPQ dan MDT masing-masing Rp 10 juta. Sementara bantuan untuk ponpes berbeda. Bergantung jumlah santri.
Data tersebut berbeda dengan yang diterima JPRM. Di Pamekasan terdapat 4.064 lembaga penerima. Terdiri atas 361 ponpes, 2.242 TPQ, dan 1.461 MDT.
Afandi menerangkan, ponpes yang memiliki 1.500 santri akan mendapat bantuan Rp 50 juta. Sedangkan ponpes dengan jumlah 500–1.449 santri akan mendapat BOP Rp 40 juta. Sementara yang memiliki santri 15–499 orang akan menerima Rp 25 juta. ”Salah satu yang kami verifikasi itu data santri dan NSPP,” terangnya.
Dia menegaskan, tidak semua ponpes, MDT, dan TPQ mendapat bantuan. Sebab untuk MDT dan TPQ harus teregister dari Kemenag. Sementara untuk ponpes harus memiliki NSPP. Penentuan besaran bantuan berdasarkan data santri di education management information system (EMIS). ”Semua yang menentukan pusat, bukan kami,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala MDT Nurul Ulum 2 Hambali mengaku mengetahui adanya BOP yang dikucurkan oleh pemerintah pusat. Namun, sampai saat ini lembaga di Desa Teja Barat, Pamekasan, itu tidak masuk sebagai penerima. ”Kami belum pernah mendapat BOP dari pusat,” katanya. (jup)
