Penyaluran bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, pemerintah desa tersendat-sendat. Banyak ditemukan kendala di lapangan. Mulai data yang tak valid hingga verifikasi penerima yang tak kunjung rampung.
JIKA pemerintah pusat hingga desa tak sinergi, distribusi bansos rawan diselewengkan. Apalagi, jenis bantuan yang diberikan kepada warga terdampak pandemi Covid-19 cukup banyak. Pemerintah kabupaten (pemkab) didesak membuka data penerima bantuan kepada publik, sehingga pengawasan penyaluran maksimal.
Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur Imadoeddin menegaskan, bahwa publik harus tahu data penerima bantuan sosial. ”Informasi ini penting disampaikan karena masyarakat berhak untuk mengetahuinya. Hal ini selaras dengan tujuan UU KIP (undang-undang keterbukaan informasi publik),” kata dia kepada Jawa Pos Radar Madura Jumat (15/5).
Selain itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota juga wajib menginformasikan realisasi dari pelaksanaan program dan penggunaan anggaran kepada masyarakat. ”Sehingga, masyarakat bisa mengontrol kebijakan dan anggaran yang tengah dikelolanya pada masa pandemi ini,” sambungnya.
Pihaknya meminta pemprov dan pemkab juga harus mencantumkan penanggung jawab dari setiap program bansos, termasuk alamat dan nomor kontak penerima bansos yang bisa dihubungi. ”Penyampaian informasi publik ini dilakukan dengan menggunakan sarana yang ada, yang mudah dijangkau oleh masyarakat,” terangnya.
Di tempat terpisah, Bupati Pamekasan Baddrut Tamam menyampaikan bahwa data penerima bantuan memang harus dan wajib dibuka. Sebagai bentuk transparansi penyedia dan penerima. ”Betul, data soal program bansos itu harus dibuka oleh pemerintah kepada publik,” katanya.
Pemkab menyadari kemungkinan kecil ada data penerima bantuan yang tidak valid. Hal itu dianggap wajar, sebab kalau hanya sebagian kecil yang tidak ter-cover atau tidak tepat sasaran, itu artinya human error dan bisa diperbaiki.
Baddrut Tamam menyatakan, bahwa data itu memang menjadi problem. ”Kalau ada orang yang mengatakan bahwa data kita sudah tepat seratus persen, itu saya kurang bijak,” ujarnya.
Mantan anggota DPRD Jawa Timur itu mengungkapkan bahwa kemungkinan kecil data yang tidak tepat pasti ada. ”Tetapi kalau ada data, 0,2 atau 0,3 persen eror, itu menurut saya wajar. Wajar dalam konteks perbaikan data di beberapa tempat,” sambungnya.
Dia menegaskan bahwa pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah sudah bekerja dengan maksimal. Dengan kondisi pandemi yang terbilang cukup cepat mewabah, pemerintah berusaha merealisasikan programnya sebelum terjadi gejolak.
”Pemerintah sudah bekerja luar biasa dalam mendorong social safety net atau jaring pengaman sosial yang cepat sampai kepada masyarakat. Bagaimana caranya orang yang terdampak pandemi ini cepat mendapatkan bantalan sosial,” tambahnya.
Baddrut Tamam menyampaikan bahwa bantuan sosial itu memang beragam dari berbagai sumber. Mulai dari bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD), bantuan sosial dari pemkab dengan beberapa klaster seperti guru nonkategori, guru ngaji, PKL, seniman, ojek, tukang becak, dan seterusnya.
Baddrut Tamam lagi-lagi menegaskan bahwa data tidak tepat dalam jumlah sangat kecil itu wajar. Menurut dia, data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) di Pamekasan relatif bagus dan itu dinamis.
”Kita menggandeng kejaksaan dan kepolisian untuk memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran. Gugus tugas itu ketuanya bupati, dan wakil ketuanya kejaksaan,” jelas bupati yang akrab disapa RBT itu.
Sementara di Sampang, pendataan penerima bansos pada warga tidak terdampak pandemi tak kunjung rampung. Pemkab, dalam hal ini dinas sosial (dinsos), belum bisa menyajikan data secara terbuka kepada publik terkait data penerima bansos, baik yang anggarannya bersumber dari kementerian, provinsi dan kabupaten.
Data yang dijadikan sebagai acuan utama dalam menentukan dan menetapkan penerima berbagai jenis bantuan adalah DTKS. Sementara, DTKS jadi acauan data lama.
Kepala Dinsos Sampang Moh. Amiruddin mengatakan, sampai sekarang data penerima bansos baik dari kementerian, provinsi, dan daerah masih belum klir. Menurut dia, datanya saat ini sedang divalidasi dan dipadukan dengan berbagai data penerima bantuan.
Amir menegaskan bahwa data penerima bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) sudah ada dan turun ke daerah. Namun, setelah dilakukan pengecekan daftar nama yang ada di data tersebut, sebagian sudah tercatat sebagai penerima bantuan lain.
Jika tidak, nama yang tercantum di data tersebut orangnya sudah meninggal dan bahkan ada juga yang sudah tidak layak untuk menerima bansos. Jadi, data daftar penerima bantuan yang diberikan oleh Kemensos itu banyak yang harus diubah.
”Tim kami sedang bekerja keras untuk validasi data penerima bansos itu. Jadi, kalau sekarang belum bisa dipublikasikan karena data nama daftar penerima proses validasinya sedang berlangsung,” paparnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sampang Abd. Malik Amrullah menyampaikan hal senada saat ditanyakan terkait data seluruh penerima BLT DD. ”Masih banyak yang belum klir juga data BLT DD ini. Namun, sebagian desa sudah ada yang siap dan bahkan sudah ada yang diserahkan kepada penerimanya,” terangnya.
Pj Sekkab Sampang Yuliadi Setiawan tidak berbeda penjelasannya saat ditanyakan terkait data penerima bansos di tengah pandemi. Dia menegaskan jika penyerahan bantuan tidak menunggu data penerima rampung. Jika pihak pelaksana sudah memiliki data yang valid, bantuan bisa langsung disalurkan.
”Seperti BLT DD, desa yang sudah memiliki data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan bisa langsung mencairkan anggaran dan menyerahkan bantuan kepada penerimanya,” jelasnya.
Bantuan tidak terduga (BTT) yang disediakan oleh Pemkab Sampang sebesar Rp 137 miliar. Sebagian akan digunakan untuk program bansos berupa sembako. (ky)
