Produksi garam di Madura melimpah. Namun, jerih parah petani memproduksi garam belum sepenuhnya terbayar lunas. Karena itu, sejumlah pihak mendorong agar ada stabilitas harga.
PETANI garam menjerit. Harga kristal putih murah di pasaran. Bahkan, petani kerap kesulitan menjual kandungan natrium clorida (NaCl) itu karena tidak ada yang membeli. Salah satu faktor anjloknya harga garam dipicu impor.
Sekjen Asosiasi Petani Garam Rakyat Indonesia (APGRI) Faisal Badawi mengatakan, harga garam rakyat di lapangan paling tinggi di Rp 700 per kilogram. Padahal, harga pokok produksi (HPP) senilai Rp 750–Rp 800 per kilogram. Menurut dia, harga jual tersebut membuat petani rugi.
Anjloknya harga garam rakyat itu dipicu stok garam impor. Pemerintah membuka keran garam luar negeri itu melebihi kuota yang dibutuhkan. Akibatnya, suplai lebih banyak daripada permintaan.
Kebutuhan garam nasional sebanyak 4,5 juta ton. Sementara produksi nasional pada 2018 sekitar 2,3 juta ton. Kekurangan garam untuk memenuhi kebutuhan nasional sebanyak 2,2 juta ton. Tapi, pada 2018 lalu, pemerintah justru mengimpor sekitar 3,7 juta ton.
Akibatnya, terjadi penumpukan stok garam. Ironisnya, keran impor masih dibuka. Pada 2019, pemerintah mengalokasikan impor garam sebanyak 2,7 juta ton. ”Garam nasional kita mengalami oversupply,” katanya kemarin (13/7).
Kondisi tersebut membuat pergerakan penyerapan garam rakyat mandek. Apalagi, sejumlah pos kebutuhan industri dipenuhi garam impor. Padahal, kualitas garam lokal bisa memenuhi kebutuhan tersebut.
Industri yang dipenuhi dengan garam impor di antaranya, pengasinan ikan sebanyak 460 ribu ton. Kemudian, industri aneka pangan lainnya juga secara penuh dipenuhi garam impor. ”Totalnya sekitar 1 juta ton,” ujarnya.
Impor garam tidak sesuai dengan nawacita Presiden Jokowi. Yakni, ketahanan pangan. Pemerintah harus segera mencari solusi agar harga garam rakyat kembali normal. Sesuai perhitungan APGRI, minimal harga garam lokal Rp 1.400 per kilogram.
Hitungannya, jika HPP Rp 800 per kilogram, maka petani layak mendapat keuntungan Rp 600 per kilogram. Sebab, petani bekerja selama musim panen. ”Pemerintah harus segera turun tangan,” pintanya.
Faisal menyampaikan, ada beberapa solusi yang bisa dilakukan. Di antaranya, mengintervensi seluruh perusahaan pengelola garam untuk menyerap garam rakyat. Intervensi itu melalui penertiban regulasi.
Dengan demikian, petani tidak susah payah menjual garam yang dihasilkan dari tambak. Harga jualnya juga baik sehingga bisa memperoleh keuntungan. ”Pemerintah harus hadir secara konstitusi untuk menjamin kesejahteraan petani garam,” desak pria asal Pamekasan itu.
Wakil Ketua DPRD Pamekasan M. Suli Faris menegeaskan, harga garam anjlok. Petani sangat dirugikan dengan kebijakan impor yang dikeluarkan pemerintah. ”Petani mengeluh karena rugi,” tuturnya.
Kebijakan impor wajib dikaji ulang. Bupati se-Madura harus menyampaikan mosi keberatan terhadap pemerintah pusat mengenai impor tersebut. Sebab, impor merupakan kebijakan yang merugikan.
Suli menilai, pengawasan impor garam juga longgar. Sesuai regulasi, perusahaan boleh impor apabila memiliki bukti serap garam lokal. Regulasi itu belakangan mulai longgar. ”Kami berharap bupati se-Madura segera mendatangi pemerintah pusat untuk meminta agar kebijakan impor garam dikaji ulang,” sarannya.
Di tempat terpisah, Direktur Keuangan PT Garam (Persero) Anang Abdul Qoyyum mengatakan, ada beberapa penyebab harga jual garam turun. Salah satunya, permintaan garam klaster konsumsi tidak sebanding dengan suplai.
Sementara permintaan garam klaster industri permintaannya besar. Tetapi, dipenuhi garam impor. ”Ini sebagai salah satu pemicu harga garam turun. Termasuk harga jual PT Garam sendiri otomatis ikut terdistorsi dengan kondisi ini,” katanya.
Namun, badan usaha milik negera (BUMN) yang berkantor di Sumenep itu terus berupaya ada stabilitas harga. Yakni, melalui program serapan garam rakyat dengan kisaran harga Rp 750–Rp 850 per kilogram untuk garam kualitas satu (kw-1).
PT Garam memprioritaskan penyerapan garam rakyat di Madura. Rp 30 miliar disiapkan. ”Sisa dana untuk menyerap garam rakyat kurang lebih Rp 30 miliar. Kita masih bisa menyerap dengan harga di atas Rp 850 per kilogram dengan kualitas yang bagus,” tandasnya.
