JAKARTA – Berbagai program yang dicanangkan pemerintah selama 2021 diklaim telah on-track. Kebijakan belanja countercyclical pemerintah, khususnya melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada masa pandemi telah melindungi masyarakat yang rentan serta menstimulasi sektor usaha untuk kembali tumbuh positif. Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara yang output-nya sudah kembali pada level pra-pandemi.
Realisasi PEN mencapai 69,8 % per 10 Desember 2021. Di bidang kesehatan sebesar 66,7 %, perlindungan sosial sebesar 81,5 %, program prioritas sebesar 70,9 %, insentif usaha sebesar 100 %, serta dukungan UMKM dan korporasi sebesar 47,9 %. Program terbaru adalah jaminan kehilangan pekerjaan merupakan turunan dari UU Cipta Kerja. Perubahan alokasi untuk beberapa komponen PEN di antaranya untuk penanganan kemiskinan ekstrem, program padat karya, dan jaminan kehilangan pekerjaan.
“Sebagian sektor pariwisata sangat terbantu dengan bantuan subsidi upah, demikian pula dengan sektor ritel. Pemerintah membuat beberapa jaring seandainya salah satu sektor mengalami kendala oleh operasionalisasi dan administrasi,” ucap Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada sesi wawancara dengan salah satu media ternama secara virtual, Senin (13/12).
Program pemerintah pada 2021 secara khusus dilakukan pada program penanganan kemiskinan ekstrem di 35 kabupaten/kota di tujuh provinsi. Program itu didistribusikan melalui kartu sembako 3 bulan dan bantuan desa 3 bulan. Di sisi lain, akan dilakukan program Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada tahun 2022 untuk menangani 212 kabupaten/kota. “Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem pada 2022 turun 3 % sampai 3,5 % dan kemiskinan turun dari 9,2 % sampai 9,17 %” ujar Airlangga.
Pada tahun 2022 telah dialokasikan anggaran program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) untuk penanganan pandemi di bidang kesehatan dan perlindungan kepada masyarakat sebesar Rp 414 triliun. Anggaran di bidang kesehatan sebesar Rp 117,9 triliun, perlindungan masyarakat Rp 154,8 tirliun, dan penguatan pemulihan ekonomi Rp 141,4 triliun.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) tahun 2022 akan dimanfaatkan pemerintah untuk mendorong kebangkitan ekonomi nasional dan mendukung reformasi struktural. Selain itu, fokus pada penanganan pandemi. Sehingga APBN menjadi instrumen untuk menjaga pemulihan ekonomi Indonesia sekaligus mendukung keberlanjutan program penanganan Covid-19. (frh/par)
