JAKARTA – Semua negara yang terdampak pandemi berupaya bangkit dan melakukan pemulihan ekonomi. Di Indonesia, indikator utama perekonomian mengonfirmasi kinerja pemulihan yang terus menunjukkan hasil yang baik. Diperkirakan keseluruhan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021 bisa mencapai 3,7 persen sampai 4,5 persen.
”Dampak pengetatan PPKM di bulan Juli 2021 bersifat sementara. Ini terlihat dari kembalinya ekspansi aktivitas PMI manufaktur bulan September di angka 52,2 persen,” ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Sosialiasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Goes to Campus, secara virtual pada Selasa (12/10).
Acara tersebut diikuti oleh para mahasiswa dan akademisi dari Universitas Telkom, Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN STAN), Universitas Binawan, dan Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) Jakarta.
Pada masa pandemi, UMKM terbukti menjadi critical engine yang berperan besar dalam pemulihan ekonomi nasional. Karena itu, pemerintah terus berupaya merumuskan kebijakan strategis bagi UMKM untuk mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan. Salah satunya dengan meningkatkan akses pembiayaan dengan menerbitkan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial atau rasio kredit UMKM bagi perbankan.
Melalui ketentuan tersebut, pemerintah terus memperluas cakupan pembiayaan kredit UMKM dengan memperhatikan keahlian dan model bisnis bank. Di antaranya pembiayaan yang dapat dilakukan langsung melalui rantai pasok, lembaga jasa keuangan, pembelian surat berharga, dan pembiayaan lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Guna mempercepat pemulihan UMKM di masa pandemi, pemerintah telah meningkatkan plafon kredit usaha rakyat (KUR) sebanyak dua kali pada 2021. Pertama, meningkatkan plafon KUR dari Rp 220 triliun menjadi Rp 253 triliun rupiah dan kedua menaikkan plafon KUR menjadi Rp 285 triliun.
”Besarnya perhatian pemerintah terhadap UMKM tidak hanya terwujud dalam pemberian suku bunga KUR yang rendah, tapi juga ada tambahan subsidi bunga dari 6 persen menjadi 3 persen pada tahun 2021. Persyaratan juga dipermudah dan Kredit tanpa Agunan dinaikkan dari Rp 50 juta menjadi Rp 100 juta,” jelas Airlangga.
Ditambahkan, pemerintah juga melakukan relaksasi KUR. Termasuk melakukan penundaan angsuran pokok KUR, perpanjangan jangka waktu dan tambahan limit plafon KUR. Juga memberikan relaksasi persyaratan administrasi. Penerapan stimulus terhadap UMKM melalui KUR bertujuan untuk menguatkan ekonomi nasional di masa pandemi.
Airlangga menambahkan, pada masa pandemi juga diperlukan dorongan dari berbagai stakeholder. Di antaranya dengan melibatkan akademisi. ”Kegiatan sosialiasi KUR kepada universitas atau perguruan tinggi diharapkan dapat mengoptimalisasi pusat-pusat pengembangan inkubasi bisnis di lingkungan kampus yang dapat didukung melalui pembiayaan KUR,” tutur Airlangga.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan, untuk menyerap tenaga kerja, Indonesia harus menciptakan para wirausahawan muda. Hal itu dalam jangka panjang bisa menjadikan Indonesia sebagai negara maju.
”Untuk mendukung mahasiswa berwirausaha, pemerintah menyediakan modal kerja. KUR perlu dikenalkan kepada mahasiswa karena sebagian besar mahasiswa yang berwirausaha memulai usahanya dari skala UMKM,” kata Iskandar.
Diterangkan, pemerintah mengharapkan pemuda yang sebagian besar berasal dari mahasiswa di kampus bisa menjadi wirausahawan baru. Pemerintah menargetkan wirausahawan baru yang berasal dari pemuda pada 2024 mencapai 3,9 persen.
”Sosialisasi KUR kepada akademisi diharapkan bisa mewujudkan kolaborasi antara pemerintah dengan lembaga penyalur KUR. Semoga UMKM dapat naik kelas. Upaya ini diharapkan dapat membangkitkan UMKM pada pascapandemi Covid-19,” pungkas Airlangga. (ltg/fln/fsr/par)
